JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menegaskan komitmen Bank Indonesia untuk terus memperkuat sistem pembayaran Indonesia dengan tetap menjaga independensi lembaga. Penguatan tersebut diarahkan untuk menyediakan transaksi keuangan yang semakin mudah, aman, efisien, dan inklusif bagi masyarakat serta pelaku usaha.
Komitmen ini menempatkan sistem pembayaran sebagai bagian penting dalam mendukung aktivitas ekonomi yang dapat diakses secara luas. Kemudahan transaksi diharapkan tidak hanya dirasakan oleh kelompok masyarakat yang telah terbiasa menggunakan layanan keuangan digital, tetapi juga oleh masyarakat yang masih memerlukan akses lebih sederhana dan terjangkau. Dengan demikian, penguatan sistem pembayaran mencakup upaya memperluas manfaat layanan keuangan tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian.
Destry menekankan bahwa langkah untuk meningkatkan kualitas sistem pembayaran tidak mengubah posisi Bank Indonesia sebagai lembaga yang independen. Setiap kebijakan tetap perlu disusun dan dilaksanakan berdasarkan kewenangan, mandat, serta pertimbangan yang mendukung kestabilan sistem keuangan. Independensi tersebut menjadi landasan agar pengembangan sistem pembayaran berlangsung secara kredibel dan dapat dipercaya.
Arah penguatan juga mencerminkan kebutuhan untuk menghadirkan transaksi yang mampu menjawab beragam kebutuhan pengguna. Masyarakat membutuhkan proses pembayaran yang praktis, sementara pelaku usaha memerlukan sistem yang mendukung kelancaran kegiatan ekonomi. Karena itu, penyediaan layanan transaksi yang mudah dan inklusif menjadi bagian utama dari komitmen Bank Indonesia.
Melalui pendekatan tersebut, Bank Indonesia berupaya memastikan bahwa perkembangan sistem pembayaran memberikan manfaat yang lebih merata. Penguatan tidak semata-mata diukur dari peningkatan penggunaan teknologi, tetapi juga dari kemampuan sistem dalam membuka akses, meningkatkan kenyamanan, dan mendukung kepercayaan pengguna. Pernyataan Destry menegaskan bahwa perluasan layanan dan penjagaan independensi berjalan beriringan dalam arah kebijakan Bank Indonesia.
Bank Indonesia (BI) menempatkan penyediaan transaksi keuangan yang mudah diakses dan inklusif sebagai salah satu fokus dalam penguatan sistem pembayaran nasional. Fokus tersebut menegaskan bahwa penguatan sistem pembayaran tidak hanya berkaitan dengan keberadaan layanan transaksi, tetapi juga dengan kemudahan akses yang dapat mendukung proses transaksi secara lebih sederhana. Dalam kerangka ini, aspek kemudahan menjadi bagian penting dari perhatian BI dalam mengembangkan sistem pembayaran.
Selain kemudahan, BI juga menekankan pentingnya inklusivitas dalam penyediaan transaksi keuangan. Inklusivitas dipandang sebagai bagian dari komitmen untuk memperkuat sistem pembayaran nasional secara berkelanjutan. Dengan menempatkan kedua aspek tersebut secara bersamaan, BI menunjukkan perhatian terhadap penyelenggaraan sistem pembayaran yang dapat diakses secara lebih luas dan tidak terlepas dari kebutuhan untuk menjaga proses transaksi tetap mudah digunakan.
Komitmen terhadap akses transaksi keuangan yang mudah dan inklusif menjadi bagian dari arah penguatan sistem pembayaran yang ditegaskan BI. Penekanan ini mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa pengembangan sistem pembayaran tetap memperhatikan aksesibilitas dan kemudahan sebagai unsur utama. BI terus membawa aspek tersebut dalam penguatan sistem pembayaran nasional, sejalan dengan perannya dalam menjaga penyelenggaraan transaksi keuangan agar dapat berlangsung secara inklusif dan mudah diakses.
