Kabupaten Tangerang | Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk mendorong pemanfaatan energi terbarukan yang bersumber dari potensi setempat untuk memperluas layanan listrik di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Pendekatan ini menempatkan kondisi alam dan kebutuhan masyarakat sebagai pertimbangan utama dalam merancang penyediaan energi. Sumber yang tersedia di sekitar permukiman, seperti sinar matahari dan aliran air, dapat dikembangkan untuk membantu memenuhi kebutuhan listrik sehari-hari. Dengan mengoptimalkan potensi tersebut, pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dapat mencari pilihan pasokan yang lebih sesuai dengan keadaan wilayah, alih-alih hanya mengandalkan perluasan jaringan dari pusat yang jauh.
Tantangan penyediaan listrik di kawasan 3T berkaitan erat dengan kondisi geografis dan sebaran penduduk. Banyak lokasi sulit dijangkau, sementara permukiman berada saling berjauhan. Jarak dan akses yang terbatas dapat menyulitkan pengangkutan bahan, pembangunan fasilitas, serta kegiatan pemeliharaan. Di sejumlah daerah, jaringan infrastruktur pendukung juga belum memadai. Akibatnya, memperluas jaringan listrik konvensional ke setiap komunitas dapat membutuhkan waktu dan biaya besar. Tantangan ini tidak berarti kebutuhan listrik masyarakat dapat diabaikan. Sebaliknya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya perencanaan yang mempertimbangkan hambatan akses sejak awal, termasuk cara menjaga keandalan pasokan setelah fasilitas dibangun.
Karena karakter geografis dan potensi alam berbeda-beda, pengembangan energi terbarukan perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah. Pemanfaatan matahari dapat dipertimbangkan di lokasi yang memperoleh paparan sinar memadai, sedangkan sumber air berpotensi mendukung pasokan di tempat yang memiliki aliran sesuai. Pilihan teknologi, skala fasilitas, dan pola pengelolaan juga perlu memperhatikan kemampuan pemeliharaan serta kebutuhan warga setempat. Dengan demikian, energi dari sumber lokal bukan sekadar alternatif teknis, melainkan bagian dari upaya memperluas akses secara lebih kontekstual. Dorongan Ribka Haluk menegaskan pentingnya menghubungkan potensi daerah dengan pelayanan dasar, sehingga masyarakat di wilayah 3T dapat memperoleh pasokan listrik yang mendukung kegiatan rumah tangga, pendidikan, dan ekonomi tanpa mengabaikan kondisi serta tantangan setempat.
Ribka menilai pemerintah perlu melakukan terobosan dalam pembangunan energi listrik di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Wilayah-wilayah tersebut kerap menghadapi kendala geografis, jarak yang jauh dari pusat jaringan, serta biaya pembangunan infrastruktur yang tinggi. Akibatnya, perluasan jaringan listrik utama tidak selalu dapat dilakukan dengan cepat atau menjadi pilihan paling sesuai bagi setiap desa. Karena itu, pendekatan penyediaan energi perlu disesuaikan dengan kondisi setempat, bukan hanya mengandalkan pembangunan jaringan berskala besar.
Salah satu langkah yang didorong ialah menghadirkan regulasi yang memudahkan penyediaan listrik skala kecil secara mandiri, termasuk melalui sistem off-grid yang tidak bergantung pada jaringan utama. Aturan yang jelas dan sederhana dapat membantu pemerintah daerah, komunitas, maupun pelaku usaha mengembangkan pembangkit lokal serta mengelola layanan listrik sesuai kebutuhan masyarakat. Kepastian mengenai perizinan, pengoperasian, dan pembagian tanggung jawab juga penting agar proyek skala kecil dapat berjalan secara berkelanjutan. Dengan kerangka kebijakan yang mendukung, solusi energi dapat dirancang lebih dekat dengan pengguna dan kondisi geografisnya.
Model tersebut membuka peluang bagi desa terpencil dan kawasan perbatasan untuk memanfaatkan sumber energi yang tersedia di lingkungan masing-masing. Potensi seperti tenaga surya, air, angin, atau biomassa dapat dipertimbangkan berdasarkan ketersediaan sumber daya, kebutuhan warga, dan kemampuan pemeliharaan setempat. Pemanfaatan energi lokal bukan semata-mata menggantikan jaringan nasional, melainkan menjadi pilihan praktis ketika jaringan utama belum menjangkau suatu wilayah atau belum dapat diandalkan. Ribka menyampaikan dorongan ini dalam simposium energi bertema “Ketahanan Energi Nasional Menuju Swasembada Energi Berkelanjutan” di Grand Chapel Universitas Pelita Harapan, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Kamis (15/10). Gagasan tersebut menempatkan kebijakan yang adaptif sebagai bagian penting dari upaya memperluas akses listrik. Dengan perencanaan dan dukungan regulasi yang tepat, sistem off-grid berpotensi menyediakan pasokan yang lebih sesuai bagi masyarakat 3T, sekaligus memperkuat pemerataan layanan energi di berbagai wilayah Indonesia.
