Jakarta | Dugaan pengoplosan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) mencuat setelah penindakan di sebuah rumah produksi di kawasan Kayumanis, Matraman, serta di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur. Dalam rangkaian temuan tersebut, sekitar 600 ton beras diduga terkait praktik pencampuran atau pengolahan yang tidak sesuai dengan peruntukan program. SPHP dirancang untuk membantu menjaga ketersediaan dan keterjangkauan beras, sehingga dugaan penyimpangan terhadap beras program menjadi perhatian karena dapat memengaruhi tujuan penyaluran bantuan stabilisasi pangan.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) memperkirakan potensi subsidi yang tidak tersalurkan sesuai peruntukannya mencapai Rp3,3 miliar. Perkiraan itu berkaitan dengan jumlah beras yang ditemukan dalam penindakan, bukan angka kerugian final yang telah diputuskan oleh aparat atau pengadilan. Nilai tersebut memberikan gambaran awal mengenai besarnya potensi manfaat program yang mungkin tidak diterima sasaran sebagaimana mestinya. Namun, penghitungan akhir masih bergantung pada pemeriksaan, penelusuran asal dan distribusi beras, serta proses hukum yang berlangsung.
Pembedaan estimasi potensi penyimpangan dan kerugian resmi penting agar temuan ini tidak ditafsirkan sebagai kesimpulan hukum. Jumlah sekitar 600 ton menjadi dasar perkiraan awal Bapanas, sementara pihak berwenang perlu memastikan jenis beras, alur penyaluran, dan pihak yang bertanggung jawab melalui penyelidikan. Jika dugaan terbukti, praktik tersebut dapat mengurangi efektivitas subsidi pangan dan mengganggu upaya menjaga pasokan serta harga beras. Karena itu, tindak lanjut penegakan hukum dan pengawasan distribusi diperlukan untuk memastikan beras SPHP sampai kepada penerima dan pasar yang dituju, serta mencegah penyimpangan serupa terulang.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan bahwa penelusuran dugaan penyimpangan distribusi beras SPHP dilakukan dengan memeriksa rangkaian pergerakan produk sejak keluar dari jalur penyaluran resmi. Dugaan yang ditelusuri adalah beras SPHP dikeluarkan dari kemasan asal, kemudian dikemas ulang ke dalam karung berukuran lebih besar untuk dijual kembali. Informasi tersebut masih menjadi bagian dari proses pemeriksaan, sehingga belum dapat diperlakukan sebagai kesimpulan mengenai pihak yang bertanggung jawab.
Untuk merekonstruksi alur distribusi, Bulog menggabungkan sejumlah sumber informasi. Rekaman CCTV diperiksa untuk melihat aktivitas yang terekam di lokasi terkait, sementara surat jalan digunakan untuk mencocokkan pengiriman dan tujuan barang. Bulog juga menelaah data pembelian melalui aplikasi Klik SPHP. Pencocokan ketiga sumber itu membantu perusahaan membandingkan catatan transaksi dengan pergerakan fisik beras, sekaligus menelusuri pihak yang tercatat membeli produk melalui mekanisme resmi.
Dari penelusuran tersebut, Bulog mengidentifikasi seorang mitra Rumah Pangan Kita (RPK) berinisial RH sebagai pihak yang membeli beras melalui prosedur pembelian resmi. Identifikasi itu merupakan hasil pemeriksaan internal atas catatan dan informasi yang tersedia, bukan penetapan kesalahan. Bulog kemudian menyerahkan RH kepada kepolisian agar keterangan serta keterkaitannya dengan dugaan pengemasan ulang dapat diperiksa lebih lanjut sesuai kewenangan aparat.
Langkah berikutnya berada dalam proses pemeriksaan kepolisian, yang dapat mendalami dokumen transaksi, jalur pengiriman, dan keterangan pihak-pihak terkait. Karena itu, status RH perlu dipahami sebagai pihak yang diserahkan untuk dimintai pemeriksaan, bukan sebagai pihak yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Penelusuran dokumen dan rekaman juga menjadi penting untuk memastikan apakah beras yang dibeli melalui saluran resmi berkaitan dengan kemasan yang dipersoalkan. Bulog menyampaikan bahwa penggunaan bukti administratif dan rekaman bertujuan memperjelas alur barang serta mendukung pemeriksaan. Hasil akhirnya bergantung pada pendalaman bukti oleh aparat, sehingga dugaan pengalihan dan pengemasan ulang tetap perlu dinilai berdasarkan proses yang berlaku.
Estimasi potensi subsidi yang tidak tepat sasaran dihitung dengan mengacu pada besaran dukungan harga dalam program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Bapanas memperkirakan subsidi tersebut sekitar Rp5.510 untuk setiap kilogram beras. Angka ini didasarkan pada anggaran sekitar Rp694,3 miliar untuk tambahan alokasi kedua SPHP sebanyak 125,8 ribu ton. Surat penugasan Bapanas kepada Bulog terkait alokasi tambahan itu diterbitkan pada pertengahan Oktober 2026.