Penguatan sistem pembayaran tidak hanya diarahkan untuk memastikan kelancaran, keamanan, dan keandalan transaksi, tetapi juga untuk membangun industri pembayaran yang kuat. Upaya tersebut dilakukan melalui inovasi serta pengembangan sejumlah instrumen pembayaran yang dapat mendukung kebutuhan masyarakat dan perekonomian. Bank Indonesia terus mendorong agar pengembangan sistem pembayaran berlangsung secara terarah, sehingga mampu memperkuat fondasi industri sekaligus menjaga kesinambungan layanan pembayaran.
Salah satu instrumen yang dikembangkan adalah Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Kehadiran QRIS menjadi bagian dari upaya Bank Indonesia untuk membangun standar pembayaran yang mendukung penggunaan transaksi berbasis kode respons cepat. Pengembangan instrumen ini mencerminkan langkah untuk memperkuat sistem pembayaran melalui pendekatan yang terintegrasi dan mudah digunakan. Dengan demikian, QRIS ditempatkan sebagai salah satu unsur penting dalam pengembangan industri pembayaran yang lebih kuat.
Selain QRIS, Bank Indonesia juga mengembangkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) untuk segmen ritel. Instrumen tersebut menjadi bagian dari rangkaian upaya penguatan industri pembayaran melalui pengembangan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan segmen ritel. Pengembangan KKI menunjukkan perhatian terhadap perluasan instrumen pembayaran dalam negeri, sekaligus mendukung terbentuknya industri yang memiliki dasar inovasi dan pengembangan yang berkelanjutan.
Upaya lainnya dilakukan melalui pengembangan QRIS antarnegara. Instrumen ini melengkapi rangkaian pengembangan sistem pembayaran yang dilakukan Bank Indonesia untuk memperkuat industri pembayaran. QRIS antarnegara, bersama QRIS dan Kartu Kredit Indonesia (KKI) untuk segmen ritel, menjadi bagian dari inovasi dan pengembangan instrumen yang diarahkan untuk membangun industri pembayaran yang kuat. Seluruh langkah tersebut ditempuh sebagai bagian dari penguatan sistem pembayaran yang tetap dilaksanakan dalam kerangka kebijakan Bank Indonesia.
Penguatan sistem pembayaran dipandang sebagai pengubah penting bagi perekonomian atau game changer yang dapat mempercepat aktivitas ekonomi secara lebih luas. Sistem yang semakin kuat, aman, dan efisien akan mendukung kelancaran transaksi, memperluas akses masyarakat, serta memberikan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Perubahan tersebut juga menegaskan bahwa sistem pembayaran bukan sekadar infrastruktur pendukung, melainkan bagian strategis dari dinamika perekonomian nasional.
Pandangan ini sejalan dengan komitmen untuk terus memperkuat kebijakan dan layanan pembayaran melalui inovasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Pengembangan berbagai pembaruan dilakukan dengan tetap memperhatikan keamanan, keandalan, dan efisiensi. Dengan demikian, inovasi tidak berhenti pada penggunaan teknologi, tetapi diarahkan untuk menghasilkan manfaat nyata bagi kegiatan ekonomi serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pembayaran.
Dalam kerangka tersebut, sinergi yang dibangun menjadi unsur penting untuk memastikan penguatan sistem pembayaran berlangsung secara terarah dan memberikan dampak optimal. Sinergi tersebut memperkuat komitmen yang telah disampaikan sebelumnya, tanpa mengubah prinsip dasar yang menjadi landasan pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Penguatan sistem pembayaran tetap ditempatkan dalam kerangka kebijakan yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan perekonomian nasional.
Destry Damayanti menegaskan bahwa proses penguatan tersebut tetap menjaga independensi Bank Indonesia. Artinya, upaya memperkuat sistem pembayaran dan mendorong inovasi tidak mengurangi kewenangan serta kemandirian bank sentral dalam menjalankan mandatnya. Komitmen terhadap independensi berjalan beriringan dengan kebutuhan untuk menghadirkan sistem pembayaran yang adaptif dan responsif. Dengan keseimbangan itu, penguatan sistem pembayaran diharapkan benar-benar menjadi game changer bagi perekonomian, sekaligus memperkokoh kepercayaan terhadap peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas dan mendukung kemajuan ekonomi.
