Jakarta | Bursa Efek Indonesia (BEI) menyiapkan penambahan keterangan status afiliasi dalam publikasi daftar pemegang saham yang memiliki sedikitnya 1% saham pada suatu perusahaan tercatat. Melalui perubahan ini, informasi kepemilikan tidak hanya memperlihatkan nama pemegang saham dan besaran sahamnya, tetapi juga memberikan penanda apakah pemegang saham tersebut berstatus terafiliasi atau tidak terafiliasi. Rencana tersebut ditujukan untuk memperjelas konteks di balik kepemilikan saham yang selama ini disajikan kepada publik.
Penambahan penanda afiliasi akan membantu pembaca memahami hubungan pemegang saham dengan perusahaan maupun pihak terkait, sepanjang status tersebut telah ditentukan berdasarkan informasi yang tersedia. Dengan adanya keterangan yang lebih terstruktur, investor, analis, dan pengguna data lainnya dapat menelaah komposisi kepemilikan dengan lebih mudah. Informasi ini juga dapat mendukung pembacaan terhadap konsentrasi saham serta hubungan antar pemegang saham, tanpa menggantikan kebutuhan untuk mencermati dokumen dan keterbukaan informasi perusahaan secara menyeluruh.
Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan bahwa kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan transparansi pasar modal Indonesia. Menurutnya, ketersediaan informasi yang lebih jelas dapat mendukung pembentukan data pasar yang memiliki integritas lebih baik. Penandaan status afiliasi menjadi salah satu upaya untuk memperkaya informasi kepemilikan yang dipublikasikan, sehingga masyarakat pasar memiliki landasan yang lebih memadai saat melakukan analisis. Transparansi yang lebih kuat juga membantu pengguna membedakan pemegang saham yang memiliki keterkaitan dengan perusahaan atau pihak lain dari pemegang saham yang tidak terafiliasi.
Meski demikian, keterangan tersebut perlu dipahami sebagai tambahan informasi pada daftar pemegang saham dengan kepemilikan minimal 1%, bukan sebagai penilaian atas tindakan ataupun kepentingan setiap pemegang saham. Pengguna data tetap perlu melihat sumber, cakupan, dan waktu publikasi informasi ketika menarik kesimpulan. Rencana BEI ini menunjukkan perhatian terhadap kualitas penyajian data pasar, sekaligus menegaskan pentingnya keterbukaan yang konsisten agar informasi kepemilikan dapat digunakan secara bertanggung jawab oleh investor dan pemangku kepentingan lainnya.
Jeffrey menyampaikan rencana penambahan informasi mengenai status afiliasi pemegang saham kepada wartawan di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, pada Senin (19/10/2026). Dalam rencana tersebut, publikasi nama pemegang saham dengan kepemilikan minimal 1% akan dilengkapi keterangan apakah pemegang saham yang dicantumkan memiliki status afiliasi. Dengan demikian, informasi yang disajikan tidak hanya memuat nama dan besaran kepemilikan, tetapi juga keterangan terkait afiliasi.
Penjelasan itu berfokus pada kelengkapan informasi dalam publikasi kepemilikan saham. Ambang kepemilikan yang disebutkan adalah minimal 1%, sehingga rencana penambahan keterangan tersebut berkaitan dengan pemegang saham yang berada pada tingkat kepemilikan tersebut. Jeffrey tidak menyampaikan rincian lebih lanjut dalam pernyataan yang dirujuk mengenai bentuk penyajian informasi, jadwal penerapan, ataupun mekanisme pengumpulan keterangan afiliasi.
Ia juga tidak menguraikan definisi atau contoh pihak yang akan masuk dalam kategori afiliasi. Karena itu, status tersebut perlu dipahami sebatas informasi yang direncanakan untuk menyertai publikasi nama pemegang saham, tanpa menarik kesimpulan mengenai kriteria yang digunakan. Rincian kategorisasi tidak dapat ditetapkan hanya dari pernyataan mengenai penambahan keterangan tersebut.
Rencana BEI ini menandai adanya tambahan unsur informasi pada publikasi pemegang saham dengan kepemilikan minimal 1%. Pembaca nantinya akan memperoleh keterangan status afiliasi bersama nama pemegang saham yang diumumkan. Namun, Jeffrey belum memberikan penjelasan lebih rinci tentang bagaimana keterangan itu akan ditampilkan atau bagaimana statusnya ditentukan. Pernyataan yang disampaikan kepada wartawan tersebut menjelaskan unsur yang hendak ditambahkan, bukan rincian teknis pelaksanaannya. Informasi lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui format publikasi maupun ketentuan penerapannya secara lengkap. Untuk saat ini, pokok rencana yang disampaikan adalah pencantuman informasi afiliasi dalam publikasi pemegang saham dengan kepemilikan minimal 1%.
Selain menyiapkan penanda afiliasi bagi pemegang saham dengan kepemilikan minimal 1%, Bursa Efek Indonesia (BEI) juga menyiapkan kebijakan terkait saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi atau high shareholding concentration (HSC). Saham dalam kategori tersebut akan dikeluarkan dari penghitungan bobot Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Dengan demikian, kontribusinya tidak lagi ikut menentukan besaran bobot indeks.
