Jakarta | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menegaskan bahwa pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN), termasuk pegawai negeri sipil (PNS), melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih belum menjadi kebijakan yang diputuskan pemerintah. Dengan demikian, informasi mengenai kemungkinan penyaluran gaji melalui koperasi tersebut masih berada pada tahap pembahasan dan belum dapat dipahami sebagai aturan yang berlaku bagi ASN.
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik PANRB, Bob Arfan, menyampaikan bahwa kementeriannya masih mengikuti perkembangan pembahasan mengenai gagasan tersebut. Ia menyebut isu pembayaran gaji ASN melalui Koperasi Merah Putih masih berupa wacana. Pembahasan yang berlangsung terus dipantau oleh PANRB dari waktu ke waktu, sehingga kementerian dapat mengikuti perkembangan dan memperoleh kejelasan apabila terdapat keputusan atau arah kebijakan lebih lanjut.
Keterangan itu disampaikan Bob kepada media pada Senin, 19 Oktober 2026. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa hingga saat itu belum ada keputusan pemerintah yang menetapkan koperasi desa atau kelurahan sebagai saluran pembayaran gaji ASN. Karena itu, kabar mengenai skema tersebut perlu ditempatkan sesuai statusnya: sebagai isu yang sedang dibicarakan, bukan kebijakan resmi yang telah disahkan atau mulai diterapkan.
Penegasan PANRB juga menunjukkan bahwa perkembangan wacana tersebut masih perlu ditunggu. Pemerintah belum menyampaikan keputusan final mengenai apakah gaji ASN akan dibayarkan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, bagaimana mekanismenya, ataupun kapan skema semacam itu dapat berlaku. Selama pembahasan belum menghasilkan keputusan, penyebutan skema tersebut sebagai kebijakan yang sudah ditetapkan berisiko menimbulkan kesalahpahaman bagi ASN maupun masyarakat.
Untuk saat ini, informasi yang dapat dipastikan dari keterangan PANRB adalah bahwa kementerian masih memantau pembahasan dan belum menyatakan adanya kebijakan baru tentang pembayaran gaji. Perkembangan berikutnya akan bergantung pada proses pembahasan pemerintah. PANRB belum memberikan pernyataan bahwa perubahan sistem pembayaran telah diputuskan, sehingga status wacana tersebut tetap perlu dibedakan dari kebijakan formal.
Usulan mengenai kemungkinan penyaluran gaji aparatur sipil negara (ASN) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih masih berada pada tahap wacana. Karena belum menjadi kebijakan yang ditetapkan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) belum dapat menjelaskan secara terperinci bagaimana mekanisme tersebut akan dijalankan. Belum ada keterangan bahwa pembayaran gaji ASN melalui koperasi itu akan segera berlangsung.
Batas informasi tersebut tercermin dalam penjelasan Bob Arfan. Ia menyampaikan bahwa kementerian masih memantau pembahasan yang berkembang, tanpa mengungkapkan rancangan pelaksanaan, tahapan, ataupun ketentuan teknis yang dapat menjadi acuan. Dengan demikian, belum tersedia informasi resmi untuk memastikan bagaimana hubungan instansi pemerintah, ASN, dan koperasi apabila gagasan itu nantinya dibahas lebih lanjut.
Hal-hal seperti cara penyaluran dana, pihak yang bertanggung jawab, cakupan peserta, serta waktu pelaksanaan belum dapat dipastikan berdasarkan keterangan yang disampaikan. Rincian semacam itu memerlukan pembahasan dan keputusan lebih lanjut, sehingga tidak tepat diperlakukan sebagai bagian dari skema yang sudah disahkan. Sampai ada penjelasan resmi, pertanyaan mengenai tata cara pembayaran masih belum terjawab.
Pemantauan terhadap wacana ini juga tidak dengan sendirinya berarti pemerintah telah menyetujui penerapannya. Posisi PANRB yang disampaikan sejauh ini adalah mengikuti perkembangan pembahasan, bukan mengumumkan kebijakan penggajian baru. Karena itu, informasi yang beredar perlu dibaca dengan memperhatikan perbedaan usulan dan keputusan formal. Masyarakat maupun ASN sebaiknya menunggu keterangan resmi apabila pemerintah kelak menetapkan arah kebijakan atau memublikasikan rancangan teknisnya. Untuk saat ini, kementerian belum memberikan rincian yang memungkinkan publik menilai bentuk pelaksanaan secara konkret. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pembahasan masih terbuka dan mekanisme belum dapat dijelaskan lebih jauh.Menteri Koperasi Ferry Juliantono sebelumnya menyampaikan harapan agar skema pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) melalui Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dapat terealisasi dalam waktu dekat. Pernyataan tersebut menggambarkan dorongan untuk menjajaki peran koperasi desa dalam layanan keuangan bagi pegawai pemerintah. Namun, harapan mengenai waktu pelaksanaan itu tidak serta-merta berarti pemerintah telah menetapkan kebijakan atau menyetujui penerapannya secara resmi.
