Jakarta | Hercules Rosario de Marshal, Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, mendatangi kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada Senin (19/10). Kedatangan tersebut berkaitan dengan sengketa lahan yang menjadi perhatian organisasi yang dipimpinnya. Dalam kunjungan itu, Hercules datang bersama sejumlah anggota rombongan. Mereka menyampaikan dua tuntutan terkait persoalan lahan kepada pihak kementerian. Perwakilan ATR/BPN menerima kedatangan Hercules dan rombongannya di kantor kementerian. Dengan demikian, inti peristiwa pada Senin tersebut adalah kunjungan Hercules beserta rombongan ke ATR/BPN untuk menyampaikan tuntutan dalam konteks sengketa lahan.
Kedatangan itu mempertemukan pihak GRIB Jaya dengan perwakilan kementerian yang menangani urusan agraria dan pertanahan. Penerimaan terhadap Hercules dan rombongan menandai bahwa mereka diterima di kantor ATR/BPN, sementara agenda yang dibawa berkaitan dengan sengketa lahan. Dua tuntutan tersebut menjadi pokok yang hendak disampaikan dalam kunjungan itu. Informasi mengenai pertemuan ini berpusat pada kedatangan, tujuan terkait sengketa, serta penerimaan oleh perwakilan kementerian. Tidak ada alasan untuk mengaitkan peristiwa tersebut dengan lokasi lain atau waktu yang berbeda dari Senin (19/10). Rangkaian keterangan itu menempatkan kantor ATR/BPN sebagai tempat berlangsungnya kunjungan dan penyampaian tuntutan.
Dalam konteks pemberitaan, posisi Hercules sebagai Ketua Umum GRIB Jaya menjelaskan kapasitasnya saat hadir bersama rombongan. Ia datang ke kantor kementerian untuk membawa persoalan yang berhubungan dengan sengketa lahan dan menyampaikan dua tuntutan kepada ATR/BPN. Perwakilan kementerian menerima kedatangan mereka, sehingga kunjungan berlangsung dalam konteks penyampaian aspirasi kepada instansi terkait. Keterangan tersebut tidak dengan sendirinya menjelaskan hasil penyelesaian sengketa ataupun tanggapan substantif kementerian atas setiap tuntutan. Fokus peristiwa tetap pada kunjungan Hercules pada Senin (19/10), tujuan yang berkaitan dengan sengketa lahan, dan penerimaan rombongan oleh perwakilan ATR/BPN di kantor kementerian.
Dalam menyampaikan keberatannya kepada ATR/BPN, Hercules mengajukan dua tuntutan yang berkaitan dengan status dan penguasaan bidang tanah. Ia meminta agar persoalan tersebut ditangani oleh instansi berwenang, tetapi permintaan itu tidak dengan sendirinya menjadi keputusan kementerian. Penilaian atas dokumen, riwayat hak, serta pihak-pihak yang berkepentingan tetap memerlukan pemeriksaan resmi. Karena itu, kedua hal yang disampaikan Hercules perlu dipahami sebagai klaim dan permohonan yang ia ajukan, bukan sebagai penetapan hukum atau bukti kepemilikan yang telah dipastikan.
Tuntutan pertama menyangkut tanah yang dikaitkan dengan Arjuna Bowling di Jakarta Barat. Hercules meminta pembatalan hak atas tanah terkait lokasi tersebut. Permintaan pembatalan itu menunjukkan adanya sengketa mengenai dasar atau keabsahan hak yang tercatat, menurut keberatan yang ia sampaikan. Namun, informasi mengenai tuntutan ini belum cukup untuk menyimpulkan bahwa hak tersebut telah dibatalkan, bahwa pencatatannya keliru, atau bahwa pihak tertentu telah terbukti sebagai pemilik sah. Hal-hal itu bergantung pada pemeriksaan administrasi dan proses penyelesaian sengketa yang berlaku.
Tuntutan kedua berhubungan dengan lahan seluas 65 hektare yang dikaitkan Hercules dengan PT Summarecon. Ia meminta agar status lahan tersebut dikembalikan menjadi sertifikat hak milik, dari hak guna bangunan (HGB). Hercules menghubungkan lahan itu dengan para ahli waris, sehingga permintaannya berkaitan pula dengan klaim mengenai hak keluarga atau pihak yang disebut sebagai penerus hak. Penyebutan luas lahan, perusahaan, dan ahli waris dalam tuntutan tersebut tidak serta-merta membuktikan hubungan hukum ataupun mengonfirmasi siapa pemegang hak yang sah.
