Jakarta | Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya memperkuat sistem teknologi informasi pada instansi yang terlibat dalam aplikasi digital perlindungan sosial. Penguatan infrastruktur IT tersebut menjadi penopang agar proses digitalisasi tidak hanya mengandalkan tersedianya aplikasi, tetapi juga didukung kapasitas sistem yang memadai di setiap lembaga. Dengan dukungan itu, layanan dan pengelolaan informasi terkait perlindungan sosial diharapkan dapat berjalan secara lebih teratur dan berkesinambungan.
Kebutuhan tersebut berkaitan erat dengan pengolahan serta integrasi data lintas instansi. Berbagai lembaga memiliki peran dan sumber informasi masing-masing, sehingga sistem teknologi perlu mampu mendukung pertukaran data secara tepat dan lancar. Apabila kapasitas IT belum memadai, proses pengolahan dapat terhambat dan data yang dibutuhkan untuk mendukung program perlindungan sosial berisiko tidak tersinkronisasi dengan baik. Karena itu, kesiapan sistem di setiap instansi menjadi bagian penting dalam membangun layanan digital yang terhubung.
Penguatan juga diperlukan untuk menjaga keamanan dan keandalan sistem. Data perlindungan sosial perlu dikelola dengan dukungan teknologi yang dapat melindungi informasi serta menjaga layanan tetap berfungsi. Keandalan infrastruktur membantu memastikan aplikasi dapat digunakan secara konsisten oleh instansi yang terlibat, termasuk ketika proses pengolahan dan pertukaran data berlangsung. Dengan demikian, perhatian tidak cukup hanya diarahkan pada pengembangan aplikasi, tetapi juga pada kemampuan jaringan, perangkat, dan tata kelola teknologi yang mendukungnya.
Integrasi yang berjalan baik dapat membantu instansi bekerja berdasarkan informasi yang lebih selaras, sekaligus menunjang pelaksanaan program perlindungan sosial. Penguatan sistem IT juga menuntut koordinasi antarlembaga agar standar, mekanisme pertukaran data, dan kebutuhan teknis dapat disesuaikan. Pesan mengenai perlunya penguatan tersebut disampaikan Tito dalam keterangan tertulis pada Jumat, 16 Oktober 2026. Penekanan ini menempatkan infrastruktur teknologi sebagai salah satu prasyarat penting bagi pemanfaatan aplikasi digital, agar pengelolaan data lintas instansi dapat berlangsung lebih aman, andal, dan mendukung layanan sosial.Penentuan penerima bantuan sosial memerlukan informasi yang cukup luas agar penilaian kelayakan tidak hanya bertumpu pada satu sumber data. Setiap instansi memiliki catatan mengenai aspek kehidupan yang berbeda, sehingga penggabungannya dapat membantu memberikan gambaran lebih menyeluruh tentang kondisi seseorang atau keluarga. Dengan data yang saling melengkapi, pemerintah dapat menilai apakah calon penerima memenuhi kriteria bantuan secara lebih terarah. Integrasi juga penting untuk mendukung ketepatan sasaran, mengurangi risiko keputusan yang tidak sesuai dengan keadaan, serta memperkuat dasar dalam menetapkan penerima program. Karena itu, pengelolaan data lintas instansi menjadi bagian penting dalam proses penyaluran bantuan sosial.
Informasi yang dihimpun mencakup kepemilikan tanah dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, serta kepemilikan kendaraan yang bersumber dari kepolisian. Catatan tersebut dapat dipertimbangkan bersama Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional dan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Masing-masing sumber menyediakan jenis informasi yang berbeda untuk membantu memahami profil calon penerima. Data kependudukan, misalnya, menjadi salah satu rujukan dalam mengenali identitas, sedangkan informasi sosial dan ekonomi menyediakan konteks lain yang relevan bagi penilaian. Data aset pun dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melihat keadaan calon penerima, tanpa berdiri sendiri sebagai penentu kelayakan.
Seluruh informasi tersebut dapat digunakan secara terpadu untuk mendukung penilaian kelayakan penerima bantuan. Dalam proses ini, kecerdasan buatan dimanfaatkan untuk membantu mengategorikan apakah seseorang layak atau tidak menerima bantuan. Perannya adalah mendukung pengelompokan berdasarkan data yang tersedia, bukan menggantikan kebutuhan akan sumber informasi dari berbagai instansi. Penggunaan data lintas lembaga memungkinkan penilaian mempertimbangkan lebih banyak aspek dibandingkan apabila hanya menggunakan satu basis data. Dengan demikian, integrasi data menjadi landasan penting bagi proses identifikasi penerima yang lebih terukur dan konsisten. Kelengkapan serta keterkaitan informasi dari instansi terkait membantu memastikan bahwa keputusan mengenai bantuan memiliki rujukan yang relevan terhadap kondisi calon penerima.
