Jakarta | Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Amran Sulaiman, menyidak sebuah rumah yang diduga menjadi lokasi pengoplosan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di kawasan Kayu Manis, Matraman, Jakarta Timur, pada Rabu, 28 Oktober 2026. Amran tiba sekitar pukul 11.12 WIB. Setibanya di lokasi, ia meminta gerbang rumah dibuka agar dapat melihat langsung kondisi di bagian dalam. Pemeriksaan itu dilakukan untuk menindaklanjuti dugaan penyimpangan dalam penanganan beras SPHP.
Di dalam rumah, terlihat tumpukan karung beras putih serta sejumlah karung SPHP yang telah dibongkar. Kemasan beras tampak berserakan di lantai, sementara karung-karung lain berada di area yang sama. Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam sidak karena beras SPHP seharusnya disalurkan sesuai ketentuan program, bukan diolah atau dikemas ulang untuk dipasarkan dengan label berbeda. Namun, temuan visual di lokasi masih perlu ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan asal beras, proses penanganan, dan pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Amran memeriksa beras bersama aparat kepolisian. Di luar rumah, terdapat karung beras yang sedang diangkut menggunakan truk. Beras di dalam karung yang berada di truk itu diduga telah dikemas ulang untuk dijual sebagai beras premium. Dugaan tersebut menjadi bagian dari pemeriksaan, sehingga belum dapat diperlakukan sebagai kesimpulan sebelum proses penyelidikan memastikan fakta dan alur distribusinya. Aparat turut mendampingi pemeriksaan terhadap barang-barang yang ditemukan di lokasi, termasuk kemasan dan beras yang telah dipindahkan. Sidak ini menyoroti pentingnya pengawasan atas penyaluran beras SPHP agar produk bantuan stabilisasi pangan tidak disalahgunakan. Pemeriksaan lebih lanjut diperlukan untuk mengungkap apakah beras tersebut benar berasal dari stok SPHP, bagaimana pengemasannya dilakukan, serta ke mana produk itu direncanakan untuk dipasarkan. Informasi mengenai temuan di rumah dan truk menjadi dasar bagi aparat untuk menelusuri dugaan tersebut secara menyeluruh.
Dalam pemeriksaan di lokasi, Menteri Pertanian Amran menyampaikan dugaan bahwa beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) mengalami perubahan kemasan sebelum dipasarkan. Beras SPHP merupakan beras bersubsidi yang semestinya dijual dengan harga Rp12.500 per kilogram. Namun, menurut dugaan yang disampaikan Amran, beras tersebut dikemas ulang dan kemudian ditawarkan sebagai beras premium.
Perubahan cara pemasaran itu menjadi pokok perhatian karena harga yang disebutkan untuk produk setelah dikemas ulang mencapai Rp17.000 per kilogram. Dengan demikian, terdapat selisih Rp4.500 per kilogram dibandingkan harga jual beras SPHP yang semestinya. Amran mengidentifikasi dugaan tersebut sebagai pengoplosan beras SPHP: produk bersubsidi diduga dipindahkan ke kemasan lain, lalu dijual dengan label atau kategori premium pada harga yang lebih tinggi.
Penjelasan itu menggambarkan modus yang sedang diperiksa, bukan kesimpulan bahwa praktik tersebut telah terbukti. Amran menyampaikan rincian mengenai harga, pengemasan ulang, dan pemasaran sebagai beras premium saat melakukan pemeriksaan di lokasi. Karena itu, seluruh informasi tersebut perlu dipahami sebagai dugaan yang disampaikan dalam kegiatan pemeriksaan, sementara kepastian mengenai apa yang terjadi masih menunggu penelusuran dan verifikasi lebih lanjut oleh pihak berwenang.
Perbedaan harga menjadi salah satu unsur yang membuat dugaan ini penting untuk ditelusuri. Harga Rp12.500 per kilogram merujuk pada beras SPHP yang bersubsidi, sedangkan Rp17.000 per kilogram merupakan harga yang disebut terkait pemasaran sebagai beras premium. Uraian Amran menghubungkan kedua harga itu dengan dugaan perubahan kemasan, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa setiap produk yang diperiksa telah melalui proses tersebut.
Dalam pemberitaan mengenai pemeriksaan ini, penyebutan dugaan pengoplosan perlu tetap disertai atribusi kepada Amran. Informasi yang tersedia pada tahap tersebut terbatas pada dugaan modus yang ia sampaikan di lokasi: beras SPHP dikemas ulang dan dipasarkan sebagai beras premium dengan harga lebih tinggi. Penegasan batas informasi ini menjaga agar laporan tidak mengubah dugaan menjadi fakta ataupun menambahkan rincian praktik lain yang belum disampaikan.
