Tangerang | Yudariansyah, yang akrab disapa Yuda, seorang mekanik di Tangerang, mengaku terkejut setelah didatangi petugas Samsat Ciledug. Kedatangan petugas itu berkaitan dengan konfirmasi tunggakan pajak kendaraan bermotor senilai Rp137,44 juta. Kendaraan yang menjadi dasar penagihan tercatat atas nama Yuda, tetapi ia menyatakan tidak memiliki mobil McLaren tersebut. Karena itu, informasi mengenai pencatatan kendaraan dan pengakuan Yuda perlu dibedakan dari kepastian mengenai siapa pemilik sebenarnya. Kedatangan petugas bukan dengan sendirinya membuktikan bahwa mobil itu memang dikuasai atau dimiliki olehnya.
Peristiwa tersebut berlangsung pada Jumat (23/10), ketika petugas Samsat Ciledug mendatangi Yuda untuk mengonfirmasi adanya kewajiban pajak yang belum dibayar. Menurut informasi yang disampaikan dalam perkara ini, tunggakan itu tercatat selama dua tahun dan jumlah Rp137,44 juta merujuk pada pajak kendaraan bermotor. Angka tersebut bukan sekadar perkiraan nilai kendaraan, melainkan nominal tunggakan pajak yang perlu diklarifikasi berdasarkan data administrasi. Meski demikian, rincian mengenai dasar penghitungan, identitas kendaraan, serta riwayat pencatatannya tetap memerlukan penjelasan dari pihak berwenang.
Situasi itu menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana nama seorang mekanik dapat tercantum pada administrasi mobil mewah yang ia klaim tidak dimiliki. Catatan registrasi menjadi titik awal untuk melakukan pemeriksaan, tetapi keberadaan nama dalam data kendaraan saja tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa pengakuan kepemilikan telah terkonfirmasi. Yuda, sebagaimana diberitakan, membantah memiliki McLaren itu; sementara petugas datang dalam rangka meminta konfirmasi atas tunggakan yang tercatat. Dengan demikian, pokok awal perkara adalah perbedaan data administrasi kendaraan dan keterangan Yuda. Status kepemilikan, penyebab nama tersebut tercantum, serta pihak yang bertanggung jawab atas pajak masih perlu dipastikan melalui klarifikasi lebih lanjut.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Inge Diana Rismawanti, menjelaskan bahwa administrasi dan pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan kewenangan pemerintah daerah. Penjelasan tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas pemberitaan mengenai seorang mekanik di Tangerang yang didatangi petugas Samsat. Kendaraan yang menjadi dasar kedatangan petugas itu tercatat atas nama sang mekanik, meskipun ia menyatakan tidak memiliki kendaraan tersebut. Inge menegaskan batas kewenangan DJP dalam urusan ini: pengelolaan PKB berada pada ranah pemerintah daerah, bukan administrasi pajak pusat.
PKB merupakan pajak daerah yang pengelolaannya berkaitan dengan pencatatan kendaraan, penetapan kewajiban, serta proses pemungutannya oleh otoritas daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Samsat menjadi bagian dari layanan administrasi kendaraan bermotor yang melibatkan instansi terkait di tingkat daerah. Karena itu, persoalan mengenai data kendaraan yang tercatat atas nama seseorang dan tindak lanjut atas kewajiban PKB perlu ditangani melalui saluran administrasi yang berwenang. Keterangan Inge menempatkan urusan tersebut dalam lingkup pemerintah daerah, sekaligus membedakannya dari tugas DJP dalam mengelola pajak pusat. Pembagian itu penting agar masyarakat memahami lembaga yang memiliki kewenangan atas jenis pajak tertentu.
Namun, penjelasan mengenai kewenangan pengelolaan PKB tidak dengan sendirinya memastikan siapa pemilik sebenarnya dari kendaraan yang dipersoalkan. Pernyataan bahwa kendaraan tercatat atas nama mekanik tersebut merupakan konteks pemberitaan, sementara ia menyatakan tidak memilikinya. Penentuan kepemilikan dan pemeriksaan kesesuaian data memerlukan penanganan oleh instansi yang berwenang berdasarkan dokumen serta prosedur administrasi yang berlaku. Dengan demikian, keterangan Inge perlu dipahami secara terbatas sebagai penjelasan tentang pihak yang mengelola administrasi dan pemungutan PKB. Keterangan itu bukan keputusan mengenai status kepemilikan kendaraan ataupun penilaian atas benar atau tidaknya klaim mekanik tersebut. Untuk memperoleh kejelasan atas catatan kendaraan, pihak terkait dapat mengajukan pemeriksaan melalui layanan pemerintah daerah atau Samsat sesuai mekanisme yang tersedia.