Tito Karnavian menyampaikan bahwa sistem teknologi informasi (IT) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) telah diperkuat untuk mendukung penerapan sistem integrasi data bantuan sosial. Penguatan tersebut diperlukan agar pertukaran dan pemanfaatan data dapat berjalan dengan baik, sekaligus membantu instansi terkait dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Namun, kesiapan sistem tidak hanya ditentukan oleh perangkat lunak atau keterhubungan antardata. Infrastruktur yang menopang layanan juga perlu memadai dan mampu menjaga ketersediaan akses, terutama ketika sistem digunakan oleh banyak pihak secara bersamaan.
Tito mengingatkan bahwa layanan berbasis IT memiliki risiko gangguan yang dapat berasal dari berbagai penyebab. Kerusakan pada sistem atau perangkat dapat membuat layanan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Selain itu, serangan siber berpotensi mengganggu operasional, merusak atau mengunci data, serta membuka peluang terjadinya akses yang tidak berwenang. Jika gangguan tersebut tidak ditangani dengan cepat, proses pelayanan publik dapat terhambat. Dampaknya dapat dirasakan oleh petugas maupun masyarakat yang membutuhkan layanan, termasuk dalam proses yang bergantung pada data kependudukan dan informasi bantuan sosial. Karena itu, aspek ketahanan perlu menjadi bagian dari perencanaan sejak awal, bukan hanya ditangani setelah gangguan muncul.
Instansi terkait diminta memberi perhatian khusus pada sejumlah unsur infrastruktur. Kapasitas penyimpanan perlu disesuaikan dengan volume data yang terus bertambah, sehingga pengelolaan dan akses data tidak terganggu. Lebar pita jaringan juga harus mencukupi untuk mendukung pertukaran informasi secara lancar, terutama saat trafik meningkat. Sistem pencadangan perlu tersedia dan diuji secara berkala agar data dapat dipulihkan apabila terjadi kerusakan atau kehilangan. Di samping itu, keamanan siber harus diperkuat melalui perlindungan sistem, pemantauan, dan kesiapan menangani insiden. Perhatian terhadap empat aspek tersebut dapat membantu mengurangi risiko gangguan sekaligus menjaga keberlangsungan layanan. Dengan infrastruktur yang andal dan langkah pemulihan yang jelas, penerapan integrasi data dapat didukung secara lebih aman dan berkelanjutan, tanpa mengabaikan kebutuhan untuk memastikan layanan tetap dapat diakses ketika terjadi masalah teknis maupun ancaman digital.
Tingginya arus informasi dalam aplikasi perlindungan sosial membuat proses verifikasi dan validasi data menjadi bagian penting dari pengelolaan bantuan. Pesan Tito Karnavian menekankan bahwa data yang digunakan untuk menentukan penerima maupun menyalurkan bansos perlu diperiksa secara cermat. Langkah ini membantu memastikan informasi tetap akurat, mutakhir, dan sesuai dengan kondisi masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kekeliruan dalam penetapan penerima.
Verifikasi tidak hanya berkaitan dengan kecocokan identitas atau kelengkapan dokumen. Instansi juga perlu menjaga agar data dari berbagai sumber dapat dipadankan secara tepat, tanpa mengabaikan konteks dan tujuan penggunaannya. Validasi berkala dapat membantu menemukan data ganda, informasi yang sudah tidak relevan, atau perbedaan catatan antarsistem. Dengan demikian, keputusan terkait bantuan dapat bertumpu pada informasi yang lebih dapat dipertanggungjawabkan.
Di sisi lain, pemanfaatan data perlindungan sosial harus selalu mengikuti ketentuan pelindungan data pribadi dalam peraturan perundang-undangan. Informasi yang dikelola instansi dapat mencakup data sensitif mengenai individu dan rumah tangga, sehingga penggunaannya perlu dibatasi sesuai kewenangan serta tujuan yang sah. Pengumpulan, penyimpanan, pemadanan, dan pembagian data perlu dilakukan dengan tata kelola yang jelas, termasuk pengaturan akses bagi petugas yang berwenang.
Kebutuhan tersebut berkaitan langsung dengan penguatan infrastruktur teknologi informasi. Sistem yang andal dapat membantu menjaga ketersediaan layanan, mencatat aktivitas pengguna, dan menerapkan pengamanan yang memadai. Pengendalian akses, autentikasi yang kuat, pemantauan aktivitas, serta pembaruan perangkat lunak merupakan bagian dari upaya mencegah akses tidak sah.
