Makassar | Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menanggapi kabar mengenai rancangan sistem pemilu yang disebut akan dibagi menjadi tiga tahap. Ia mengaku belum mengetahui dari mana informasi tersebut berasal. Karena itu, Sarmuji mempertanyakan draf yang menjadi dasar munculnya kabar tersebut, terutama karena pembahasan rancangan undang-undang pemilu belum menghasilkan naskah yang rampung.
Keterangan itu disampaikan Sarmuji di Makassar pada Sabtu, 17 Oktober. Ia menegaskan bahwa hingga saat tersebut belum ada draf RUU Pemilu yang selesai. Pernyataan ini menjadi penjelas penting di tengah beredarnya informasi tentang kemungkinan perubahan atau pengaturan tahapan pemilu. Menurut Sarmuji, sebelum isi rancangan dapat dibahas secara konkret, perlu dipastikan terlebih dahulu dokumen mana yang dirujuk sebagai sumber informasi.
Isu pembagian pemilu ke dalam tiga tahap telah memunculkan perhatian karena perubahan tahapan dapat berkaitan dengan jadwal dan pelaksanaan proses demokrasi. Namun, keterangan Sarmuji tidak mengonfirmasi bahwa skema tersebut telah diajukan secara resmi oleh Golkar, dibahas sebagai rancangan final, ataupun disepakati oleh pihak-pihak terkait. Ia justru menyatakan belum mengetahui asal kabar yang beredar dan mempertanyakan keberadaan draf yang disebut menjadi acuannya.
Dalam konteks penyusunan regulasi, perbedaan wacana, bahan pembahasan, dan draf resmi perlu diperhatikan. Informasi mengenai gagasan tertentu tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa usulan tersebut telah menjadi sikap partai atau keputusan lembaga. Terlebih, menurut keterangan Sarmuji, naskah RUU Pemilu belum rampung pada saat ia berbicara. Dengan demikian, kabar tentang tiga tahap sebaiknya dipahami sebagai informasi yang belum ia kaitkan dengan draf final.
Pernyataan tersebut juga menggarisbawahi pentingnya kejelasan sumber ketika membahas revisi aturan pemilu. Tanpa dokumen yang dapat dirujuk, publik belum dapat memastikan bentuk, alasan, maupun status suatu skema. Untuk sementara, posisi yang disampaikan Sarmuji terbatas pada pengakuan bahwa ia belum mengetahui asal informasi itu serta penegasan bahwa draf RUU Pemilu belum selesai. Ia tidak menyatakan adanya keputusan resmi mengenai sistem tiga tahap.
Partai Golkar masih menghimpun aspirasi dari para anggota DPRD mengenai hal-hal yang perlu diperjuangkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Pengumpulan pandangan tersebut menjadi bagian dari pembahasan internal partai sebelum draf rancangan undang-undang dinyatakan rampung. Dengan demikian, masukan dari anggota di daerah masih diperlukan untuk memperkaya pertimbangan partai dalam melihat kebutuhan perubahan aturan pemilu.
Proses tersebut menunjukkan bahwa pembahasan revisi UU Pemilu di lingkungan Golkar belum berhenti pada satu rumusan yang sudah ditetapkan. Partai masih mendengarkan berbagai masukan, termasuk pandangan anggota DPRD, mengenai isu yang dinilai penting untuk masuk dalam perjuangan Golkar. Aspirasi yang dihimpun itu akan menjadi bahan bagi pembahasan lebih lanjut di internal partai.
Arah pembicaraan internal, menurut Golkar, adalah mendorong regulasi yang dinilai dapat membawa perbaikan bagi bangsa. Pada saat yang sama, partai juga mempertimbangkan kepentingannya dalam menghadapi pemilu mendatang. Dua pertimbangan itu menjadi bagian dari proses menentukan hal-hal yang akan diperjuangkan, tanpa mengabaikan pentingnya aturan yang dianggap bermanfaat bagi kehidupan politik nasional. Karena itu, Golkar belum menyampaikan bahwa seluruh pokok usulan telah final.
Sekretaris Jenderal Golkar Sarmuji menyebut partainya akan mengusulkan ambang batas parlemen sekitar 5 persen. Besaran yang dipertimbangkan dapat tepat 5 persen atau sedikit lebih tinggi. Pernyataan tersebut menggambarkan kisaran usulan yang akan disampaikan Golkar, bukan penetapan akhir mengenai isi revisi undang-undang. Pembahasan dan penghimpunan aspirasi masih berjalan, sehingga draf RUU Pemilu belum rampung. Golkar masih perlu menuntaskan proses internal sebelum usulan partai dirumuskan secara lengkap. Untuk saat ini, keterangan Sarmuji menegaskan fokus pada penghimpunan pandangan anggota DPRD dan rencana usulan ambang batas parlemen di kisaran tersebut. Belum ada rincian lain yang disampaikan mengenai bentuk ketentuan yang akan diusulkan dalam revisi.
