JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Denny Indrayana meminta Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sikap secara terbuka terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai ijazah Gibran Rakabuming Raka. Permintaan tersebut disampaikan setelah MK memutus perkara yang berkaitan dengan syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden. Dalam putusannya, MK menyatakan tidak ditemukan ijazah sekolah menengah atas atau sederajat milik Gibran.
Denny, yang menjadi pemohon dalam gugatan mengenai persyaratan pendidikan tersebut, menyampaikan tuntutannya di Jakarta pada Jumat (9/10). Sebelumnya, ia juga tercatat berada di Gedung MK RI, Jakarta, pada Selasa (6/10). Rangkaian kehadiran dan pernyataan itu menunjukkan bahwa Denny terus menyoroti konsekuensi putusan terhadap pemenuhan syarat pencalonan wakil presiden.
Menurut Denny, persoalan ini tidak semata-mata menyangkut dokumen pendidikan atau posisi seorang tokoh politik. Ia menilai perkara tersebut berkaitan dengan kepentingan bangsa Indonesia karena menyentuh integritas proses pemilihan umum, kepastian hukum, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Atas dasar itu, Denny memandang sikap Presiden Prabowo diperlukan dan sebaiknya disampaikan kepada publik secara jelas.
Pernyataan terbuka dari presiden, menurut tuntutan tersebut, akan membantu menjelaskan bagaimana pemerintah memandang putusan MK dan implikasinya. Sikap itu juga dinilai penting untuk mencegah berkembangnya spekulasi di tengah masyarakat. Denny berharap Prabowo tidak membiarkan persoalan tersebut berlalu tanpa penjelasan, mengingat putusan MK memiliki kaitan dengan legitimasi penyelenggaraan pemerintahan dan penghormatan terhadap hukum.
Desakan ini menempatkan pemerintah dalam sorotan publik, khususnya mengenai respons terhadap putusan lembaga peradilan konstitusi. Hingga pernyataan sikap disampaikan secara resmi, isu mengenai ijazah Gibran dan dampaknya terhadap ruang politik nasional diperkirakan tetap menjadi perhatian.
Denny Indrayana meminta Presiden Prabowo Subianto tidak berdiam diri menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai ijazah Gibran. Menurut Denny, putusan tersebut merupakan perkara strategis yang semestinya mendapat pandangan dari kepala negara. Ia menilai, posisi Prabowo sebagai pemimpin pemerintahan membuat sikap presiden penting untuk disampaikan secara terbuka, terutama karena hingga kini belum ada pernyataan Prabowo terkait putusan itu.
Bagi Denny, persoalan tersebut bukan sekadar isu yang dapat dibiarkan berjalan tanpa arah, melainkan juga menyangkut tanggung jawab dan persoalan kepresidenan. Karena itu, ia meminta Prabowo memberikan penjelasan mengenai posisi pemerintah terhadap putusan MK tersebut. Permintaan itu tidak diarahkan untuk menggantikan kewenangan lembaga peradilan, tetapi menegaskan perlunya sikap dari pemimpin pemerintahan atas isu yang disebut memiliki arti strategis.
Denny menggambarkan Prabowo sebagai nahkoda bangsa yang perlu menentukan positioning pada waktu dan tempat yang tepat. Menurut dia, kejelasan sikap presiden diperlukan agar arah penyelesaian polemik tidak terus berada dalam ketidakpastian. Dengan menyampaikan pandangan secara tepat, Prabowo dinilai dapat menunjukkan bagaimana pemerintah memandang persoalan tersebut tanpa membiarkan publik menunggu tanpa kepastian mengenai sikap kepresidenan. Denny menekankan bahwa yang ia minta adalah ketegasan posisi Prabowo atas putusan MK, bukan tafsir tambahan mengenai perkara di luar pernyataan tersebut.
