Jakarta | Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez menyatakan bahwa sekitar 1.800 orang ditangkap selama dan setelah aksi nasional yang dipicu persoalan biaya hidup. Aksi tersebut melibatkan berbagai kelompok, termasuk sebagian peserta yang terhubung dengan gerakan Rompi Kuning. Penangkapan berlangsung dalam konteks demonstrasi yang di sejumlah lokasi berubah menjadi kerusuhan, sehingga aparat melakukan pengamanan dan penindakan terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam kekerasan maupun perusakan.
Menurut Nunez, bentrokan terjadi di beberapa tempat, disertai pembakaran dan penjarahan. Insiden-insiden itu menimbulkan kerusakan pada fasilitas umum serta properti milik warga dan pelaku usaha. Sejumlah toko dan tempat usaha dilaporkan terdampak, sementara ratusan pelaku usaha mengalami kerusakan material. Dampak tersebut menambah beban bagi pemilik bisnis yang harus menilai kerugian, membersihkan lokasi, dan menentukan kapan kegiatan dapat kembali berjalan normal. Besarnya kerusakan berbeda-beda antarlokasi, dan pendataan masih dilakukan.
Nunez juga melaporkan bahwa lebih dari 500 personel kepolisian, gendarmerie, dan pemadam kebakaran terluka saat menjalankan tugas. Angka itu masih bersifat sementara, sehingga dapat berubah seiring pembaruan laporan medis dan hasil pendataan. Tidak semua rincian mengenai tingkat keparahan cedera maupun kondisi setiap personel telah diumumkan. Pemerintah menyampaikan angka tersebut sebagai gambaran awal tentang risiko yang dihadapi petugas dalam menangani demonstrasi dan kekacauan yang menyertainya.
Penyelidikan masih berlangsung untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas bentrokan, pembakaran, penjarahan, serta kerusakan lainnya. Aparat perlu mengumpulkan keterangan saksi dan memeriksa bukti, termasuk rekaman dari lokasi kejadian, sebelum menetapkan peran masing-masing orang. Karena itu, jumlah penangkapan tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa seluruh orang yang ditahan telah terbukti melakukan tindak pidana. Proses hukum akan menentukan apakah bukti yang tersedia cukup untuk mengajukan perkara lebih lanjut. Pemerintah juga menghadapi tuntutan untuk memulihkan ketertiban, sembari memastikan penyelidikan berjalan sesuai prosedur dan kerugian warga terdampak dapat dihitung dengan lebih akurat.
Demonstrasi nasional berlangsung pada Sabtu, 17 Oktober 2026, dengan aksi yang digelar di berbagai wilayah Prancis. Sejak pagi, massa berkumpul di sejumlah kota untuk menyampaikan tuntutan dan menunjukkan penolakan terhadap kebijakan pemerintah. Aksi tersebut melibatkan kelompok dengan latar belakang berbeda, termasuk anggota gerakan Rompi Kuning, serikat pekerja, mahasiswa, dan petani. Kehadiran mereka menjadikan demonstrasi ini sebagai mobilisasi besar yang melampaui satu sektor atau organisasi tertentu. Meski membawa kepentingan masing-masing, para peserta berkumpul dalam rangkaian aksi yang berlangsung serentak di berbagai daerah.
Kementerian Dalam Negeri Prancis memperkirakan jumlah peserta mencapai 550.000 orang di seluruh negeri, termasuk sekitar 110.000 orang di Paris. Angka itu menggambarkan skala mobilisasi menurut data resmi pemerintah. Penyelenggara, sebaliknya, memperkirakan sekitar 800.000 orang ikut serta. Selisih tersebut menunjukkan adanya perbedaan metode penghitungan dan penilaian mengenai jumlah massa yang hadir. Perbedaan perkiraan semacam ini lazim terjadi dalam demonstrasi besar, terutama ketika peserta tersebar di banyak kota dan titik kumpul. Karena itu, kedua angka perlu dipahami sebagai estimasi dari pihak yang berbeda, bukan sebagai jumlah pasti yang telah disepakati.
Di ibu kota, pawai utama di Paris berlangsung tanpa insiden besar. Situasi pada rute demonstrasi tersebut relatif terkendali, meskipun jumlah peserta yang tinggi menuntut pengaturan lalu lintas dan pengamanan di sepanjang jalur. Namun, kondisi di Paris tidak sepenuhnya mencerminkan keadaan di seluruh negeri. Kekerasan pecah di sejumlah lokasi di luar rangkaian demonstrasi, di beberapa kota, sehingga suasana berbeda dari pawai utama yang berjalan tertib. Pemisahan aksi yang berlangsung damai dan kekerasan di lokasi lain penting untuk menggambarkan peristiwa secara akurat. Skala peserta menunjukkan luasnya mobilisasi, sementara laporan dari tiap kota memperlihatkan bahwa jalannya aksi tidak seragam di semua wilayah Prancis.