Perbedaan hak milik dan HGB memiliki konsekuensi hukum yang berbeda, sehingga perubahan status tidak dapat diasumsikan terjadi hanya karena adanya permintaan. ATR/BPN perlu menilai dasar penerbitan sertifikat, dokumen pendukung, riwayat tanah, dan keterangan pihak terkait sebelum mengambil langkah sesuai kewenangannya. Dengan demikian, dua tuntutan Hercules mencakup permintaan pembatalan hak atas tanah terkait Arjuna Bowling serta permintaan pemulihan status lahan 65 hektare menjadi hak milik. Keduanya masih harus diperlakukan sebagai posisi yang diajukan dalam sengketa, sampai terdapat hasil pemeriksaan atau keputusan resmi.Hercules menyatakan bahwa GRIB Jaya memiliki dasar legalitas dan dokumen yang menurutnya cukup untuk mengajukan tuntutan terkait sengketa lahan. Ia menegaskan, klaim organisasi tersebut bukan semata-mata didasarkan pada pernyataan lisan, melainkan pada berkas yang, menurut versinya, dapat diperiksa oleh instansi berwenang. Atas alasan itu, ia meminta agar tuntutan yang diajukan mendapat perhatian dan ditangani melalui prosedur resmi. Pernyataan mengenai kelengkapan bukti tersebut merupakan klaim Hercules; penilaian atas keabsahan dokumen dan kekuatan hukumnya tetap menjadi kewenangan pihak yang berwenang.
Dalam menyampaikan keberatan, Hercules juga menilai pejabat di lingkungan ATR/BPN selama ini mengabaikan dokumen yang dibawa GRIB Jaya. Ia menggambarkan bahwa berkas tersebut telah disampaikan, tetapi belum memperoleh tanggapan atau penanganan yang dianggap memadai oleh organisasinya. Menurut Hercules, keadaan itu menjadi salah satu alasan pihaknya terus mendesak kementerian untuk menindaklanjuti tuntutan mereka. Namun, tudingan mengenai pengabaian tersebut adalah penilaian yang disampaikan Hercules dan tidak dapat diperlakukan sebagai kesimpulan independen mengenai tindakan para pejabat atau proses internal ATR/BPN.
Hercules turut melontarkan kritik terhadap mutu pelayanan kementerian. Ia membandingkan pengalaman masyarakat yang datang membawa dokumen legalitas dengan dugaan bahwa pihak yang membawa uang haram justru mendapat perlakuan istimewa. Perbandingan itu disampaikan sebagai kritik dan tuduhan dari Hercules, bukan sebagai temuan yang telah diverifikasi secara terpisah. Ia menilai pelayanan seharusnya berpijak pada pemeriksaan dokumen dan aturan yang berlaku, bukan pada kepentingan atau keuntungan tertentu. Dengan mengemukakan perbandingan tersebut, Hercules berupaya menyoroti apa yang menurutnya merupakan ketimpangan dalam respons terhadap pemohon. Pernyataan ini perlu dipahami sebagai pandangan pihak yang mengajukan tuntutan, sementara penilaian faktual atas pelayanan, dugaan perlakuan khusus, maupun penggunaan uang ilegal memerlukan bukti dan klarifikasi dari pihak terkait. Sikap ATR/BPN dan tanggapan pejabat yang disebut dalam kritik tersebut juga penting untuk memberi konteks lengkap mengenai penanganan dokumen serta prosedur yang ditempuh. Sampai ada verifikasi, klaim legalitas, dugaan pengabaian, dan kritik pelayanan itu tetap harus diatribusikan kepada Hercules.Hercules menjelaskan bahwa kedatangannya dimaksudkan untuk menagih Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid. Ia menyampaikan bahwa kehadirannya berkaitan dengan tuntutan yang ingin disampaikan secara langsung kepada menteri tersebut. Dalam keterangannya, Hercules juga menyebut Nusron sedang dipanggil-panggil KPK, lalu mempertanyakan keberadaannya. Pernyataan itu merupakan ucapan Hercules mengenai Nusron dan menjadi bagian dari alasan yang ia sampaikan terkait kunjungannya. Tidak ada rincian lain mengenai maksud pemanggilan yang ia sebutkan dalam pernyataannya.
Hercules mengaitkan pertanyaan mengenai keberadaan Nusron dengan maksudnya menagih sang menteri. Ia menyampaikan hal tersebut sebagai penjelasan tentang siapa yang ingin ditemuinya dan alasan ia datang. Ucapannya mengenai KPK disampaikan sebagai pernyataan Hercules, bukan keterangan mengenai status hukum Nusron. Ia mempertanyakan di mana Nusron berada, sembari menegaskan bahwa dirinya datang untuk menagih. Dengan demikian, penjelasan yang disampaikan Hercules berpusat pada keinginannya meminta perhatian langsung dari Menteri ATR/BPN atas persoalan yang ia bawa. Pernyataan tersebut tidak memuat uraian lebih jauh mengenai proses atau perkembangan terkait KPK.
Hercules juga menjelaskan mengapa ia memilih hadir secara langsung. Menurutnya, masyarakat sudah jenuh dengan persoalan yang dipersoalkan, sementara persoalan itu telah terlihat jelas.
Baca juga: Tak Hanya Logistik, Hercules TNI AU Bawa Dukungan Kesehatan dan Peralatan Untuk Menopang Perjuangan Pasukan Karhutla Kalsel | Cegah Kebakaran Hutan Dan Lahan Meluas, Tim Penyuluh Alpha Mabes TNI Berikan Sosialisasi Dan Wawasan Kepada Anggota Bayan Resourse | Dua Putri Group Juragan Media Sejati Sampaikan Duka Mendalam atas Wafatnya Letjen TNI Purn. K. Koswara
