JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD DKI Jakarta menyatakan dukungan terhadap rencana pengembangan layanan Transjakarta laut untuk menjangkau wilayah Kepulauan Seribu. Dukungan ini disampaikan sebagai bagian dari upaya memperluas konektivitas transportasi publik Jakarta, termasuk ke kawasan yang selama ini memiliki tantangan geografis dan akses berbeda dibandingkan wilayah daratan. Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN, Husen, menilai rencana tersebut penting agar masyarakat di pulau-pulau berpenghuni memperoleh pilihan mobilitas yang lebih layak, aman, dan terjangkau.
Menurut pandangan tersebut, Kepulauan Seribu merupakan bagian integral dari Jakarta sehingga kebutuhan transportasi warganya perlu ditempatkan dalam perencanaan layanan publik secara adil. Kehadiran moda laut yang terintegrasi dengan jaringan Transjakarta dinilai berpotensi membantu perjalanan warga menuju pusat pemerintahan, fasilitas kesehatan, sekolah, pasar, serta lokasi pekerjaan. Pengembangan konektivitas juga dapat memperkuat hubungan antarpulau dan mendukung kegiatan ekonomi masyarakat setempat, tanpa mengabaikan karakteristik perairan serta kebutuhan operasional di wilayah kepulauan.
Husen menekankan bahwa pembahasan ini masih berada pada tahap rencana dan dukungan politik terhadap pengembangan layanan, bukan penegasan bahwa layanan Transjakarta laut telah beroperasi. Karena itu, realisasinya tetap memerlukan kajian menyeluruh mengenai rute, armada, dermaga, keselamatan pelayaran, jadwal, tarif, serta integrasi dengan moda transportasi lain. Perencanaan yang matang diharapkan dapat memastikan layanan benar-benar menjawab kebutuhan warga, bukan sekadar menambah infrastruktur. Bagi PAN, perluasan akses ke wilayah terluar Jakarta merupakan bagian dari pemenuhan hak mobilitas masyarakat pulau dan wujud pemerataan pelayanan publik. Dengan koordinasi DPRD, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Transjakarta, serta pemangku kepentingan terkait, gagasan tersebut dapat dikembangkan secara bertahap dan sesuai kondisi Kepulauan Seribu.
Integrasi angkutan perairan ke dalam layanan Transjakarta diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga Kepulauan Seribu. Ketersediaan rute laut yang terhubung dengan jaringan transportasi darat akan mempermudah pergerakan antarpulau, baik untuk bekerja, bersekolah, mengakses layanan administrasi, maupun memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selama ini, keterbatasan jadwal, kapasitas, dan keterjangkauan angkutan laut masih menjadi tantangan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan. Dengan sistem yang lebih terencana, perjalanan dapat berlangsung lebih efisien, aman, dan memiliki kepastian waktu.
Manfaat lainnya berkaitan dengan pemerataan akses terhadap pelayanan publik dasar, terutama pendidikan dan kesehatan. Angkutan perairan yang terintegrasi dapat membantu pelajar mencapai sekolah atau fasilitas pendidikan di pulau lain, sekaligus memudahkan warga memperoleh layanan kesehatan, termasuk pemeriksaan dan penanganan rujukan. PAN menilai peningkatan konektivitas laut juga berpotensi memperkuat perekonomian warga lokal. Arus orang dan barang yang lebih lancar dapat mendukung kegiatan perdagangan, memperluas pasar bagi usaha kecil, serta meningkatkan kunjungan wisatawan ke destinasi bahari Kepulauan Seribu.
Ekspansi lintas matra dalam rancangan peraturan daerah dipandang sebagai langkah konkret untuk mengurangi ketimpangan pembangunan dan persoalan mobilitas yang selama ini dirasakan masyarakat. Kebijakan tersebut tidak hanya memperluas cakupan layanan transportasi, tetapi juga menempatkan kebutuhan warga pulau sebagai bagian dari perencanaan kota secara menyeluruh. Husen menekankan perlunya layanan angkutan laut dan kepelabuhanan yang setara, efisien, serta terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, konektivitas yang baik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata bahari, karena wisatawan dan pelaku usaha memperoleh akses yang lebih mudah, sementara masyarakat setempat memiliki peluang lebih besar untuk terlibat dalam rantai ekonomi pariwisata.
