Jakarta | DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DKI Jakarta menggelar Latihan Kepemimpinan Kader Dasar (LKKD) pertama di Megamendung, Bogor, pada 17–18 Oktober 2026. Kegiatan ini menjadi salah satu langkah organisasi untuk menata kembali kerja partai setelah Pemilu 2024. Pelatihan tersebut tidak hanya diarahkan untuk memperkuat pemahaman kader tentang kepemimpinan, tetapi juga ditempatkan sebagai ruang evaluasi menyeluruh atas perjalanan dan capaian PPP di Jakarta. Melalui forum ini, jajaran partai dapat membahas tantangan yang dihadapi, menilai strategi yang telah dijalankan, serta merumuskan kebutuhan pembenahan secara lebih terarah.
Evaluasi pascapemilu dipandang penting karena hasil Pemilu 2024 menjadi bahan pembelajaran bagi seluruh tingkatan kepengurusan. Kader diharapkan memahami kondisi organisasi dan dukungan pemilih di wilayah masing-masing, sekaligus melihat faktor yang perlu diperbaiki dalam kerja politik maupun pelayanan kepada masyarakat. LKKD menyediakan kesempatan bagi peserta untuk menyamakan persepsi, memperkuat disiplin organisasi, dan membangun komunikasi antarpengurus. Dengan proses tersebut, evaluasi tidak berhenti pada pembahasan hasil pemilu, melainkan menjadi dasar untuk menyusun langkah konsolidasi yang dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.
Sebanyak 150 kader mengikuti pelatihan intensif ini. Pesertanya mencakup pengurus harian DPW serta ketua dan sekretaris DPC dan PAC dari seluruh wilayah DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu. Keterlibatan berbagai tingkat kepengurusan dimaksudkan untuk memperkuat koordinasi dari tingkat wilayah hingga akar rumput. Konsolidasi ini menjadi bagian dari persiapan PPP DKI Jakarta menghadapi Pemilu 2029, termasuk membangun kembali kedekatan dengan pemilih dan mengaktifkan mesin partai di setiap daerah. Dengan bekal kepemimpinan dan evaluasi bersama, para kader diharapkan dapat menerjemahkan arah organisasi menjadi kerja nyata, terukur, dan konsisten di lingkungan masing-masing.
Ketua DPW PPP DKI Jakarta Saiful Rahmat Dasuki mengingatkan para kader agar hasil Pemilu 2024 tidak dipandang sebagai alasan untuk terus larut dalam kekecewaan. Ia menempatkan hasil tersebut sebagai titik balik bagi partai untuk berbenah dan kembali bergerak. Pesan itu disampaikan dalam konteks kemunduran yang dirasakan PPP setelah partai kehilangan kursi di Senayan. Kondisi tersebut menjadi kenyataan yang perlu dihadapi, tetapi tidak seharusnya membuat kader berhenti berusaha atau kehilangan arah dalam menjalankan kerja politik.
Menurut Saiful, para kader yang menyaksikan kemunduran partai memiliki peran penting dalam upaya membangun kembali kekuatan PPP. Seruannya menekankan bahwa pengalaman menghadapi hasil pemilu yang tidak sesuai harapan harus mendorong langkah berikutnya, bukan memperpanjang kesedihan. Kader diajak menjadikan keadaan itu sebagai momentum untuk memperkuat upaya bersama. Dengan demikian, perhatian tidak hanya tertuju pada kehilangan kursi, tetapi juga pada ikhtiar untuk mengembalikan dukungan pemilih dan memperjuangkan kembali posisi partai dalam lembaga perwakilan.
Saiful secara khusus mendorong kader agar ikut mengupayakan kembalinya PPP ke Senayan serta merebut kembali kursi-kursi DPRD. Ajakan tersebut menunjukkan arah perjuangan yang ia sampaikan kepada seluruh kader: menata langkah setelah Pemilu 2024 dan bekerja untuk memperoleh kembali keterwakilan. Ia tidak meminta kader mengabaikan kekecewaan, melainkan agar perasaan itu tidak menjadi hambatan untuk bergerak. Hasil pemilu, dalam pesan tersebut, menjadi pengingat tentang kondisi yang perlu diperbaiki sekaligus dorongan untuk terus berupaya.
Pesan kebangkitan itu mengarahkan kader pada tujuan yang disebutkan Saiful, tanpa mengubah pengalaman kekalahan menjadi alasan untuk menyerah. Kehilangan kursi di Senayan menjadi latar yang jelas bagi ajakannya, sementara kembalinya PPP ke Senayan dan perolehan kembali kursi DPRD menjadi sasaran perjuangan yang ia sampaikan. Bagi kader yang menyaksikan kemunduran partai, langkah berikutnya adalah mengambil bagian dalam upaya tersebut. Dengan menjadikan Pemilu 2024 sebagai titik balik, PPP DKI diarahkan untuk melanjutkan kerja politik demi merebut kembali dukungan pemilih.
