Jakarta | Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan bahwa pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN), termasuk pegawai negeri sipil (PNS), melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berpeluang direalisasikan dalam waktu dekat. Gagasan tersebut masih berupa usulan yang tengah dibahas, bukan skema yang sudah resmi diterapkan. Menurut Ferry, koperasi desa dan kelurahan dapat dipertimbangkan sebagai mitra untuk mendukung penyaluran pembayaran kepada para pegawai, dengan tetap memperhatikan kesiapan sistem dan tata kelola.
Ferry mengatakan usulan itu telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan. Di sisi lain, Kementerian Koperasi sedang mematangkan mekanisme pelaksanaannya agar rancangan tersebut dapat dikaji lebih lanjut bersama kementerian terkait. Pembahasan mekanisme diperlukan untuk memperjelas peran koperasi, proses pembayaran, serta koordinasi dengan lembaga pemerintah yang berwenang. Karena itu, peluang pelaksanaan dalam waktu dekat masih bergantung pada hasil pembahasan dan keputusan resmi pemerintah. Pernyataan mengenai anggaran atau pengajuan pembayaran juga tidak dengan sendirinya berarti kerja sama telah ditetapkan.
Ferry menyampaikan keterangan tersebut di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, pada Kamis, 15 Oktober 2026. Ia menyebut pembayaran gaji tersebut telah dianggarkan atau diajukan dan dipersiapkan, sambil menjelaskan bahwa mekanisme melalui koperasi masih dimatangkan. Pernyataan itu menggambarkan adanya tahapan persiapan dan komunikasi antarkementerian, tetapi belum menjadi pengumuman bahwa seluruh ASN akan menerima gaji melalui Koperasi Merah Putih. Rincian tentang cakupan peserta, jadwal, persyaratan, serta pola penyaluran masih memerlukan penjelasan lebih lanjut dari pemerintah. Dengan demikian, usulan ini perlu dipahami sebagai rencana yang sedang diproses. Kementerian Keuangan dan Kementerian Koperasi masih memiliki peran dalam menilai kelayakan, kesiapan, serta aturan yang diperlukan sebelum keputusan pelaksanaan dapat disampaikan kepada publik secara resmi.
Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi menjelaskan bahwa pemerintah sedang mengupayakan agar koperasi dapat menjadi salah satu mitra dalam penyaluran gaji dan pensiun aparatur sipil negara (ASN). Gagasan tersebut menempatkan koperasi sebagai pilihan tambahan dalam layanan pembayaran, berdampingan dengan kanal yang selama ini digunakan, seperti PT Pos Indonesia dan perbankan. Keterangan Ahmad Zabadi itu dikutip pada Senin, 19 Oktober 2026.
Upaya ini menunjukkan bahwa peran koperasi yang dibayangkan tidak hanya terbatas pada kegiatan simpan pinjam atau penyediaan barang dan jasa bagi anggotanya. Dalam skema yang sedang dikaji, koperasi berpotensi turut mendukung penyaluran dana rutin kepada penerima, apabila kelak pemerintah menetapkan kebijakan dan mekanisme pelaksanaannya. Dengan demikian, koperasi dapat dipertimbangkan sebagai mitra layanan, bukan sebagai pengganti otomatis bagi PT Pos Indonesia maupun bank.
Meski demikian, Zabadi menegaskan bahwa pembicaraan mengenai perluasan jalur pembayaran tersebut masih berada pada tahap upaya. Hingga penjelasan itu disampaikan, belum ada keputusan resmi pemerintah yang menetapkan koperasi sebagai saluran pembayaran gaji atau pensiun ASN. Artinya, gagasan tersebut belum dapat dipahami sebagai kebijakan yang sudah berlaku, ataupun sebagai kepastian bahwa pembayaran akan segera dialihkan kepada koperasi.
Perbedaan rencana dan keputusan resmi penting diperhatikan oleh ASN, pensiunan, serta pengelola koperasi. Selama belum terdapat ketetapan pemerintah, mekanisme pembayaran yang berlaku tetap mengacu pada pengaturan dan saluran resmi yang telah ditetapkan. Informasi mengenai perubahan, apabila nantinya diputuskan, perlu merujuk pada pengumuman atau aturan dari instansi berwenang agar penerima tidak keliru menafsirkan wacana sebagai instruksi untuk mengubah cara menerima dana.
Jika usulan itu berlanjut, pelaksanaannya tentu memerlukan kejelasan mengenai persyaratan koperasi, tata kelola dana, keamanan transaksi, jangkauan layanan, serta koordinasi dengan lembaga pembayaran yang sudah beroperasi. Namun, aspek-aspek tersebut belum dapat disebut sebagai keputusan atau ketentuan final berdasarkan keterangan yang tersedia. Untuk saat ini, pernyataan Zabadi menegaskan arah upaya pemerintah menjajaki koperasi sebagai mitra, sekaligus menegaskan bahwa status kebijakannya masih menunggu keputusan resmi.
