JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan menggelar rapat koordinasi tingkat menteri pada Jumat, 9 Oktober 2026. Pertemuan tersebut melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait di Indonesia untuk membahas berbagai persoalan dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan (lapas) serta rumah tahanan negara (rutan). Rapat ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menyatukan langkah dalam menangani tantangan pemasyarakatan yang masih memerlukan perhatian serius.
Salah satu isu utama yang dibahas adalah kelebihan kapasitas penghuni lapas dan rutan. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kualitas layanan, keamanan, pembinaan, serta pemenuhan hak-hak warga binaan dan tahanan. Jumlah penghuni yang melampaui daya tampung juga berpotensi meningkatkan beban pengelolaan dan memperumit pelaksanaan program pemasyarakatan. Karena itu, persoalan overkapasitas dipandang tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi saja, melainkan membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Melalui forum tersebut, pemerintah menghimpun masukan dari berbagai pihak mengenai kondisi lapangan, kebijakan yang telah berjalan, serta langkah yang dapat diterapkan untuk memperbaiki tata kelola lapas dan rutan. Pembahasan diarahkan pada penyusunan solusi yang lebih terukur, termasuk penguatan koordinasi, evaluasi kebijakan, dan penanganan kelompok penghuni sesuai kebutuhan. Rapat lintas sektor ini diharapkan mendorong pembenahan pengelolaan pemasyarakatan secara menyeluruh, sehingga fungsi pembinaan, pelayanan, dan keamanan dapat berjalan lebih efektif. Masukan yang terkumpul selanjutnya menjadi bahan penting bagi pemerintah dalam merancang kebijakan yang mampu mengurangi tekanan terhadap kapasitas hunian sekaligus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan.
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyampaikan keputusan mengenai penanganan korban narkotika sebagai bagian dari upaya mengatasi tekanan akibat kapasitas lembaga pemasyarakatan yang telah penuh. Dalam arah kebijakan tersebut, orang yang menjadi korban narkotika akan ditempatkan di fasilitas rehabilitasi dan tidak langsung dipidana. Pendekatan ini menempatkan rehabilitasi sebagai langkah penanganan bagi korban, bukan semata-mata menjadikan mereka sebagai pihak yang harus menjalani pidana.
Yusril menyatakan bahwa arahan Presiden adalah agar mereka yang menjadi korban tidak dipidana, melainkan menjalani rehabilitasi. Pernyataan itu menjadi dasar bagi kesepakatan mengenai cara menangani korban narkotika. Dengan demikian, penempatan di fasilitas rehabilitasi dipandang sebagai pilihan penanganan yang sesuai bagi mereka yang dikategorikan sebagai korban.
Kebijakan tersebut juga berkaitan dengan kebutuhan untuk mengurangi beban lapas yang mengalami kelebihan penghuni. Selama ini, penanganan melalui pemidanaan dapat menambah jumlah orang yang harus ditempatkan di lembaga pemasyarakatan. Dengan mengarahkan korban narkotika ke fasilitas rehabilitasi, tekanan akibat kondisi lapas yang penuh diharapkan dapat dikurangi, sejalan dengan arahan Presiden yang disampaikan melalui Yusril.
Penekanan pada rehabilitasi menunjukkan bahwa korban narkotika perlu memperoleh penanganan yang berbeda dari pendekatan pemidanaan langsung. Yusril menegaskan arah tersebut dalam penyampaian mengenai penanganan korban narkotika, yakni tidak mempidanakan mereka, tetapi menempatkan mereka untuk menjalani rehabilitasi. Keputusan ini menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam merespons persoalan kepadatan lapas sekaligus menjalankan arahan Presiden terhadap mereka yang menjadi korban narkotika.
