Jakarta | Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara hybrid dari Istana , Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026. Rapat tersebut menjadi forum untuk membahas langkah percepatan penanganan kebakaran, khususnya melalui upaya pemadaman yang lebih terarah dan terkoordinasi.
Pembahasan juga mencakup langkah pencegahan agar kebakaran tidak meluas. Pemerintah menempatkan percepatan pemadaman dan penguatan kesiapsiagaan sebagai bagian penting dalam menangani kondisi karhutla di wilayah yang menjadi perhatian, termasuk Sumatra Selatan dan Kalimantan Tengah. Melalui rapat terbatas itu, arahan penanganan dibahas untuk memastikan respons dapat dilakukan secara optimal.
Presiden Prabowo mengarahkan agar seluruh sumber daya dikerahkan untuk menangani karhutla. Sumber daya tersebut juga diminta diperkuat secara optimal, sehingga pelaksanaan pemadaman dan pencegahan dapat berjalan secara maksimal sesuai kebutuhan di lapangan. Arahan itu menegaskan pentingnya pengerahan kemampuan pemerintah secara menyeluruh dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan.
Pernyataan mengenai rapat dan arahan Presiden tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya pada hari yang sama. Keterangan itu menempatkan rapat terbatas di Istana sebagai langkah koordinasi pemerintah untuk mempercepat penanganan karhutla sekaligus mencegah api meluas. Dengan demikian, fokus pembahasan berada pada penguatan tindakan pemadaman, pengerahan sumber daya, serta pencegahan perluasan kebakaran di wilayah terkait.
Rapat secara hybrid memungkinkan pembahasan penanganan dilakukan melalui keterhubungan Istana dan pihak-pihak yang mengikuti pertemuan dari lokasi lain. Namun, inti arahan Presiden tetap berpusat pada kebutuhan untuk bergerak cepat, menggunakan seluruh sumber daya yang tersedia, dan memperkuatnya secara optimal. Langkah tersebut diarahkan agar penanganan karhutla berlangsung terkoordinasi, baik dalam pemadaman maupun dalam upaya mencegah kebakaran meluas.
Berdasarkan laporan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih berlangsung di enam provinsi yang paling terdampak. Sekitar 639 hektare lahan di wilayah-wilayah tersebut masih berada dalam proses pemadaman. Angka itu menunjukkan bahwa operasi di lapangan belum sepenuhnya selesai dan memerlukan pengawasan berkelanjutan, terutama untuk mencegah api kembali menyala setelah titik panas berhasil dikendalikan.
Dari enam provinsi tersebut, pemerintah memberikan perhatian utama kepada Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan. Penajaman operasi di dua provinsi ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pengendalian api, kondisi lahan, serta potensi meluasnya dampak asap ke wilayah sekitar. Penguatan penanganan dapat mencakup pemadaman langsung, pemantauan titik api, pembasahan area yang rawan terbakar kembali, dan koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat, serta masyarakat.
Fokus terhadap Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan tidak berarti kedua provinsi itu merupakan satu-satunya lokasi karhutla. Keduanya menjadi prioritas dalam penguatan operasi, sementara penanganan tetap berjalan di provinsi lain yang termasuk dalam laporan mengenai enam wilayah terdampak. Dengan demikian, strategi pemerintah diarahkan untuk memastikan sumber daya tersedia secara proporsional sesuai tingkat kebutuhan di setiap lokasi.
Status sekitar 639 hektare lahan yang masih dalam proses pemadaman juga menegaskan pentingnya kecepatan sekaligus ketelitian dalam operasi. Tim penanganan perlu memastikan bara di dalam tanah dan area gambut benar-benar padam, karena kondisi tersebut dapat memicu kemunculan api baru. Perkembangan di Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan akan terus menjadi perhatian, tanpa mengesampingkan upaya pengendalian karhutla di provinsi-provinsi lain.
Penguatan penanganan kebakaran hutan dan lahan dilakukan melalui operasi darat serta dukungan udara yang berjalan secara berkelanjutan. Langkah ini diarahkan untuk mempercepat pengendalian titik api, mencegah perluasan area terbakar, dan memastikan respons terhadap kebakaran dapat dilakukan secara terkoordinasi di wilayah Sumatra Selatan dan Kalimantan Tengah. Operasi yang berlangsung mencerminkan dukungan operasional pemerintah dalam menghadapi risiko karhutla, terutama ketika kondisi di lapangan menuntut tindakan cepat.
