Jakarta | Kementerian Keuangan mendorong pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, penerapan teknologi ini perlu disertai kewaspadaan terhadap tiga risiko: manipulasi digital, ketergantungan berlebihan, serta kebocoran informasi. Peringatan tersebut disampaikan Wakil Menteri Keuangan Nurkholisoh Ibnu Aman dalam seminar bertema “Living Side by Side with AI: The Good and the Bad” di Jakarta, dalam rangka Hari Oeang ke-80. Seminar itu dikutip pada Kamis (26/10/2026), sesuai bahan sumber.
Nurkholisoh menilai AI memiliki potensi untuk meningkatkan produktivitas pegawai sekaligus membantu pelaksanaan tugas Kemenkeu. Peran teknologi tersebut dapat mencakup seluruh siklus APBN, mulai dari penerimaan negara, belanja pemerintah, hingga pembiayaan. Dengan dukungan pengolahan data dan otomatisasi, sejumlah pekerjaan dapat dilakukan secara lebih efisien, sehingga pegawai berpeluang memusatkan perhatian pada analisis, penilaian, dan pengambilan keputusan. Pemanfaatannya diharapkan memperkuat kapasitas kerja, bukan menggantikan tanggung jawab manusia dalam memastikan kebijakan dan proses anggaran berjalan sesuai ketentuan.
Dalam konteks penerimaan, belanja, dan pembiayaan, penggunaan AI dapat membantu pegawai menangani informasi yang beragam dan mendukung penyelesaian tugas secara lebih produktif. Meski demikian, manfaat tersebut bergantung pada cara teknologi diterapkan dan diawasi. Manipulasi digital dapat mengganggu keandalan informasi, sementara ketergantungan yang terlalu besar berisiko mengurangi pemeriksaan kritis oleh pengguna. Kebocoran informasi juga menjadi perhatian penting karena pekerjaan Kemenkeu melibatkan data dan proses pemerintahan yang perlu dijaga. Karena itu, dorongan untuk mengadopsi AI berjalan beriringan dengan pengingat agar pegawai memahami batasannya, tetap melakukan verifikasi, dan melindungi informasi saat menggunakan teknologi. Pendekatan yang seimbang memungkinkan AI menjadi alat pendukung bagi pengelolaan APBN, dengan kendali dan pertimbangan tetap berada pada pegawai yang menjalankan tugas publik.
Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam pengelolaan APBN dapat menjangkau sisi penerimaan negara. Dengan mengolah dan menghubungkan informasi dari berbagai sumber, teknologi ini berpotensi membantu pemerintah mengenali kegiatan ekonomi yang belum tercermin secara memadai dalam basis perpajakan. Analisis tersebut dapat memberikan petunjuk mengenai kemungkinan sumber penerimaan pajak baru, sekaligus mendukung pemetaan sektor atau aktivitas yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Hasilnya bukan pengganti kebijakan maupun pemeriksaan, melainkan tambahan informasi bagi pengambilan keputusan.
AI juga dapat membantu mendeteksi indikasi ketidakpatuhan wajib pajak. Sistem analitik dapat menandai pola transaksi atau pelaporan yang berbeda dari kecenderungan umum, sehingga petugas memiliki dasar untuk menentukan prioritas pengawasan. Dengan demikian, informasi yang digunakan dalam pengawasan perpajakan dapat menjadi lebih luas dan terarah. Temuan algoritma tetap perlu ditelaah oleh manusia, diuji dengan data yang relevan, dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Pendekatan ini penting agar dugaan yang muncul tidak serta-merta dianggap sebagai bukti pelanggaran.
Pada sisi belanja, AI dapat digunakan untuk menganalisis manfaat anggaran bagi masyarakat. Analisis dapat mencakup program bantuan sosial, belanja pemerintah daerah, serta belanja kementerian dan lembaga. Dengan mempertemukan data alokasi, pelaksanaan, dan hasil program, pemerintah dapat memperoleh gambaran yang lebih terukur tentang siapa yang menerima manfaat, apakah layanan menjangkau sasaran, dan bagaimana hasilnya dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Informasi ini dapat membantu mengidentifikasi program yang perlu diperbaiki, diperluas, atau dievaluasi lebih lanjut.
Tujuan penggunaan analisis tersebut ialah membantu Kementerian Keuangan menilai apakah anggaran yang dialokasikan benar-benar memberi manfaat, bukan sekadar terserap secara administratif. AI dapat mendukung penilaian itu dengan menyajikan pola dan indikasi yang sulit terlihat melalui pemeriksaan manual semata. Namun, keputusan mengenai prioritas dan perubahan anggaran tetap memerlukan pertimbangan kebijakan, validasi data, serta pemahaman atas kondisi masyarakat. Nurkholisoh menyampaikan bahwa AI dapat membantu memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar bermanfaat. Pernyataan itu menegaskan potensi teknologi sebagai alat untuk memperkuat akuntabilitas penerimaan dan belanja, dengan tetap menempatkan penilaian manusia sebagai bagian penting dari prosesnya.