Menurut Jeffrey, kebijakan ini ditujukan untuk menghasilkan indeks harga yang lebih kredibel dan berintegritas. Perubahan penghitungan diharapkan membuat IHSG lebih mencerminkan informasi harga saham yang relevan bagi pasar, sekaligus meningkatkan kualitas indeks sebagai salah satu acuan bagi investor. Penataan tersebut menjadi bagian dari upaya BEI untuk memperkuat transparansi dan keandalan data pasar modal.
Isu konsentrasi kepemilikan penting karena jumlah saham yang tercatat di bursa tidak selalu menggambarkan jumlah saham yang tersedia untuk diperdagangkan secara luas. Ketika kepemilikan terkonsentrasi pada kelompok tertentu, pergerakan harga saham dapat memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan saham dengan kepemilikan lebih tersebar. Karena itu, BEI mempertimbangkan perlakuan tersendiri terhadap saham HSC dalam penyusunan bobot indeks.
Saham-saham yang dikategorikan HSC memiliki bobot sekitar 18% dari IHSG. Angka tersebut menunjukkan bahwa kebijakan ini menyangkut porsi yang berarti dalam komposisi indeks, sehingga penerapannya menjadi perhatian bagi pelaku pasar. Namun, pengeluaran saham HSC dari penghitungan bobot bukan berarti saham-saham itu dihapus dari pencatatan atau tidak lagi dapat diperdagangkan. Kebijakan yang dijelaskan berfokus pada metode penghitungan IHSG.
Bagi investor, perubahan metodologi dapat memengaruhi cara indeks menggambarkan pergerakan pasar secara keseluruhan. Karena itu, pemahaman mengenai kriteria saham HSC dan penerapan kebijakan BEI akan penting setelah rincian pelaksanaannya tersedia. Investor juga perlu membedakan perubahan bobot indeks dari perubahan harga saham individual. Langkah tersebut, menurut Jeffrey, diarahkan pada peningkatan kredibilitas dan integritas IHSG sebagai ukuran kinerja pasar saham Indonesia.
BEI menyampaikan bahwa jadwal pelaksanaan kedua kebijakan tersebut akan diumumkan dalam waktu dekat. Dengan demikian, informasi mengenai kapan ketentuan mulai berlaku belum disampaikan secara pasti. Pelaku pasar dan pihak terkait perlu menunggu pengumuman resmi dari bursa sebelum menarik kesimpulan mengenai waktu penerapan maupun langkah lanjutan yang mungkin diperlukan.
Pengumuman jadwal itu akan menjadi rujukan untuk memahami tahapan pelaksanaan kebijakan penanda afiliasi bagi pemegang saham dengan kepemilikan minimal 1% serta kebijakan terkait saham dengan status HSC. Hingga informasi lebih lanjut dipublikasikan, belum ada tanggal penerapan yang dapat dipastikan. Karena itu, perkiraan mengenai waktu berlakunya aturan tidak sebaiknya dianggap sebagai jadwal resmi BEI.
Jeffrey juga menjelaskan mekanisme yang berlaku bagi saham yang masuk kategori HSC. Saham tersebut akan kembali menjadi konstituen Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) setelah tidak lagi masuk dalam kategori HSC. Penjelasan ini menerangkan hubungan status HSC dan keanggotaan saham dalam IHSG, tanpa menyebutkan tanggal tertentu mengenai perubahan status atau kembalinya saham tersebut ke dalam indeks.
Untuk saat ini, BEI belum mengumumkan rincian waktu pelaksanaan kedua kebijakan. Bursa menyatakan bahwa informasi tersebut akan disampaikan dalam waktu dekat, sehingga kepastian jadwal tetap menunggu pengumuman resmi. Penjelasan lebih lanjut dari BEI akan menjadi dasar bagi publik untuk mengetahui kapan kebijakan penanda afiliasi dan ketentuan terkait HSC mulai diterapkan. Sampai jadwal itu tersedia, tidak ada dasar untuk menyimpulkan tanggal penerapan, dampaknya terhadap pergerakan pasar, ataupun saham tertentu yang akan terdampak. Mekanisme mengenai saham HSC yang disampaikan Jeffrey tetap merujuk pada perubahan kategori: saham kembali menjadi konstituen IHSG setelah status HSC-nya berakhir. Karena itu, pembahasan mengenai jadwal serta pelaksanaan kebijakan sebaiknya mengacu pada keterangan resmi BEI yang akan datang, bukan pada asumsi atau perkiraan yang belum dikonfirmasi oleh bursa.
Baca juga: Lahan Dikuasai Sejak 1958 Diklaim Diamankan Pemkot, Warga Gubeng Siapkan Posko Perlawanan | Siapkan Zero ODOL 2027, Polri Perintahkan Jajarannya Petakan Persoalan di Lapangan