Amran menyampaikan bahwa laporan awal yang diterimanya mencatat temuan beras sebanyak 600 ton dalam dugaan pengoplosan beras SPHP di Matraman. Angka tersebut merupakan informasi sementara yang menjadi dasar bagi aparat untuk menelusuri alur barang dan pihak-pihak yang mungkin terlibat. Ia menduga jumlah beras yang telah dicampur atau dioplos dalam jaringan tersebut berpotensi mencapai ribuan ton. Namun, besaran itu belum dipastikan dan masih perlu diuji melalui pemeriksaan, pencocokan data distribusi, serta penelusuran lokasi penyimpanan dan penjualan. Karena itu, angka 600 ton dan perkiraan ribuan ton perlu dipahami sebagai keterangan awal, bukan kesimpulan akhir penyelidikan.
Menurut keterangan sementara yang disampaikan Amran, beras SPHP yang diduga terkait dengan perkara tersebut kemungkinan berasal dari gudang Bulog di kawasan Kelapa Gading. Informasi mengenai asal barang itu masih harus ditelusuri lebih lanjut, termasuk melalui pemeriksaan dokumen pengeluaran, catatan stok, dan jalur distribusinya. Penelusuran tersebut diperlukan untuk memastikan apakah beras memang keluar dari gudang yang disebutkan, bagaimana barang berpindah hingga ditemukan di Matraman, serta apakah terdapat perbedaan jumlah yang tercatat dan jumlah yang beredar. Sampai proses pemeriksaan selesai, dugaan asal beras tersebut belum dapat diperlakukan sebagai fakta yang telah terkonfirmasi.
Amran juga menegaskan bahwa kemungkinan keterlibatan pihak lain masih perlu didalami oleh kepolisian. Pemeriksaan dapat mencakup siapa saja yang memiliki akses atau berperan dalam rantai distribusi, termasuk kemungkinan adanya pegawai Bulog, tanpa mendahului hasil penyelidikan. Penentuan tanggung jawab harus didasarkan pada bukti dan keterangan yang diperoleh secara resmi. Selain itu, Amran menyebut praktik serupa mungkin saja terjadi di tempat lain, sehingga temuan di Matraman perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lebih luas. Dugaan tersebut belum membuktikan adanya kasus lain, tetapi dapat menjadi alasan bagi aparat untuk menelusuri pola distribusi, memeriksa laporan masyarakat, dan memastikan penyaluran beras SPHP sesuai ketentuan. Hasil pendalaman diharapkan memperjelas skala perkara dan asal-usul barang yang diperiksa.
Amran meminta kepolisian tidak berhenti pada penindakan terhadap pihak yang ditemukan di lokasi dugaan pengoplosan beras SPHP di Matraman. Ia mendorong penyelidikan diperluas untuk menelusuri kemungkinan adanya jaringan yang mengatur pencampuran, pengemasan, hingga penjualan beras tersebut. Menurutnya, penegakan hukum perlu menjangkau seluruh pihak yang terbukti terlibat, tanpa membedakan kedudukan atau latar belakangnya. Jika penyidikan menemukan keterlibatan pegawai instansi pemerintah, Amran juga meminta agar mereka diproses secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah itu dinilai penting agar penanganan perkara tidak hanya menyasar pelaksana di lapangan, tetapi juga pihak lain yang diduga mengambil keuntungan dari praktik tersebut.
Ia menekankan bahwa dugaan pengoplosan beras SPHP berpotensi merugikan masyarakat luas. Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) merupakan beras bersubsidi yang disalurkan untuk membantu menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan. Program tersebut terutama ditujukan untuk mendukung masyarakat berpenghasilan rendah agar tetap dapat memperoleh beras dengan harga yang lebih terjangkau. Apabila beras SPHP dicampur atau dijual kembali dengan label dan harga beras premium, tujuan bantuan pemerintah dapat terganggu. Konsumen berisiko membayar lebih mahal tanpa memperoleh produk sesuai kategori yang dijanjikan, sementara manfaat subsidi tidak sepenuhnya sampai kepada kelompok sasaran. Karena itu, pengusutan diperlukan untuk memastikan bagaimana beras dialihkan dan siapa yang memperoleh keuntungan.
Amran menyatakan bahwa pelaku dalam kasus tersebut telah diamankan. Namun, pengamanan itu tidak serta-merta menutup perkara, sebab penyidik masih perlu mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap semua pihak yang terlibat.