Dukungan regulasi yang jelas dan dapat diterapkan menjadi salah satu prasyarat penting untuk memperluas akses listrik berbasis energi terbarukan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kebijakan pusat perlu diterjemahkan menjadi aturan dan program daerah yang sesuai dengan kondisi geografis, kebutuhan masyarakat, serta kapasitas pemerintah setempat. Namun, ketika ketentuan disusun secara sektoral tanpa koordinasi yang memadai, pemerintah daerah dapat menghadapi perbedaan arahan, prosedur yang tumpang tindih, atau ketidakjelasan mengenai pembagian tanggung jawab. Situasi tersebut berpotensi memperlambat perencanaan dan pelaksanaan proyek kelistrikan, termasuk inisiatif yang melibatkan investasi swasta.
Ribka menyoroti bahwa aturan yang belum terkoordinasi dapat menyulitkan pemerintah daerah dalam mengambil langkah konkret. Karena itu, komunikasi antarkementerian dan lembaga perlu berlangsung sejak penyusunan kebijakan, bukan hanya ketika program akan dijalankan. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dapat memperkuat hubungan kerja pemerintah pusat dan daerah dengan mendorong penyelarasan prioritas energi dalam proses perencanaan pembangunan. Peran ini juga mencakup fasilitasi bagi daerah untuk menyusun regulasi yang konsisten dengan kebijakan nasional, memiliki kepastian bagi pelaku usaha, dan tetap mempertimbangkan kepentingan publik. Dengan kerangka aturan yang lebih harmonis, pemerintah daerah dapat memberi kejelasan mengenai perizinan, dukungan kelembagaan, serta arah pengembangan energi setempat.
Keselarasan dokumen perencanaan menjadi bagian penting dari koordinasi tersebut. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) perlu sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), sehingga rencana penyediaan listrik mendukung sasaran pembangunan nasional dan menjawab kebutuhan wilayah 3T. Sinkronisasi membantu memastikan lokasi, jadwal, dan kapasitas proyek kelistrikan terhubung dengan agenda pembangunan daerah, seperti peningkatan layanan dasar dan kegiatan ekonomi masyarakat. Proses ini juga dapat mengurangi risiko proyek tidak tercantum dalam prioritas anggaran atau tidak memperoleh dukungan lintas sektor. Dengan koordinasi pusat-daerah yang konsisten, regulasi yang mendukung investasi, serta perencanaan yang terpadu, pengembangan energi terbarukan berpeluang berjalan lebih efektif dan menjangkau komunitas yang selama ini belum menikmati layanan listrik memadai.
Kemampuan fiskal setiap daerah tidak sama, sehingga kapasitas untuk membiayai pembangunan infrastruktur energi juga berbeda. Daerah dengan pendapatan terbatas dapat menghadapi kendala dalam menyediakan jaringan, pembangkit, dan fasilitas pendukung, terutama ketika permukiman tersebar atau berada jauh dari pusat layanan. Keterbatasan anggaran berisiko memperlambat perluasan akses listrik, meskipun kebutuhan masyarakat terus meningkat. Karena itu, perencanaan perlu mempertimbangkan kondisi keuangan daerah sekaligus karakter geografis dan potensi sumber energi setempat. Ribka mendorong penguatan kemitraan pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), dan badan usaha milik daerah (BUMD) untuk mengatasi hambatan tersebut. Kolaborasi dapat membantu menggabungkan sumber pendanaan, keahlian teknis, serta kapasitas pelaksanaan proyek, agar pembangunan tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah daerah.
Ribka juga mengajak Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) mengambil peran melalui forum diskusi yang mempertemukan pemangku kepentingan dan menghasilkan rekomendasi bagi pemerintah. PIKI dapat menyumbangkan kajian, pengalaman profesional, dan gagasan praktis mengenai cara memperluas layanan energi secara berkelanjutan. Masukan yang disusun perlu mencakup pemanfaatan energi terbarukan berbasis potensi lokal, seperti sumber daya matahari, air, angin, atau biomassa, sesuai keadaan masing-masing wilayah. Selain membahas teknologi dan pendanaan, forum tersebut dapat mengidentifikasi aturan yang menghambat pelaksanaan proyek, lalu mengusulkan perbaikan regulasi. Rekomendasi yang berbasis bukti dan kebutuhan warga dapat mendukung kebijakan yang lebih tepat sasaran, sekaligus memperkuat koordinasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
Menurut Ribka listrik merupakan kebutuhan primer yang berpengaruh terhadap pendidikan kesehatan kegiatan.
Baca juga: Tanggap Darurat, Kodim Bojonegoro Salurkan 77.000 Liter Air Bersih ke Wilayah Kekeringan | TNI Kerahkan Personel dan Heli Caracal Perkuat Penanganan Karhutla di Wilayah IKN | Pastikan Wilayah Binaan Aman, Babinsa Lakukan Patroli dan Pantau Pos Ronda