Dalam pengelolaan APBN, pembiayaan negara merupakan bidang yang perlu terus menyesuaikan diri terhadap perubahan kondisi ekonomi. Pemerintah harus mempertimbangkan kebutuhan pendanaan, biaya utang, jatuh tempo, serta perkembangan pasar keuangan domestik dan global. Ketidakpastian suku bunga, nilai tukar, harga komoditas, dan arus modal dapat memengaruhi perkiraan maupun pilihan pembiayaan. Pada konteks ini, analisis berbantuan kecerdasan artifisial berpotensi menjadi alat tambahan untuk mengolah informasi dalam jumlah besar dan membantu menyusun gambaran risiko secara lebih cepat.
Dengan memanfaatkan data historis dan indikator ekonomi terkini, sistem AI dapat membantu mengenali pola yang mungkin sulit terlihat melalui pemeriksaan manual semata. Teknologi tersebut juga dapat digunakan untuk menyusun sejumlah skenario, misalnya perubahan biaya pinjaman atau tekanan pada pasar keuangan, sehingga analis memiliki bahan tambahan untuk menilai kemungkinan dampaknya terhadap strategi pembiayaan. Prediksi semacam ini bukan kepastian, melainkan masukan yang perlu diperiksa dan ditafsirkan oleh para ahli dengan mempertimbangkan konteks kebijakan.
Potensi tersebut dapat mendukung pengelolaan pembiayaan yang lebih adaptif ketika dinamika ekonomi global berubah. Namun, kemampuan memproses data dengan cepat tidak otomatis menghasilkan keputusan yang tepat atau penghematan biaya. Kualitas data, asumsi model, perubahan kondisi pasar, dan keterbatasan sistem dapat memengaruhi keluaran analisis. Karena itu, hasil AI sebaiknya menjadi pelengkap, bukan pengganti penilaian manusia, tata kelola yang baik, maupun prosedur pengambilan keputusan pemerintah.
Kehati-hatian menjadi semakin penting karena Kementerian Keuangan menangani informasi strategis negara, termasuk data perpajakan dan keuangan pemerintah. Penggunaan AI perlu disertai pengamanan akses, perlindungan data, pengujian sistem, dan pengawasan terhadap pihak yang mengelolanya. Pegawai juga perlu memahami risiko kebocoran, keluaran yang keliru, serta kemungkinan bias dalam analisis. Dengan batas penggunaan yang jelas dan pengawasan memadai, teknologi dapat dieksplorasi sebagai dukungan bagi pengelolaan pembiayaan APBN tanpa mengabaikan tanggung jawab menjaga informasi publik yang sensitif.
Nurkholisoh menyoroti tiga risiko yang perlu dipahami pegawai seiring meningkatnya pemanfaatan kecerdasan buatan dalam pekerjaan. Risiko pertama adalah manipulasi digital, termasuk deepfake. Teknologi ini dapat menghasilkan atau mengubah gambar, video, maupun suara sehingga tampak seperti rekaman asli atau menyerupai seseorang yang benar-benar menyampaikan suatu pernyataan. Akibatnya, informasi palsu dapat terlihat meyakinkan dan mendorong pegawai mempercayai atau menyebarkannya tanpa pemeriksaan. Karena itu, materi yang tampak autentik belum tentu benar. Pegawai perlu menilai sumber, konteks, dan bukti pendukung sebelum menggunakan informasi sebagai dasar komunikasi maupun pekerjaan.
Risiko kedua muncul ketika seseorang terlalu bergantung pada AI. Jika setiap pencarian, penilaian, atau penyusunan gagasan diserahkan kepada sistem, kemampuan untuk berpikir kritis, mengingat, dan memahami informasi secara mandiri dapat berkurang. Jawaban yang dihasilkan AI juga tidak selalu tepat atau sesuai dengan konteks. Menggunakannya tanpa mempertanyakan hasil dapat membuat kekeliruan luput dari perhatian. Oleh sebab itu, pegawai tetap perlu membaca dan memahami bahan secara langsung, membandingkan jawaban dengan sumber yang dapat dipercaya, serta menggunakan pertimbangan profesional sebelum mengambil langkah berdasarkan keluaran teknologi.
Risiko ketiga berkaitan dengan kerahasiaan data. Penggunaan aplikasi AI yang tidak dilindungi atau belum memperoleh otorisasi yang sesuai dapat membuka peluang kebocoran, terutama ketika pengguna memasukkan informasi rahasia ke dalam perintah atau unggahan. Data tersebut bisa tersimpan atau diproses di luar kendali organisasi. Pegawai perlu cermat memilih aplikasi yang telah disetujui, memahami aturan penggunaannya, dan tidak memasukkan data sensitif ke layanan yang belum dipastikan keamanannya. Sebelum mengirimkan informasi, periksa pula apakah data itu memang diperlukan dan apakah penggunaannya diperbolehkan.
Nurkholisoh.
Baca juga: Pesan Sesepuh TNI Pada HUT Ke-81, TNI Diminta Terus Mengabdi Untuk Rakyat | Warga Diminta Bantu Cari Tika Dwi Martiana, Sudah Sebulan Tak Ada Kabar