Ahmad Zabadi menegaskan bahwa usulan keterlibatan Kopdes Merah Putih dalam layanan pembayaran gaji dan pensiun aparatur sipil negara (ASN) tidak dimaksudkan untuk menggeser peran perbankan. Penegasan ini penting agar wacana kemitraan koperasi dipahami sebagai upaya memperluas pilihan layanan, bukan sebagai penggantian lembaga yang selama ini menjalankan fungsi perbankan. Bank tetap memiliki perannya dalam ekosistem layanan keuangan, termasuk bank pembangunan daerah yang melayani kebutuhan masyarakat dan pemerintah daerah.
Dalam kerangka yang disampaikan, koperasi dapat menjadi salah satu pilihan akses layanan keuangan bagi masyarakat. Kehadirannya diharapkan melengkapi pilihan yang telah tersedia, sehingga warga memiliki lebih banyak alternatif sesuai kebutuhan. Karena itu, pembahasan mengenai Kopdes Merah Putih sebagai mitra perlu ditempatkan dalam konteks perluasan jangkauan dan pilihan, bukan persaingan yang meniadakan kontribusi bank. Koperasi dan perbankan dapat dipandang sebagai unsur yang berpotensi menjalankan peran masing-masing dalam mendukung akses masyarakat terhadap layanan keuangan.
Zabadi juga menekankan bahwa perluasan pilihan tersebut harus tetap memperhatikan keamanan dan kepatuhan terhadap regulasi. Artinya, keterlibatan koperasi dalam layanan keuangan perlu berjalan dengan tata kelola yang sesuai ketentuan, sekaligus memberikan perlindungan dan kepastian bagi masyarakat. Prinsip ini menjadi dasar penting dalam menilai setiap rencana kemitraan, terutama ketika layanan berkaitan dengan pembayaran yang menyentuh kebutuhan banyak orang. Dengan demikian, gagasan tersebut berfokus pada akses yang lebih beragam, tanpa mengurangi fungsi bank maupun mengabaikan aspek keselamatan dan aturan yang berlaku. Rincian teknis mengenai mekanisme penyaluran atau pihak yang kelak dapat memenuhi persyaratan tidak menjadi bagian dari penegasan tersebut, sehingga belum dapat disimpulkan dari informasi ini.
Gagasan menjadikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai mitra dalam pembayaran gaji dan pensiun aparatur sipil negara ditempatkan dalam konteks penguatan peran koperasi. Ahmad Zabadi menekankan bahwa koperasi perlu berkembang melampaui fungsi tradisional sebagai wadah ekonomi bagi anggotanya. Perkembangan tersebut menuntut tata kelola yang lebih baik, layanan yang relevan, serta kemampuan menjalankan kegiatan ekonomi secara modern dan profesional. Dengan demikian, koperasi diharapkan dapat berkontribusi lebih luas dalam kehidupan masyarakat, bukan hanya melayani kebutuhan internal anggota.
Perubahan peran itu memerlukan kelembagaan yang kuat dan dapat dipercaya. Pengelolaan yang profesional mencakup administrasi yang tertib, sistem layanan yang memadai, transparansi, dan pengawasan yang konsisten. Koperasi juga perlu memahami kebutuhan warga serta memastikan setiap layanan memberi manfaat yang jelas. Apabila kapasitas tersebut dibangun secara berkelanjutan, koperasi dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi lokal dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan yang dibutuhkan. Namun, perluasan kegiatan harus tetap memperhatikan kesiapan organisasi, kepatuhan terhadap ketentuan, dan perlindungan bagi pihak yang menggunakan layanan.
Dalam kerangka itu, pembahasan mengenai kemungkinan koperasi menjadi mitra pembayaran gaji dan pensiun ASN merupakan bagian dari aspirasi pengembangan fungsi koperasi, bukan kepastian pelaksanaan suatu skema. Usulan tersebut tidak dengan sendirinya berarti mekanisme pembayaran telah disetujui atau akan segera dijalankan. Setiap rencana memerlukan kajian, persyaratan, dan keputusan dari pihak berwenang, sekaligus penilaian atas kemampuan koperasi dalam menyediakan layanan yang aman dan andal. Pesan pokok yang disampaikan adalah bahwa pengembangan layanan koperasi harus diarahkan untuk memperkuat ekonomi warga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pertumbuhan kelembagaan, pada akhirnya, perlu diukur melalui manfaat nyata, tata kelola yang bertanggung jawab, dan kontribusi bagi masyarakat luas.
Baca juga: BGN Bakal Pindah Kantor ke Graha Merah Putih Telkom, Sudaryono: Insya Allah 1-2 Bulan ini