Perhatian PAN terhadap pengembangan layanan Transjakarta tidak hanya diarahkan pada konektivitas melalui transportasi laut. Husen juga menyoroti pentingnya memperkuat moda darat sebagai bagian dari pembenahan sistem mobilitas perkotaan dan kawasan aglomerasi. Penguatan tersebut perlu dilakukan melalui integrasi antarmoda, sehingga masyarakat dapat berpindah dari satu layanan ke layanan lain secara lebih mudah, teratur, dan efisien. Keterhubungan antarlayanan menjadi faktor penting untuk memastikan transportasi umum mampu menjangkau kebutuhan perjalanan secara menyeluruh.
Dalam kerangka itu, penyediaan layanan pendukung first-mile dan last-mile dinilai memiliki peran strategis. Layanan tersebut membantu masyarakat mencapai titik keberangkatan maupun melanjutkan perjalanan setelah turun dari angkutan utama. Dengan akses awal dan akhir yang lebih baik, ketergantungan terhadap kendaraan pribadi dapat dikurangi. Masyarakat akan memiliki alasan yang lebih kuat untuk memilih transportasi umum, terutama ketika perjalanan dapat dilakukan secara praktis tanpa menghadapi banyak celah konektivitas.
Peralihan penggunaan kendaraan pribadi menuju transportasi umum juga berkaitan langsung dengan upaya mengurai kemacetan kronis. Di kawasan aglomerasi, tingginya volume kendaraan sering kali membebani jaringan jalan dan memperpanjang waktu tempuh. Sistem angkutan yang terintegrasi dapat membantu mengelola pergerakan orang secara lebih efisien, sekaligus menekan emisi karbon yang dihasilkan dari penggunaan kendaraan pribadi. Karena itu, penguatan moda darat tidak hanya berkaitan dengan peningkatan layanan, tetapi juga mendukung tujuan lingkungan dan keberlanjutan perkotaan.
Selain moda darat, terdapat peluang pengembangan pada sektor udara melalui integrasi menuju simpul-simpul bandara serta peningkatan konektivitas antarwilayah. Arah ini dapat memperluas peran Transjakarta dalam mendukung pergerakan masyarakat yang membutuhkan hubungan pusat aktivitas perkotaan dan jaringan perjalanan udara. Sektor udara juga dinilai membuka ruang diversifikasi bisnis baru bagi Transjakarta. Dengan tetap mengedepankan integrasi layanan, peluang tersebut dapat menjadi bagian dari pengembangan jaringan transportasi yang lebih luas dan adaptif terhadap kebutuhan mobilitas masyarakat.
Persiapan perluasan layanan Transjakarta menuju Kepulauan Seribu masih berada dalam tahap kajian. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama PT Transportasi Jakarta perlu memastikan bahwa rencana tersebut dapat dijalankan dengan memperhatikan aspek keselamatan, pelayanan publik, serta kesinambungan operasional. Kajian teknis menjadi bagian penting sebelum keputusan mengenai bentuk layanan, jalur pelayaran, dan pola pengoperasian ditetapkan secara lebih rinci.
Sejumlah hal yang masih dikaji mencakup kelaikan kapal yang akan digunakan untuk melayani mobilitas warga dan pengunjung Kepulauan Seribu. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan kemampuan armada menghadapi kondisi perairan, kapasitas penumpang, standar keselamatan, serta kebutuhan pemeliharaan. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta dan Transjakarta juga membahas kemungkinan integrasi tarif dengan layanan transportasi umum lain. Integrasi ini diharapkan dapat memudahkan perjalanan penumpang dari wilayah daratan menuju pulau-pulau tujuan, meskipun mekanisme dan skema tarifnya masih harus dirumuskan.
Kesiapan infrastruktur dermaga turut menjadi perhatian dalam proses tersebut. Fasilitas penunjang perlu dinilai dari sisi aksesibilitas, kapasitas, keamanan, serta keterhubungannya dengan jaringan transportasi yang sudah tersedia. Penyesuaian atau pembangunan fasilitas baru juga memerlukan perencanaan yang terukur agar layanan laut tidak berjalan sendiri, melainkan terhubung dengan sistem transportasi Jakarta secara lebih luas.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan rencana memperluas bisnis PT Transportasi Jakarta ke sektor transportasi laut hingga udara. Rencana ekspansi itu dimuat dalam rancangan peraturan daerah mengenai perubahan bentuk badan usaha milik daerah PT Transportasi Jakarta. Pengaturan tersebut menjadi dasar untuk membahas ruang lingkup usaha dan kemungkinan pengembangan layanan perusahaan di luar transportasi berbasis jalan. Sampai saat ini, dukungan terhadap perluasan layanan serta proses kajian teknis masih berlangsung, sementara keputusan mengenai pelaksanaan dan bentuk akhir kebijakan belum ditetapkan.