Menurut Saiful, upaya membangkitkan kembali PPP di DKI Jakarta perlu dimulai dengan penataan struktur organisasi secara menyeluruh. Pembenahan tidak cukup dilakukan pada tingkat wilayah, tetapi harus menjangkau seluruh jenjang kepengurusan, mulai dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), cabang, hingga tingkat ranting. Struktur yang tertata diharapkan membuat koordinasi lebih jelas, pembagian tanggung jawab lebih terarah, serta program partai dapat diteruskan secara konsisten sampai ke lingkungan masyarakat.
Saiful menilai, PPP masih memiliki basis massa yang kuat di Jakarta. Potensi dukungan tersebut menjadi modal penting bagi partai untuk kembali memperoleh kepercayaan pemilih. Namun, keberadaan basis massa tidak dengan sendirinya menghasilkan dukungan politik. Potensi itu perlu dirawat dan digerakkan melalui kehadiran kader yang aktif, militan, serta memahami kebutuhan warga. Karena itu, penguatan organisasi harus berjalan beriringan dengan kerja langsung di lapangan, bukan hanya melalui kegiatan internal kepengurusan.
Kader, menurut pandangan tersebut, perlu turun menemui masyarakat secara rutin, mendengarkan aspirasi, dan membangun komunikasi yang berkelanjutan. Interaksi langsung memungkinkan partai memahami persoalan yang dihadapi warga sekaligus menjelaskan gagasan dan kegiatan PPP dengan lebih dekat. Kerja semacam ini juga dapat memperkuat hubungan pengurus di berbagai tingkatan dan masyarakat yang ingin dijangkau. Dengan demikian, konsolidasi bukan sekadar penyusunan kembali susunan organisasi, melainkan proses menghidupkan peran setiap kader di wilayah masing-masing.
Penataan struktur dari DPW hingga ranting dan mobilisasi kader di tengah masyarakat menjadi dua bagian yang saling melengkapi. Organisasi yang berfungsi baik dapat memberi dukungan dan arah bagi kader, sedangkan aktivitas kader membantu memastikan kehadiran partai terasa secara nyata. Saiful memandang perpaduan keduanya penting untuk mengoptimalkan basis massa yang masih dimiliki PPP di Jakarta. Melalui konsolidasi yang tertib dan kerja lapangan yang konsisten, partai dapat membangun kembali kedekatan dengan pemilih serta memperkuat fondasi dukungan untuk langkah politik berikutnya.
Sekretaris DPW PPP DKI Jakarta, Muhammad Hatta, menjelaskan bahwa LKKD dirancang untuk membentuk pemimpin lapangan yang mampu mengelola sekaligus membesarkan partai. Pelatihan ini tidak berhenti pada pembekalan administratif atau penambahan jumlah pengurus. Kader diharapkan memahami tanggung jawab kepemimpinan secara langsung, mulai dari membangun kerja organisasi hingga menggerakkan anggota dan menjalin komunikasi dengan masyarakat di wilayah masing-masing. Dengan bekal tersebut, mereka dapat menjalankan peran secara terarah dan memberi kontribusi nyata bagi perkembangan PPP di Jakarta.
Menurut Hatta, partai membutuhkan kader yang aktif bekerja, memiliki kemampuan membaca kebutuhan warga, dan mampu menerjemahkan tujuan organisasi ke dalam kegiatan yang relevan. Karena itu, peserta LKKD diharapkan mengembangkan kapasitas untuk mengelola struktur, memperkuat koordinasi, serta menjaga hubungan dengan berbagai unsur masyarakat. Menjadi pengurus merupakan bagian dari tugas, tetapi ukuran kepemimpinan juga tampak dari kesanggupan hadir, bekerja, dan membangun kepercayaan di lapangan. Upaya konsolidasi ini sekaligus menjadi bekal untuk memperluas dukungan pemilih melalui kerja yang berkesinambungan.
Hatta menyampaikan target politik yang ingin dicapai, yakni PPP menang di Jakarta pada Pemilu 2029. Target tersebut, menurutnya, memerlukan keterlibatan kader di semua tingkatan dan tidak dapat dicapai hanya melalui kegiatan menjelang pemungutan suara. Setelah pelatihan, seluruh DPC dan PAC mendapat mandat untuk bergerak di wilayah masing-masing. Kader diminta kembali dengan membawa pemahaman tentang ideologi partai, lalu menerapkannya dalam kerja organisasi dan interaksi sehari-hari. Mereka juga diharapkan hadir di tengah warga, mendengar persoalan yang dihadapi, serta membangun komunikasi yang terbuka dan konsisten. Dengan demikian, keberadaan partai dapat dirasakan melalui tindakan, bukan sekadar pernyataan atau agenda formal. Hatta menekankan agar kader mampu menjadi solusi nyata atas berbagai persoalan Jakarta.
Baca juga: Memahami Papua: Koops TNI Habema Menyalakan Kembali Asa di Lembah Ugimba | Uang Tak Kembali Setelah Kesepakatan Tertulis, Kapan Wanprestasi Bisa Masuk Ranah Pidana? | Tak Hanya Logistik, Hercules TNI AU Bawa Dukungan Kesehatan dan Peralatan Untuk Menopang Perjuangan Pasukan Karhutla Kalsel