Ferry menjelaskan bahwa usulan pembayaran gaji ASN melalui Kopdes Merah Putih telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan. Penyampaian usulan tersebut menjadi bagian dari komunikasi antarkementerian mengenai kemungkinan skema itu, termasuk pembahasan tentang bagaimana mekanismenya dapat dijalankan. Kementerian Koperasi, menurut Ferry, masih mematangkan rancangan mekanisme yang diperlukan sebelum usulan tersebut dapat dibahas lebih lanjut atau dipertimbangkan untuk diterapkan.
Ia menyampaikan keterangan itu di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, pada Senin, 19 Oktober 2026. Keterangan tersebut memberi gambaran bahwa gagasan pembayaran gaji lewat koperasi desa masih berada pada tahap pengusulan dan penyiapan teknis. Dengan demikian, informasi mengenai rencana tersebut perlu dibedakan dari pengumuman keputusan pemerintah. Belum ada kepastian bahwa ASN akan menerima gaji melalui Kopdes Merah Putih, ataupun jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan.
Perbedaan harapan agar skema segera terwujud dan status kebijakan yang belum diputuskan penting dicermati. Pernyataan Ferry menunjukkan adanya perkembangan dalam proses pengajuan, yakni usulan sudah diteruskan kepada Kementerian Keuangan dan mekanisme sedang dipersiapkan oleh Kementerian Koperasi. Akan tetapi, langkah itu belum dapat disebut sebagai persetujuan, apalagi sebagai aturan yang berlaku. Keputusan resmi tetap bergantung pada pembahasan dan penetapan pemerintah serta penjelasan lebih lanjut mengenai bentuk pelaksanaannya.
Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi menyampaikan bahwa kementeriannya sedang mengupayakan agar koperasi dapat menjadi mitra pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) dan pensiunan. Gagasan itu menempatkan koperasi sebagai salah satu pilihan penyedia layanan pembayaran, sebagaimana PT Pos Indonesia dan perbankan yang selama ini menjadi mitra penyaluran gaji atau pensiun. Upaya tersebut masih berupa dorongan agar peran koperasi dalam layanan itu dapat dipertimbangkan.
Pernyataan Zabadi menjelaskan posisi kementerian dalam wacana perluasan mitra pembayaran. Kementerian berusaha membuka kemungkinan bagi koperasi, tetapi hal itu tidak berarti bahwa koperasi telah ditetapkan sebagai penyalur gaji ASN maupun pensiun. Penyebutan PT Pos Indonesia dan bank memberi gambaran mengenai pihak yang telah menjalankan peran sebagai mitra, bukan keterangan bahwa koperasi sudah memiliki status yang sama. Karena itu, rencana tersebut perlu dibedakan dari kebijakan yang telah berlaku.
Zabadi juga menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan resmi pemerintah untuk memperluas jalur pembayaran gaji ASN ataupun pensiun. Dengan demikian, belum dapat dipastikan apakah koperasi akan masuk dalam daftar mitra pembayaran, maupun bagaimana perubahan layanan akan diterapkan. Penjelasan itu membatasi wacana pada tahap pengupayaan, tanpa menyatakan bahwa pemerintah telah menyetujui perubahan atau menetapkan waktu pelaksanaannya.
Dalam konteks yang disampaikan Zabadi, pembahasan ini berfokus pada upaya memperkuat dan memperluas layanan koperasi. Peluang untuk menjadi mitra pembayaran dipandang sebagai bagian dari pembicaraan mengenai pengembangan peran koperasi, bukan sebagai kepastian bahwa pembayaran gaji dan pensiun segera beralih atau bertambah melalui koperasi. Sampai ada keputusan resmi pemerintah, status wacana tersebut tetap sebagai upaya kementerian. Informasi yang tersedia belum memuat rincian tentang mekanisme, cakupan koperasi yang mungkin terlibat, maupun tahapan pelaksanaannya. Oleh sebab itu, pokok penjelasannya adalah adanya upaya kementerian, disertai penegasan bahwa keputusan pemerintah belum ditetapkan, sementara penguatan dan perluasan layanan menjadi konteks pembahasannya.
Baca juga: Babinsa 1714-01/Mulia Ulia Pererat Kemanunggalan TNI–Rakyat Melalui Anjangsana dan Bantuan Sembako di Kampung Kulon Enggame, Distrik Pagaleme | CYBEREX SGS 2026 Tingkatkan Kesiapan Siber Melalui Technical Review | STAFFEX SGS 2026 Perkuat Kesiapan Operasi Gabungan Melalui AAR
