Jakarta | Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan metode penyajian Makan Bergizi Gratis (MBG) secara prasmanan diterapkan lebih luas hingga akhir 2026. Kepala BGN Sudaryono menyampaikan sasaran tersebut dalam agenda refleksi 100 hari kepemimpinan kepala BGN di Jakarta Selatan pada Kamis (29/10). Menurut rencana, metode ini akan menjangkau sekitar 5.000 hingga 10.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), atau dapur yang menyiapkan dan menyalurkan makanan bagi penerima program.
Perluasan dilakukan secara bertahap, dengan mempertimbangkan hasil pelaksanaan awal dan kesiapan masing-masing dapur. BGN telah menguji metode prasmanan di 66 dapur. Setelah tahap tersebut, penerapannya direncanakan meluas ke sekitar 230 dapur tambahan. Sudaryono menilai hasil awal uji coba itu positif, sehingga menjadi dasar untuk melanjutkan pengembangan dan menjangkau lebih banyak SPPG.
Dalam pola prasmanan, makanan disajikan agar siswa dapat mengambil hidangan saat waktu makan, alih-alih seluruh porsi dibagikan dalam kemasan sebelum dikonsumsi. BGN mempertimbangkan pendekatan ini untuk membantu mengurangi risiko keracunan dan makanan rusak. Penyajian yang lebih dekat dengan waktu konsumsi diharapkan turut mencegah gangguan kesehatan yang dapat timbul apabila makanan tidak lagi berada dalam kondisi baik.
Faktor suhu dan penerimaan siswa juga menjadi pertimbangan. Dengan penyajian prasmanan, makanan dapat dinikmati dalam keadaan hangat, yang menurut BGN lebih diminati oleh siswa. Hal ini penting bagi keberhasilan program, karena manfaat makanan bergizi berkaitan pula dengan kesediaan penerima untuk mengonsumsinya. Meski demikian, pelaksanaan tetap memerlukan pengelolaan dapur dan layanan yang sesuai agar makanan tersedia dengan baik bagi para siswa.
Target 5.000 hingga 10.000 SPPG menunjukkan skala perluasan yang direncanakan BGN, bukan jumlah dapur yang sudah menerapkan metode tersebut. Saat ini, uji coba masih berlangsung di 66 dapur, sementara sekitar 230 dapur tambahan menjadi rencana perluasan berikutnya. BGN akan menggunakan pengalaman dari tahap awal sebagai bahan untuk menilai pelaksanaan sebelum penerapan diperluas lebih jauh hingga akhir 2026.
Dalam model penyajian yang diterapkan BGN, seluruh siswa tidak diwajibkan berkumpul di satu lokasi untuk mengambil makanan. Hidangan dapat diantar langsung ke setiap kelas, sehingga proses makan berlangsung lebih tertib dan sesuai dengan kegiatan belajar di sekolah. Cara ini juga membantu mengurangi antrean serta perpindahan siswa secara bersamaan. Distribusi dilakukan berdasarkan jumlah murid yang hadir atau terdaftar di kelas, agar setiap kelompok memperoleh persediaan yang memadai. Dengan pengaturan tersebut, sekolah dapat menyesuaikan mekanisme pembagian tanpa mengubah prinsip bahwa makanan harus tersedia bagi seluruh siswa yang menjadi penerima program.
Jumlah makanan yang dikirim dihitung menurut kebutuhan tiap kelas. Sebagai contoh, apabila sebuah kelas berisi 30 siswa, dapur menyiapkan 30 porsi nasi, sayur, dan lauk untuk dibagikan kepada mereka. Setiap porsi awal dirancang agar memenuhi kebutuhan gizi, bukan sekadar mengisi wadah dengan jumlah yang sama. Komposisi menu dan ukuran sajian dapat disesuaikan dengan pedoman gizi serta perencanaan program. Sebelum pengiriman, petugas memastikan jumlah porsi cocok dengan data kelas, sehingga pembagian lebih mudah diawasi dan kemungkinan kekurangan dapat ditekan. Koordinasi sekolah dan dapur menjadi bagian penting dari ketepatan distribusi ini.