Dalam membahas arah Golkar menghadapi pemilu berikutnya, Sarmuji menyebut penambahan jumlah kursi legislatif sebagai orientasi partai. Sasaran itu merujuk pada capaian Golkar dalam Pemilu 2024: partai ingin memperoleh lebih banyak kursi pada kontestasi selanjutnya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan keterwakilan di lembaga legislatif menjadi salah satu ukuran penting bagi kerja politik Golkar.
Namun, Sarmuji tidak menyampaikan angka tertentu sebagai target kenaikan. Ia juga tidak memastikan berapa banyak kursi yang ingin ditambahkan atau menetapkan besaran yang harus dicapai. Karena itu, pernyataannya lebih menggambarkan arah umum partai daripada target kuantitatif yang sudah dirinci. Besaran sasaran tersebut belum dapat disimpulkan dari keterangan yang disampaikan.
Orientasi untuk menambah kursi juga berkaitan dengan cara Golkar menilai pelaksanaan tugas politiknya. Menurut Sarmuji, apabila partai tidak berhasil meningkatkan jumlah kursi dibandingkan hasil Pemilu 2024, keadaan itu dapat dipandang sebagai kegagalan Golkar menjalankan tugas politik. Dengan demikian, penambahan kursi bukan semata-mata harapan atas hasil pemilu, melainkan tolok ukur yang ia kaitkan dengan tanggung jawab partai.
Pernyataan itu menempatkan capaian legislatif sebagai perhatian dalam persiapan menghadapi pemilu mendatang. Meski begitu, belum ada angka target yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar peningkatan yang diharapkan. Keterangan Sarmuji hanya menegaskan orientasi untuk memperoleh kursi lebih banyak dan pandangannya mengenai arti kegagalan bila orientasi tersebut tidak tercapai. Hal itu tidak memastikan hasil pemilu berikutnya ataupun menetapkan jumlah kursi yang akan diraih Golkar. Target angka, apabila nantinya ditentukan, perlu dibedakan dari arah yang disampaikan saat ini. Dengan batas keterangan tersebut, fokusnya tetap pada upaya meningkatkan keterwakilan legislatif dibandingkan capaian sebelumnya, tanpa menganggap kenaikan tertentu sebagai keputusan final partai.
Menanggapi peluang kader Golkar yang saat ini berada di kabinet untuk maju dalam pemilihan legislatif, Sarmuji menyatakan bahwa kesempatan menjadi calon anggota legislatif terbuka bagi seluruh kader. Pernyataan tersebut mencakup kader yang sedang menjalankan tugas di pemerintahan, tanpa menyebut adanya pengecualian berdasarkan posisi mereka. Dengan demikian, status sebagai kader yang kini bertugas di kabinet tidak serta-merta menutup peluang untuk maju sebagai caleg. Sarmuji menyampaikan pandangan itu dalam konteks pembicaraan mengenai kemungkinan kader partai mengikuti kontestasi legislatif.
Penegasan tersebut menggambarkan bahwa peluang pencalonan, menurut Sarmuji, tidak hanya berlaku bagi sebagian kader. Ia menyebut seluruh kader memiliki kesempatan untuk menjadi caleg. Namun, pernyataan itu berbicara tentang adanya peluang, bukan pengumuman bahwa setiap kader telah dipastikan maju. Tidak ada rincian lebih lanjut dalam tanggapan tersebut mengenai siapa saja kader yang akan dipilih, bagaimana proses penentuannya, atau kapan keputusan pencalonan akan disampaikan. Karena itu, keterbukaan peluang perlu dibedakan dari kepastian pencalonan individu.
Sarmuji juga menyebut bahwa ketua umum partai akan maju sebagai caleg di Papua. Keterangan ini menjadi contoh yang ia sampaikan ketika menjelaskan peluang kader untuk mengikuti pemilihan legislatif. Ia tidak menguraikan lebih jauh mengenai rincian pencalonan tersebut. Secara keseluruhan, tanggapan Sarmuji menempatkan kesempatan maju sebagai caleg sebagai peluang yang terbuka bagi kader Golkar, termasuk mereka yang kini berada di kabinet. Pernyataan itu sekaligus menegaskan bahwa jabatan saat ini tidak disebut sebagai penghalang, sementara informasi yang disampaikan tetap terbatas pada peluang bagi seluruh kader dan rencana ketua umum untuk maju di Papua.
Baca juga: Uji Hasil Penelitian Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Bamsoet Tegaskan Kepastian Hukum Harus Jadi Fondasi Utama Pelaksanaan Program Strategis Nasional | HUT ke-48 FKPPI, Bamsoet Tegaskan Arahan Ketua Umum, Bahwa FKPPI Organisasi Perjuangan, Bukan Kendaraan Politik Cari Kekuasaan | Rapat Pleno Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan KADIN Indonesia, Bamsoet Tegaskan Kenyamanan Berusaha Adalah Bagian dari Keamanan Nasional