Dalam operasi darat, lebih dari 60.177 personel gabungan dikerahkan untuk mendukung upaya penanganan kebakaran. Kekuatan tersebut menjalankan berbagai kegiatan operasional sesuai kebutuhan di lapangan, termasuk pemadaman dan pengendalian kebakaran pada area yang terdampak. Berdasarkan pelaksanaan operasi, tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata berada di atas 80 persen dari luas lahan yang baru terbakar setiap hari. Capaian ini menunjukkan bahwa pengerahan sumber daya secara terpadu berperan penting dalam membatasi perkembangan kebakaran dan menangani area yang memerlukan penanganan segera.
Selain pengerahan personel di darat, operasi udara juga terus dijalankan melalui water bombing di sejumlah wilayah. Dukungan ini digunakan untuk membantu mempercepat proses pemadaman, khususnya ketika api perlu ditangani dalam waktu singkat atau ketika upaya dari darat memerlukan penguatan tambahan. Pelaksanaan water bombing menjadi bagian dari rangkaian operasi terpadu yang melengkapi tindakan pemadaman di lapangan.
Kombinasi operasi darat dan udara memperlihatkan bahwa penanganan karhutla dilakukan melalui pendekatan berlapis. Personel yang dikerahkan melaksanakan dukungan operasional secara langsung, sementara water bombing membantu memperluas kapasitas pemadaman pada area yang membutuhkan respons cepat. Kedua bentuk operasi tersebut terus dilaksanakan sebagai bagian dari upaya menjaga efektivitas penanganan kebakaran di Sumatra Selatan dan Kalimantan Tengah.
Perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menunjukkan perbaikan di sejumlah wilayah. Kondisi di Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan dilaporkan semakin terkendali dibandingkan periode sebelumnya. Perbaikan tersebut menjadi bagian dari perkembangan situasi regional yang terus dipantau melalui koordinasi antarlembaga, terutama untuk mengantisipasi potensi munculnya titik panas baru dan menjaga agar api tidak meluas ke kawasan lain.
Sejalan dengan pemantauan tersebut, pemerintah terus mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca. Langkah ini dilakukan dengan memanfaatkan pertumbuhan awan hujan yang terpantau di berbagai wilayah, sehingga peluang turunnya hujan dapat ditingkatkan pada area yang membutuhkan. Operasi modifikasi cuaca menjadi salah satu dukungan dalam penanganan karhutla, khususnya ketika kondisi atmosfer memungkinkan terbentuknya awan yang dapat menghasilkan curah hujan.
Upaya tersebut juga berkaitan dengan perkiraan awal musim hujan yang mulai berlangsung lebih merata pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026. Perubahan musim diharapkan membantu mengurangi tingkat kekeringan serta menekan risiko kebakaran, meskipun pengawasan dan kesiapsiagaan tetap diperlukan sampai kondisi benar-benar stabil. Pemerintah masih memantau perkembangan cuaca, sebaran titik panas, dan kondisi lapangan sebagai dasar penentuan langkah berikutnya.
Koordinasi penanganan turut dibahas dalam rapat yang dihadiri pejabat pemerintah, unsur TNI dan Polri, kepala BNPB, serta BMKG. Pertemuan itu juga diikuti gubernur Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan, bersama pangdam dan kapolda dari kedua provinsi tersebut. Kehadiran berbagai unsur tersebut menjadi konteks penting bagi penyelarasan pemantauan, operasi lapangan, dan dukungan modifikasi cuaca di wilayah yang masih menghadapi risiko karhutla.
Baca juga: Hercules TNI AU Mendarat di Lanud Sjamsudin Noor Bawa Kekuatan Baru dari Kemhan RI, Penanganan Karhutla Kalimantan Selatan Kian Diperkuat | TNI Perkuat Penanganan Karhutla di Melawi, Salurkan Peralatan Pemadam kepada Masyarakat | Panglima TNI Tinjau JS Kunisaki, Dukung Penanganan Karhutla di Kalimantan
