JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 5 Oktober 2026, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, pada Senin (5/10). Aksi tersebut dijadwalkan dimulai pukul 13.00 WIB dan melibatkan ratusan mahasiswa dari berbagai unsur. Rencana demonstrasi itu disampaikan melalui akun Instagram resmi BEM SI, @bem_si, sebagai bentuk konsolidasi gerakan mahasiswa dalam mengawal isu pendidikan nasional.
Dalam seruan yang disampaikan, BEM SI menempatkan tuntutan pendidikan gratis sebagai fokus utama aksi. Isu tersebut dinilai berkaitan langsung dengan akses masyarakat terhadap pendidikan yang layak, terjangkau, dan merata. Para mahasiswa hendak menyuarakan pentingnya kebijakan pendidikan yang tidak membebani peserta didik maupun keluarga, terutama di tengah kebutuhan untuk memperluas kesempatan belajar bagi seluruh lapisan masyarakat.
Demonstrasi di depan gedung parlemen itu juga menjadi ajakan bagi elemen mahasiswa dan masyarakat untuk turut mengawal reformasi sektor pendidikan. BEM SI mendorong keterlibatan publik dalam mengawasi arah kebijakan, anggaran, serta pelaksanaan program pendidikan agar berjalan sesuai kepentingan masyarakat. Dengan turun langsung ke ruang publik, aliansi tersebut berupaya menyampaikan aspirasi sekaligus memperkuat perhatian terhadap persoalan pendidikan yang masih menjadi agenda penting nasional.
Melalui pengumuman di media sosial, informasi mengenai waktu dan lokasi aksi diharapkan dapat menjangkau lebih banyak peserta serta pihak yang memiliki perhatian terhadap isu pendidikan. Kehadiran ratusan mahasiswa diproyeksikan menjadi bagian dari penyampaian tuntutan secara terbuka di hadapan DPR RI. Aksi BEM SI ini sekaligus menunjukkan bahwa mahasiswa ingin terlibat dalam proses pengawasan dan mendorong perubahan kebijakan melalui penyampaian aspirasi secara langsung, terorganisasi, serta berorientasi pada kepentingan publik.
Kesiapan pengamanan ditingkatkan di kawasan Gedung DPR/MPR RI menyusul rencana aksi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI). Sebanyak 3.983 personel gabungan disiagakan untuk mengawal jalannya demonstrasi serta mengantisipasi kedatangan massa mahasiswa. Personel tersebut berasal dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, dan pengamanan dalam atau pamdal.
Pengerahan personel gabungan dilakukan untuk memastikan rangkaian kegiatan di sekitar kompleks parlemen dapat berlangsung dengan tertib. Pengamanan disiapkan di sejumlah titik kawasan Gedung DPR/MPR RI, terutama untuk mengatur pergerakan massa dan menjaga situasi tetap kondusif selama aksi berlangsung. Aparat juga akan mengawal kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Akhmadi membenarkan adanya rencana aksi tersebut. Ia menyampaikan bahwa kegiatan demonstrasi dijadwalkan berlangsung pada pukul 13.00 WIB. “Benar, ada aksi pada pukul 13.00 WIB. Untuk pengamanan, ada 3.983 personel gabungan yang dilibatkan,” kata Akhmadi.
Jumlah personel yang disiapkan mencakup unsur kepolisian, TNI, pemerintah daerah, serta pamdal. Keterlibatan berbagai unsur itu menjadi bagian dari pengamanan terpadu di kawasan Gedung DPR/MPR RI, seiring dengan rencana kedatangan mahasiswa dan pelaksanaan aksi BEM SI.
Dengan kesiapan tersebut, pengamanan diarahkan untuk mengawal jalannya demonstrasi dan kedatangan massa mahasiswa di sekitar lokasi. Informasi mengenai waktu aksi dan jumlah personel telah dikonfirmasi oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat melalui Kompol Akhmadi.
Kepolisian menyiapkan rekayasa arus lalu lintas di sejumlah titik strategis untuk mengantisipasi dampak aksi BEM SI di depan DPR. Pengaturan tersebut dirancang secara situasional, sehingga penerapannya akan menyesuaikan kondisi nyata di lapangan. Petugas akan memantau pergerakan massa, kepadatan kendaraan, serta perkembangan situasi selama demonstrasi berlangsung sebelum menetapkan pola pengaturan yang diperlukan.
Akhmadi menyampaikan bahwa rekayasa lalu lintas tidak diterapkan secara kaku, melainkan mengikuti dinamika aksi dan eskalasi jumlah peserta. Apabila konsentrasi massa meningkat atau arus kendaraan mulai terganggu, kepolisian dapat menyesuaikan pengaturan untuk menjaga keamanan dan kelancaran mobilitas masyarakat. Sebaliknya, ketika situasi memungkinkan, arus lalu lintas akan diupayakan tetap berjalan dengan pengawasan petugas di lapangan.
Masyarakat yang hendak melintasi wilayah Jakarta Pusat diimbau mewaspadai potensi kepadatan selama kegiatan berlangsung. Perhatian khusus perlu diberikan kepada pengguna jalan yang beraktivitas di sekitar Jalan Gatot Subroto, karena peningkatan volume massa dan kendaraan dapat memengaruhi waktu tempuh. Pengendara sebaiknya mempertimbangkan rute alternatif, mengatur waktu perjalanan, serta mengikuti arahan petugas apabila terdapat perubahan pengaturan lalu lintas.
Imbauan tersebut ditujukan agar masyarakat dapat merencanakan perjalanan dengan lebih baik dan tidak menghambat proses pengamanan aksi. Pengguna jalan juga diharapkan tidak memaksakan diri menerobos area yang sedang diatur atau mendekati titik konsentrasi massa. Dengan memperhatikan informasi resmi dan kondisi terkini, perjalanan dapat dilakukan secara lebih aman, sementara petugas memiliki ruang yang memadai untuk menyesuaikan rekayasa arus lalu lintas sesuai perkembangan demonstrasi.
Substansi utama seruan BEM SI dalam aksi di depan DPR berkaitan dengan penegasan bahwa akses pendidikan merupakan hak fundamental setiap warga negara. Pendidikan tidak ditempatkan sebagai layanan yang hanya dapat dinikmati oleh kelompok tertentu, melainkan sebagai bagian penting dari pemenuhan hak warga. Karena itu, kesempatan untuk memperoleh pendidikan perlu dipandang sebagai tanggung jawab negara yang harus dijamin secara adil dan menyeluruh.
Penekanan terhadap pendidikan gratis menjadi bagian dari gagasan tersebut. Tuntutan ini mencerminkan harapan agar hambatan biaya tidak menghalangi warga negara dalam mengakses pendidikan. Dalam seruannya, BEM SI membawa isu tersebut sebagai persoalan yang menyangkut kepentingan publik serta masa depan masyarakat. Akses yang setara dipandang penting agar pendidikan dapat hadir sebagai hak yang benar-benar dapat dijangkau, bukan sekadar prinsip yang tercantum dalam aturan.
Ajakan aksi juga dihubungkan dengan agenda pengawalan reformasi sektor pendidikan. Melalui agenda itu, BEM SI menempatkan dirinya untuk mengawasi arah perubahan dan memastikan pembahasan mengenai pendidikan tetap berangkat dari kepentingan warga negara. Pengawalan tersebut menjadi dasar seruan agar pemenuhan hak pendidikan mendapat perhatian dalam proses kebijakan dan kehidupan bernegara. Dengan demikian, tuntutan pendidikan gratis tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari dorongan untuk menjaga reformasi pendidikan agar berorientasi pada akses yang adil bagi seluruh warga.