Inge menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat memanfaatkan data dari beragam sumber eksternal dalam menjalankan tugas perpajakan. Penggunaan informasi tersebut dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan menjadi bagian dari upaya administrasi untuk memperoleh gambaran yang relevan mengenai kewajiban perpajakan. Data dari pihak lain tidak serta-merta menjadi kesimpulan bahwa seorang wajib pajak telah melakukan pelanggaran. Informasi perlu dipahami dalam konteksnya, diperiksa kesesuaiannya, serta ditangani melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan. Karena itu, pemanfaatan data merupakan salah satu instrumen kerja DJP, bukan pengganti proses pemeriksaan dan klarifikasi yang semestinya.
Menurut Inge, sebelum meminta penjelasan atau klarifikasi dari wajib pajak, DJP terlebih dahulu menelaah profil wajib pajak. Penelaahan ini dapat mencakup informasi yang tersedia bagi otoritas dan pertimbangan atas tingkat risiko kepatuhan. Pendekatan berbasis risiko membantu menentukan apakah suatu informasi memerlukan perhatian lebih lanjut, sekaligus mendukung pelaksanaan tugas secara terukur. Dengan demikian, permintaan klarifikasi bukan langkah yang otomatis muncul hanya karena terdapat data eksternal. DJP perlu menilai terlebih dahulu relevansi informasi dan keadaan wajib pajak berdasarkan prosedur yang berlaku. Penilaian profil tersebut merupakan bagian dari proses umum administrasi perpajakan, bukan pernyataan bahwa tindakan tertentu pasti akan dilakukan.
Apabila masih dibutuhkan, DJP dapat mengonfirmasi atau memvalidasi informasi kepada pihak maupun sumber data yang terkait. Langkah ini dimaksudkan untuk memperjelas asal, ketepatan, dan konteks informasi sebelum digunakan dalam tindak lanjut perpajakan. Penjelasan mengenai tahapan tersebut menggambarkan cara kerja DJP secara umum, dan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh tahapan telah diterapkan dalam kasus tagihan McLaren yang dikaitkan dengan Yuda, mekanik asal Tangerang. Untuk perkara tertentu, fakta dan prosesnya perlu merujuk pada keterangan resmi serta dokumen yang relevan. Pembedaan prosedur umum dan tindakan spesifik penting agar pemanfaatan data tidak disalahartikan sebagai penetapan kewajiban atau kesimpulan mengenai kepatuhan seseorang.
Pelaksana tugas Kepala Samsat Ciledug, Idam Kholid, menjelaskan bahwa kecurigaan petugas bermula dari ketidaksesuaian data alamat yang tercantum dan gambaran lingkungan tempat tinggal Yuda. Alamat tersebut berada di Kampung Sawah Dalam, Panunggangan Utara, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. Menurut Idam, keadaan sekitar serta akses menuju rumah itu dinilai tidak lazim untuk seseorang yang tercatat sebagai pemilik mobil mewah seperti McLaren.
Idam menggambarkan jalan menuju rumah Yuda sebagai gang sempit yang hanya cukup dilalui satu mobil. Permukaan jalannya menggunakan paving block, tetapi kondisinya sudah rusak. Gambaran tersebut menjadi salah satu hal yang diperhatikan petugas ketika menelusuri informasi kendaraan dan alamat pemilik yang tertera dalam data. Kondisi lingkungan itu, kata Idam, menimbulkan pertanyaan karena berbeda dari perkiraan petugas terhadap tempat tinggal pemilik kendaraan kelas atas.
Selain kondisi akses jalan, Idam menyebut Yuda tinggal bersama orang tua dan keluarganya. Di sekitar tempat tinggal tersebut juga terdapat sejumlah sepeda motor. Keterangan mengenai lingkungan dan situasi keluarga itu disampaikan sebagai bagian dari penjelasan Samsat Ciledug mengenai alasan mereka menilai ada kejanggalan. Namun, temuan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan siapa pihak yang sebenarnya menguasai atau menggunakan McLaren itu.
Idam juga menyampaikan reaksi Yuda ketika mengetahui namanya dikaitkan dengan mobil tersebut. Menurut penuturan Idam, Yuda mengaku, “Saya terkejut saat mengetahui nama saya dikaitkan dengan McLaren.” Pernyataan itu menggambarkan bahwa Yuda tidak menyangka data dirinya muncul dalam kaitan dengan kendaraan mewah tersebut. Samsat Ciledug menilai informasi yang tersedia perlu ditangani secara hati-hati, terutama karena identitas seseorang dapat tercantum dalam data kendaraan tanpa memastikan bahwa orang tersebut benar-benar memiliki atau menguasainya.
Untuk mencegah kemungkinan data kendaraan digunakan secara tidak semestinya, Samsat Ciledug kemudian mengambil langkah administratif. Data McLaren tersebut diputuskan untuk diblokir sebagai upaya antisipasi terhadap penyalahgunaan data kendaraan.
Baca juga: Pertama Kali ke Tangerang dari Jakata Naik KRL? Ini Rute, Jadwal dan Cara Transitnya