Rapat mengenai penanganan persoalan narkotika dan kondisi lembaga pemasyarakatan dihadiri oleh sejumlah pejabat serta perwakilan lembaga negara. Pertemuan tersebut menghadirkan Ketua Komnas HAM Anis Hidayah, Ketua Ombudsman Nuzran Joher, Wakil Jaksa Agung Asep Nana Mulyana, Kepala Bappisus Aris Marsudiyanto, serta Irjen Kementerian Imipas Komjen Rudi Setiawan. Kehadiran berbagai pihak menunjukkan bahwa persoalan lapas dan rumah tahanan negara (rutan) membutuhkan pembahasan lintas sektor, terutama karena berkaitan dengan penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, pengawasan pelayanan publik, dan kebijakan pemasyarakatan.
Dalam rapat itu, setiap pihak menyampaikan pandangan, kritik, serta saran terkait persoalan yang selama ini dihadapi lapas dan rutan. Masukan tersebut mencakup kebutuhan pembenahan tata kelola, pemenuhan hak warga binaan, serta pencarian solusi atas kepadatan penghuni. Perbedaan kewenangan dan sudut pandang antarlembaga menjadi bahan penting untuk merumuskan langkah yang lebih terkoordinasi. Pembahasan juga diarahkan pada upaya memastikan kebijakan penanganan perkara narkotika tidak semata-mata berujung pada pemenjaraan, tetapi turut mempertimbangkan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
Temuan Ombudsman di Lapas Cibinong dan Rutan Depok turut menjadi salah satu bahan yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Temuan itu dipandang penting karena dapat menggambarkan kondisi pelayanan serta tantangan operasional yang berlangsung di tingkat lapangan. Dengan menjadikan hasil pemantauan sebagai bahan evaluasi, pemerintah dan lembaga terkait diharapkan mampu mengidentifikasi persoalan secara lebih akurat. Masukan dari Komnas HAM, Ombudsman, Kejaksaan, Bappisus, dan Kementerian Imipas kemudian dapat digunakan untuk menyusun perbaikan yang menyeluruh, termasuk penguatan pengawasan, peningkatan layanan, dan penataan kebijakan agar persoalan kelebihan kapasitas di lapas dan rutan dapat ditangani secara bertahap.
Yusril menegaskan bahwa rapat lintas instansi tidak hanya menjadi ruang untuk menyampaikan perkembangan, tetapi juga tempat menghimpun berbagai masukan mengenai kondisi pemasyarakatan. Pandangan dari instansi pemerintah, kementerian, badan, lembaga, dan komisi dipandang sebagai bahan penting bagi pemerintah dalam menilai kembali kebijakan serta tata kelola yang berjalan. Setiap informasi, catatan, dan perhatian yang disampaikan dapat membantu mengidentifikasi bagian-bagian yang memerlukan pembenahan secara lebih terarah.
Masukan tersebut mencakup kritik dan saran yang diberikan berdasarkan kewenangan, pengalaman, serta pengamatan masing-masing lembaga. Dalam konteks ini, kritik tidak diposisikan sebagai hambatan, melainkan sebagai bagian dari proses evaluasi untuk memperkuat penyelenggaraan pemasyarakatan. Pemerintah perlu mencermati seluruh pandangan secara terbuka agar pembaruan yang dilakukan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjawab persoalan yang muncul dalam pelaksanaan tugas. Koordinasi antarlembaga menjadi penting untuk memastikan setiap isu dibahas dengan mempertimbangkan aspek hukum, kelembagaan, dan kemanusiaan.
Dengan demikian, hasil pembahasan dalam rapat akan menjadi salah satu rujukan bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan internal di sektor pemasyarakatan. Arah pembaruan tersebut diharapkan disusun melalui proses yang cermat, berdasarkan data, serta memperhatikan masukan dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan dan tanggung jawab terkait. Penekanan utama Yusril berada pada pentingnya menjadikan kritik dan saran sebagai bahan perbaikan, sehingga pengelolaan pemasyarakatan dapat terus dievaluasi dan dikembangkan sesuai kebutuhan. Pernyataan itu menunjukkan bahwa dialog antarlembaga tetap diperlukan untuk mendukung proses pembaruan yang tertib, terukur, dan berkelanjutan.