Di tengah aksi nasional yang diwarnai bentrokan dan kerusakan, seorang demonstran dilaporkan meninggal dunia di Boulevard Magenta, Paris. Menurut laporan, ia pingsan di lokasi dan kemudian dinyatakan meninggal. Polisi menyebut korban mengalami henti jantung dan pernapasan. Informasi yang tersedia tidak menjelaskan penyebab lebih lanjut dari kondisi tersebut ataupun apakah kejadian itu berkaitan langsung dengan tindakan aparat. Peristiwa ini menambah keprihatinan atas risiko keselamatan yang muncul ketika demonstrasi berubah menjadi situasi kacau.
Insiden serius lain dilaporkan terjadi di Saint-Étienne. Seorang remaja berusia 17 tahun disebut kehilangan satu tangan setelah terkena granat yang digunakan polisi. Laporan mengenai kejadian tersebut menggambarkan dampak berat penggunaan senjata pengendali massa terhadap seorang anak muda. Namun, rincian seperti keadaan korban setelah insiden dan penyelidikan atas penggunaan granat tidak dijelaskan dalam laporan yang dirangkum. Karena itu, informasi tersebut perlu dipahami sebagai laporan mengenai kejadian, bukan kesimpulan mengenai tanggung jawab hukum pihak tertentu.
Kerusakan juga dilaporkan di beberapa kota lain. Di Limoges, kebakaran terjadi di balai kota bersejarah, sebuah bangunan publik yang memiliki nilai simbolis dan menjadi bagian dari warisan kota. Sementara itu, di Marseille, Lyon, dan Bordeaux, laporan menyebut adanya penjarahan toko serta perusakan bangunan. Rangkaian kejadian tersebut menunjukkan bahwa dampak aksi tidak terbatas pada pusat pemerintahan atau lokasi demonstrasi utama, tetapi turut dirasakan oleh pelaku usaha, warga, dan fasilitas publik di sejumlah wilayah. Besarnya kerusakan dan nilai kerugian belum dirinci dalam informasi yang tersedia.
Angka penangkapan yang diumumkan juga berbeda menurut lembaga dan waktu pelaporan. Kepolisian Paris menyatakan telah melakukan 855 penangkapan. Secara terpisah, kejaksaan mencatat 720 penangkapan, termasuk 517 orang yang ditahan. Kejaksaan menegaskan bahwa angka tersebut belum final, sehingga jumlahnya masih dapat berubah seiring pembaruan data dan proses pemeriksaan. Perbedaan itu tidak dengan sendirinya menunjukkan pertentangan: angka kepolisian dan kejaksaan dapat mencerminkan cakupan maupun tahapan pencatatan yang berlainan. Dengan demikian, laporan mengenai korban, kerusakan, dan penangkapan perlu dibaca sesuai atribusi masing-masing lembaga serta perkembangan informasi berikutnya.
Perdana Menteri Prancis Sébastien Lecornu dijadwalkan memimpin rapat krisis antarkementerian pada Minggu pukul 19.00 waktu setempat. Pertemuan tersebut akan membahas konsekuensi kerusuhan yang terjadi dalam aksi nasional, termasuk dampaknya terhadap kegiatan ekonomi, klaim asuransi, serta langkah hukum selanjutnya. Agenda ini menempatkan pemerintah pada posisi harus menangani kebutuhan pemulihan sekaligus menjawab pertanyaan mengenai bagaimana situasi keamanan berkembang. Pembahasan lintas kementerian diharapkan membantu menyelaraskan respons lembaga terkait, dari perlindungan aktivitas usaha hingga penanganan perkara yang muncul setelah bentrokan dan kerusakan. Pemerintah belum hanya perlu menghitung biaya langsung, tetapi juga menilai gangguan terhadap warga dan layanan di kawasan yang terdampak. Rapat itu menjadi salah satu langkah awal untuk mengoordinasikan tindak lanjut setelah penangkapan dalam jumlah besar.
Lecornu juga berencana bertemu wali kota Paris, Marseille, dan Lyon. Ketiga pemimpin kota tersebut meminta penjelasan mengenai pengerahan personel kepolisian dan penanganan kerusuhan di wilayah mereka. Pertanyaan itu menyentuh aspek operasional, termasuk bagaimana aparat ditempatkan selama aksi serta bagaimana keputusan diambil ketika demonstrasi berubah menjadi kekerasan. Pertemuan dengan para wali kota dapat menjadi ruang bagi pemerintah pusat untuk menyampaikan dasar kebijakan keamanan, sementara pemerintah kota menyampaikan pengalaman dan kebutuhan setempat. Penjelasan mengenai koordinasi kepolisian nasional dan otoritas lokal juga menjadi penting, terutama ketika warga dan pelaku usaha menghadapi dampak langsung.
Baca juga: Terima Tim Peneliti UI dan Tim “Sejarah MPR”, Bamsoet Tegaskan MPR Harus lebih ‘Galak’ Menegakkan Konstitusi dan Penjaga Konsensus Nasional | Ukir Prestasi Tingkat Nasional, Dandim Bojonegoro Raih Juara III Dansatgas Terbaik TMMD 129 | Uji Hasil Penelitian Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Bamsoet Tegaskan Kepastian Hukum Harus Jadi Fondasi Utama Pelaksanaan Program Strategis Nasional