Dengan memakai nilai subsidi sekitar Rp5.510 per kilogram, temuan beras sebanyak 600 ton dikonversi terlebih dahulu menjadi 600.000 kilogram. Perkalian 600.000 kilogram dengan Rp5.510 menghasilkan sekitar Rp3,306 miliar, yang dibulatkan menjadi Rp3,3 miliar. Karena nilai subsidi dan anggaran yang menjadi dasar perhitungan dinyatakan sebagai angka sekitar, hasilnya juga merupakan estimasi, bukan angka final kerugian atau kesimpulan tentang pihak yang bertanggung jawab. Perhitungan tersebut menggambarkan nilai subsidi yang berpotensi melekat pada volume beras yang diperiksa apabila dugaan pencampuran terbukti.
Di tengah pemeriksaan, Bulog menonaktifkan enam pejabat wilayah DKI Jakarta dan memberikan surat teguran kepada dua pejabat lainnya. Langkah ini disebut sebagai bagian dari pengawasan selama proses pemeriksaan berlangsung, bukan penetapan bahwa para pejabat tersebut terlibat. Rizal menyampaikan bahwa status mereka masih didalami dan proses pemeriksaan harus berjalan untuk memastikan fakta serta tanggung jawab masing-masing pihak.
Rizal juga menyatakan, pejabat yang terbukti terlibat akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, jika pemeriksaan tidak menemukan bukti keterlibatan, nama baik pejabat terkait akan dipulihkan. Dengan demikian, tindakan administratif sementara tersebut tidak seharusnya dipahami sebagai putusan bersalah. Penentuan akhir mengenai ada atau tidaknya pelanggaran tetap menunggu hasil pemeriksaan dan proses hukum. Penjelasan ini membedakan penghitungan potensi subsidi dari penetapan tanggung jawab individu, sekaligus menegaskan bahwa angka Rp3,3 miliar masih berkaitan dengan dugaan yang sedang ditelusuri.Untuk mencegah penyimpangan dalam penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), Bulog menyiapkan langkah penertiban terhadap jaringan distribusinya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membentuk satuan tugas khusus untuk mengawasi penyaluran beras pemerintah. Satgas tersebut akan memeriksa mitra Rumah Pangan Kita (RPK) di berbagai wilayah Indonesia, sekaligus menelusuri pola pemesanan yang dinilai tidak wajar.
Pemeriksaan akan memberi perhatian pada transaksi dengan volume besar maupun frekuensi pemesanan yang tidak lazim. Menurut Rizal, pembelian beras SPHP oleh mitra RPK pada umumnya dibatasi sekitar dua hingga empat ton dalam satu transaksi. Karena itu, Bulog sedang mendalami dugaan adanya mitra yang memesan empat ton beras dalam dua hari berturut-turut. Pola tersebut perlu diperiksa lebih lanjut untuk memastikan apakah transaksi sesuai ketentuan dan kebutuhan penyaluran, atau justru menunjukkan potensi penyimpangan.
Selain pemeriksaan langsung terhadap mitra, Bulog juga menyediakan kanal pengaduan bagi masyarakat. Laporan dapat disampaikan melalui Bella, singkatan dari Bulog Intelligent Assistant, termasuk laporan mengenai dugaan pelanggaran yang melibatkan pegawai internal. Pengaduan yang masuk akan diteruskan kepada pengawas internal untuk ditindaklanjuti. Saluran ini diharapkan membantu memperluas pengawasan dan memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi apabila menemukan indikasi penyalahgunaan dalam distribusi beras pemerintah.
Pengawasan tersebut penting karena SPHP merupakan intervensi pemerintah untuk menjaga pasokan dan harga beras, terutama agar masyarakat yang membutuhkan tetap dapat memperoleh beras dengan harga terjangkau. Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, menyatakan jumlah beras oplosan yang ditemukan sekitar 600 ton. Ia juga menyebut angka tersebut dapat lebih besar apabila praktik serupa telah berlangsung dalam waktu lama. Temuan dan kemungkinan perluasan skala itu menjadi alasan bagi pemerintah dan Bulog untuk menertibkan distribusi, memeriksa mitra, serta menindaklanjuti laporan secara cermat.
Baca juga: Pastikan Penyaluran Tepat Sasaran, Babinsa Dampingi Pembagian Bantuan Beras | Wujudkan Pembangunan Tepat Sasaran, Babinsa Turut Hadiri Musrenbangdes | Sinergi Bersama Hadapi Potensi Bencana, Personel Kodim Bojonegoro Segarkan Kemampuan Jinakkan Api
175 kunjungan