Kabupaten Karangasem | Gubernur Bali Wayan Koster memutuskan memperpanjang pengaturan kendaraan dengan sistem ganjil-genap untuk pengisian BBM bersubsidi hingga Jumat, 23 Oktober 2026. Keputusan tersebut diambil setelah antrean panjang kendaraan terlihat di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Bali. Pengaturan ini ditujukan untuk membantu menjaga kelancaran pelayanan sekaligus mengelola pembelian BBM bersubsidi di tengah tingginya permintaan.
Sebelumnya, kebijakan ganjil-genap dijadwalkan berlaku selama tiga hari, yakni pada 17 hingga 19 Oktober 2026. Namun, karena kondisi antrean masih menjadi perhatian, masa berlakunya diperpanjang mulai keesokan harinya, 20 Oktober, sampai 23 Oktober. Dengan demikian, pengendara perlu menyesuaikan waktu pengisian dengan ketentuan yang berlaku selama periode tambahan tersebut. Selain pengaturan berdasarkan pelat nomor kendaraan, pembatasan kuota pengisian juga diterapkan untuk mengendalikan jumlah BBM bersubsidi yang dibeli.
Koster menyampaikan bahwa perpanjangan tersebut tidak harus berlangsung sampai tanggal akhir yang telah ditetapkan apabila situasi di lapangan lebih cepat membaik. Pemerintah akan melakukan evaluasi lebih awal dengan mempertimbangkan kondisi antrean dan kelancaran pengisian di SPBU. Jika pelayanan sudah kembali terkendali, pelaksanaan kebijakan dapat disesuaikan sebelum 23 Oktober. Evaluasi ini menjadi bagian penting untuk memastikan pengaturan tetap sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan pasokan.
Perpanjangan ganjil-genap dan pembatasan kuota merupakan langkah sementara untuk merespons penumpukan kendaraan, bukan pengganti upaya menjaga distribusi BBM. Masyarakat diharapkan mengikuti ketentuan yang diumumkan petugas serta menghindari pembelian berulang yang tidak diperlukan. Pengendara juga dapat memeriksa informasi resmi mengenai jadwal dan pelaksanaan aturan sebelum menuju SPBU. Dengan kepatuhan masyarakat dan evaluasi berkala, pemerintah berharap antrean berkurang dan pengisian BBM bersubsidi dapat berlangsung lebih tertib bagi pengguna di berbagai wilayah Bali.
Gubernur Bali Wayan Koster menilai kebijakan ganjil-genap berdasarkan nomor kendaraan mulai menunjukkan hasil dalam mengurai antrean bahan bakar minyak (BBM). Pengaturan tersebut membatasi kendaraan yang dapat mengisi BBM pada hari tertentu sesuai angka terakhir pelat nomor, sehingga arus kendaraan menuju stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dapat lebih terkendali. Menurut Koster, pelaksanaan kebijakan ini berjalan efektif dan berkontribusi terhadap berkurangnya kepadatan di sejumlah lokasi. Penilaian itu muncul seiring kondisi pelayanan yang berangsur membaik dalam beberapa hari terakhir, meski situasi di setiap SPBU tidak selalu sama.
Perubahan terlihat dari antrean panjang yang sebelumnya menjadi perhatian masyarakat. Di beberapa SPBU, antrean bahkan dilaporkan sudah tidak terlihat, sementara pada titik lainnya kepadatan mulai berkurang. Kondisi tersebut memberi gambaran bahwa tekanan terhadap pasokan dan layanan pengisian tidak lagi setinggi sebelumnya. Namun, perkembangan ini tidak berarti seluruh SPBU di Bali telah sepenuhnya bebas antrean. Situasi dapat berbeda menurut lokasi, waktu kunjungan, dan jumlah kendaraan yang datang, sehingga warga tetap perlu memperhatikan kondisi setempat sebelum mengisi BBM.
Berangsur normalnya pelayanan menjadi salah satu alasan pemerintah menilai penerapan pembatasan kendaraan perlu dipertahankan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kebijakan ganjil-genap diperpanjang hingga 23 Oktober, dengan harapan pengendalian arus kendaraan dapat terus menjaga kelancaran distribusi dan mengurangi penumpukan di SPBU. Koster menyampaikan bahwa hasil yang mulai terlihat perlu dijaga melalui kepatuhan pengguna jalan terhadap aturan. Bagi pengendara, mengikuti jadwal berdasarkan pelat nomor serta merencanakan waktu pengisian dapat membantu menghindari kepadatan. Pemerintah dan pengelola SPBU juga perlu terus memantau antrean, agar perubahan kondisi dapat ditangani dengan cepat. Meski sejumlah lokasi mulai lengang, perkembangan berikutnya tetap bergantung pada kebutuhan BBM dan pola kedatangan kendaraan. Karena itu, berkurangnya antrean menjadi tanda perbaikan, bukan kepastian bahwa masalah telah selesai di semua wilayah.