Makanan dibawa dalam keadaan hangat dan suhu sajian dijaga minimal 60 derajat Celsius, sehingga siswa dapat langsung menyantapnya tanpa perlu memanaskan kembali di sekolah. Pengendalian suhu membantu menjaga mutu dan keamanan hidangan selama pengantaran hingga waktu makan. Selain menerima porsi awal, siswa dapat mengambil tambahan apabila persediaan masih tersedia. Namun, makanan ekstra dipersiapkan sebagai cadangan, bukan sebagai pengganti porsi yang telah dihitung untuk setiap siswa. Dengan demikian, kecukupan gizi tetap menjadi dasar perencanaan, sementara cadangan memberi kelonggaran jika ada kebutuhan tambahan. Sekolah dapat mengatur pembagian ekstra secara tertib setelah semua siswa memperoleh jatah awal, serta menyampaikan catatan penggunaan kepada pengelola dapur untuk membantu perencanaan berikutnya. Mekanisme per kelas ini memungkinkan penyajian lebih praktis, terukur, dan tetap mempertimbangkan kondisi serta kebutuhan siswa di sekolah masing-masing.Pengaturan layanan Makan Bergizi Gratis dengan konsep prasmanan disesuaikan dengan jumlah siswa di setiap sekolah. Sekolah yang memiliki murid dalam jumlah besar dapat memiliki dapur di lingkungan sekolah untuk mendukung penyediaan makanan bagi para siswa. Sementara itu, sekolah dengan jumlah siswa lebih sedikit akan dilayani melalui dapur terpusat atau central kitchen. Dengan pengaturan tersebut, model penyediaan makanan dapat mengikuti skala kebutuhan masing-masing sekolah, tanpa menerapkan satu bentuk dapur yang sama untuk semua lokasi. Perbedaan jumlah siswa menjadi dasar untuk menentukan apakah layanan disiapkan secara langsung di sekolah atau melalui fasilitas terpusat. Pendekatan ini merupakan bagian dari pengembangan pelaksanaan MBG prasmanan.
Pada sekolah dengan populasi murid yang besar, keberadaan dapur di lingkungan sekolah menjadi salah satu pilihan dalam pengaturan layanan. Untuk sekolah yang jumlah siswanya lebih sedikit, dapur terpusat dapat menjadi sumber penyediaan makanan. Kedua pilihan tersebut menggambarkan penyesuaian berdasarkan skala penerima layanan, bukan perubahan pada tujuan program. Model dapur sekolah dan central kitchen sama-sama ditempatkan dalam kerangka penyediaan MBG, dengan bentuk layanan yang mempertimbangkan banyaknya siswa di lokasi. Karena itu, pemilihan model dapur berkaitan dengan kondisi jumlah murid pada tiap sekolah. Pengaturan ini memungkinkan skema prasmanan diterapkan melalui bentuk penyediaan yang berbeda, sesuai dengan kebutuhan skala sekolah.
Sudaryono menyebut pendekatan prasmanan tersebut merujuk pada praktik penyediaan makanan yang dipelajari dari sejumlah negara, termasuk Jepang dan negara-negara Eropa. Keterangan itu menunjukkan bahwa konsep yang digunakan dalam pengembangan layanan mengambil rujukan dari pengalaman di berbagai tempat. Namun, inti pengaturan yang disampaikan dalam konteks ini adalah penyesuaian dapur dengan jumlah siswa: sekolah besar dapat memiliki dapur sendiri, sedangkan sekolah dengan murid lebih sedikit dilayani dapur terpusat. Rujukan tersebut menjadi latar bagi pendekatan prasmanan, sementara pelaksanaan layanan tetap dijelaskan melalui pilihan dapur sekolah dan central kitchen. Dengan demikian, kedua model itu menjadi bagian dari rancangan layanan MBG berdasarkan skala siswa.
Badan Gizi Nasional (BGN) merencanakan integrasi kamera CCTV di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan sistem pemantauan terpusat berbasis kecerdasan buatan (AI). Melalui sambungan ini, aktivitas pengolahan makanan dapat diamati dari pusat, sehingga pengawasan tidak hanya bergantung pada pemeriksaan langsung yang dilakukan secara berkala. Target hingga akhir 2026 adalah menghubungkan sedikitnya 5.000 hingga 10.000 dapur dari sekitar 26.300 SPPG ke sistem tersebut. Pelaksanaannya akan dilakukan bertahap seiring kesiapan sarana, jaringan, dan kebutuhan operasional tiap dapur.
Pemantauan ditujukan untuk membantu memastikan prosedur operasional standar (SOP) pengolahan makanan dijalankan secara konsisten. Rekaman dan analisis sistem diharapkan dapat membantu petugas mengenali praktik yang tidak sesuai, sehingga koreksi atau tindakan pencegahan bisa dilakukan sebelum makanan disajikan kepada penerima manfaat. Dengan demikian, pengawasan dapat berfokus pada proses kerja sehari-hari, bukan hanya pada hasil akhir atau laporan setelah kegiatan berlangsung. Teknologi AI berperan sebagai alat bantu untuk mengidentifikasi kondisi yang perlu diperiksa, sementara penilaian dan tindak lanjut tetap memerlukan peran petugas yang berwenang.
Sudaryono menyebut sejumlah contoh pelanggaran yang dapat menjadi perhatian, seperti meletakkan bahan makanan di lantai, tidak memakai sarung tangan, atau memotong sayuran di tempat yang tidak semestinya. Praktik-praktik tersebut dapat mengganggu kebersihan dan meningkatkan risiko kontaminasi apabila tidak segera dibenahi.
Baca juga: TNI Perkuat Pemantauan Aktivitas Gunung Anak Krakatau dan Pencarian Lima Jurnalis di Selat Sunda
175 kunjungan