Denny Indrayana mengaku telah dihubungi oleh sejumlah partai politik setelah Mahkamah Konstitusi membacakan putusannya terkait persoalan ijazah Gibran. Komunikasi tersebut, menurut Denny, menunjukkan bahwa isu itu mendapat perhatian dari kalangan partai, termasuk partai-partai yang berada dalam lingkaran koalisi pemerintahan. Meski demikian, belum ada partai yang secara terbuka menentukan langkah politik lanjutan atau menyampaikan sikap final mengenai perkara tersebut.
Denny menyebut partai-partai itu masih menerapkan sikap wait and see. Mereka dinilai sedang mempelajari dampak putusan MK sekaligus mencermati perkembangan komunikasi politik setelah putusan dibacakan. Sikap berhati-hati tersebut dianggap wajar karena persoalan ijazah Gibran tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga dapat berpengaruh terhadap dinamika politik nasional dan hubungan antarpartai dalam pemerintahan.
Dalam situasi itu, partai-partai disebut menunggu kejelasan posisi Prabowo Subianto. Denny menilai pandangan Prabowo perlu dilihat dalam dua kapasitas sekaligus, yakni sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Kedua posisi tersebut membuat sikap Prabowo dipandang memiliki arti penting dalam menentukan arah respons politik terhadap persoalan yang sedang menjadi perhatian publik.
Sebagai kepala pemerintahan, Prabowo memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas serta soliditas koalisi. Sementara itu, sebagai ketua umum partai, ia juga memiliki kewenangan dan pengaruh dalam menentukan sikap politik Gerindra. Karena itu, partai-partai yang tergabung dalam koalisi pemerintahan disebut menjadikan pandangan Prabowo sebagai salah satu pertimbangan sebelum mengambil keputusan. Mereka diperkirakan akan menunggu pernyataan yang lebih tegas, baik mengenai makna putusan MK maupun langkah politik yang perlu ditempuh berikutnya.
Denny pun meminta agar Prabowo menyampaikan sikap secara jelas. Menurut pandangan tersebut, kejelasan posisi Presiden sekaligus Ketua Umum Gerindra dapat menjadi rujukan bagi partai koalisi dalam menyusun respons. Sampai arah itu disampaikan, partai-partai terkait diperkirakan tetap menahan diri dan mempertahankan pendekatan menunggu perkembangan.
Denny Indrayana memperkirakan partai-partai politik pendukung pemerintah masih akan mengambil sikap hati-hati selama Presiden Prabowo Subianto belum menyampaikan pendapatnya secara terbuka mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan isu ijazah Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, pernyataan dari kepala pemerintahan akan menjadi acuan penting bagi partai koalisi dalam menentukan langkah politik berikutnya.
Ia menilai kehati-hatian tersebut juga dipengaruhi oleh posisi sejumlah ketua umum partai yang saat ini menjabat sebagai menteri dalam kabinet. Jabatan itu, menurut Denny, dapat membuat para pimpinan partai mempertimbangkan secara lebih serius risiko politik apabila mereka menyampaikan pandangan yang berbeda dari sikap presiden. Keberadaan mereka di dalam pemerintahan disebut berpotensi membatasi ruang untuk mengambil posisi yang terlalu tegas atau berseberangan.
Denny menyampaikan bahwa para ketua umum partai tersebut kemungkinan tidak ingin kehilangan jabatan menteri yang sedang mereka emban. Karena itu, ia menduga mereka akan menunggu arah sikap Prabowo sebelum mengeluarkan pernyataan politik mengenai persoalan tersebut. Dalam pandangannya, hubungan kepentingan partai, posisi di kabinet, dan keputusan presiden membuat respons politik para pimpinan partai cenderung berjalan secara hati-hati.
Dengan demikian, partai-partai tersebut masih menunggu kejelasan posisi Prabowo sebelum menentukan sikap masing-masing. Selama belum ada penegasan dari presiden, respons resmi para ketua umum partai diperkirakan tetap terbatas dan belum menunjukkan keberanian untuk mengambil posisi yang berbeda.