Gubernur Bali Wayan Koster mengaitkan meredanya antrean BBM di Bali dengan kerja sama berbagai pihak. Menurutnya, upaya tersebut melibatkan Pemerintah Provinsi Bali, Pertamina, pihak-pihak lain, serta masyarakat. Penanganan antrean, dalam penjelasan Koster, tidak hanya bergantung pada satu institusi, melainkan membutuhkan dukungan dan keterlibatan bersama. Kolaborasi itu menjadi bagian dari langkah yang disampaikan saat membahas kondisi antrean BBM di wilayah tersebut.
Koster menyebut Pemerintah Provinsi Bali memberikan dukungan penuh kepada Pertamina. Ia juga menyampaikan kebijakan bekerja dari rumah dan pembelajaran daring sebagai langkah yang diambil dalam penanganan situasi. Ketiga hal tersebut—dukungan kepada Pertamina, pengaturan bekerja dari rumah, dan pembelajaran daring—disampaikan sebagai bagian dari upaya bersama yang ia kaitkan dengan berkurangnya antrean. Penjelasan itu menempatkan koordinasi pemerintah daerah, Pertamina, pihak lain, dan masyarakat sebagai unsur penting dalam merespons kondisi yang terjadi.
Pernyataan tersebut disampaikan Koster dalam konferensi pers setelah rapat koordinasi di Terminal BBM Pesanggaran Pertamina, Denpasar, pada Senin, 19 Oktober. Dalam kesempatan itu, ia menghubungkan kondisi antrean yang mulai mereda dengan kerja sama lintas pihak serta langkah-langkah yang telah disampaikan. Dengan demikian, penjelasan mengenai meredanya antrean mencakup dua hal utama: koordinasi berbagai pihak dan penerapan kebijakan yang disebutkan oleh Koster. Rapat koordinasi dan konferensi pers tersebut menjadi forum penyampaian keterangan mengenai pendekatan yang dilakukan di Bali. Koster menyampaikan bahwa dukungan penuh kepada Pertamina berjalan bersama kebijakan bekerja dari rumah dan pembelajaran daring dalam penanganan antrean BBM. Ia juga mengaitkan peran masyarakat dan pihak-pihak lain dengan upaya Pemerintah Provinsi Bali bersama Pertamina. Keterangan itu menegaskan bahwa penanganan dilakukan melalui kerja sama, sebagaimana dipaparkan dalam konferensi pers tersebut.
Koster menyatakan pasokan bahan bakar minyak (BBM) ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Bali secara umum berjalan lancar. Ia juga menyampaikan bahwa antrean kendaraan yang sebelumnya terlihat di sejumlah SPBU telah berkurang. Pernyataan tersebut memberi gambaran bahwa kondisi distribusi dan situasi antrean mulai membaik, meskipun pemerintah tetap memperhatikan pelaksanaan penyaluran di lapangan. Koster menegaskan bahwa koordinasi diperlukan agar pasokan yang tersedia dapat disalurkan dengan baik dan kebutuhan masyarakat tetap terlayani. Ia mengaitkan upaya menjaga kelancaran itu dengan arahan pemerintah pusat serta dukungan pemerintah daerah kepada Pertamina.
Dalam rapat yang membahas kondisi pasokan, Koster menyebut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil menyampaikan bahwa stok BBM tersedia untuk kebutuhan sekitar 11–12 hari ke depan. Ketersediaan tersebut, menurut arahan yang disampaikan dalam rapat, akan terus ditingkatkan. Informasi stok ini menjadi bagian dari penjelasan pemerintah mengenai keadaan pasokan, sementara pelaksanaan distribusi tetap perlu dipantau. Koster juga menyatakan pemerintah daerah akan membantu Pertamina dalam menjalankan tugas di lapangan. Bantuan itu diarahkan untuk mendukung pelaksanaan penyaluran BBM, tanpa mengubah tanggung jawab Pertamina dalam operasionalnya. Koordinasi antarpihak menjadi penting agar arahan terkait pasokan dapat diterapkan secara tertib di Bali.
Koster mengingatkan bahwa persoalan antrean BBM di Bali dapat menjadi perhatian negara lain. Karena itu, ia mengajak semua pihak menjaga suasana agar tetap nyaman, aman, dan kondusif, baik bagi Bali maupun Indonesia. Pesan tersebut menekankan pentingnya sikap bersama dalam menghadapi situasi yang sedang diperhatikan publik, serta perlunya menghindari keadaan yang dapat mengganggu suasana daerah. Pemerintah daerah, Pertamina, dan masyarakat diharapkan mendukung upaya menjaga kondisi tetap terkendali melalui koordinasi dan perhatian terhadap pelaksanaan di lapangan. Dengan pasokan yang disebut berjalan lancar, antrean yang telah berkurang, dan dukungan pemerintah daerah, Koster meminta agar suasana tetap terjaga. Ia menempatkan kenyamanan, keamanan, dan kondisi kondusif sebagai perhatian bersama.
