JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga September 2026 mencapai Rp319 triliun. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan, nilai tersebut setara dengan 1,24 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Perkembangan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran negara masih mencatat posisi defisit menjelang berakhirnya tahun anggaran.
Defisit terjadi ketika pendapatan negara yang berhasil dihimpun lebih rendah daripada belanja negara yang dikeluarkan. Dengan demikian, penerimaan dari perpajakan, kepabeanan, cukai, serta sumber pendapatan lainnya belum sepenuhnya menutup kebutuhan belanja pemerintah. Selisih pendapatan dan belanja itulah yang kemudian tercermin dalam posisi APBN hingga September 2026.
Meski mencatat angka Rp319 triliun, Suahasil menilai posisi tersebut masih berada dalam jalur yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menyebut defisit sebesar 1,2 persen terhadap PDB—yang dalam laporan terukur sebesar 1,24 persen—masih sesuai dengan arah kebijakan fiskal dan target APBN. Pemerintah tetap memantau perkembangan penerimaan serta realisasi belanja hingga akhir tahun.
Pernyataan tersebut disampaikan Suahasil dalam konferensi APBNKita yang berlangsung di kantornya, Jakarta Pusat, pada 9 Oktober 2026. Dalam forum itu, perkembangan APBN hingga September menjadi salah satu indikator penting untuk menilai kondisi fiskal nasional. Pemerintah akan terus mengelola anggaran secara terukur agar pembiayaan defisit tetap terkendali, sembari memastikan program prioritas dan pelayanan publik dapat berjalan sesuai rencana.
Pendapatan negara sampai dengan September 2026 tercatat sebesar Rp2.314,5 triliun. Nilai tersebut menunjukkan pertumbuhan 25,5 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy). Capaian ini menjadi salah satu angka utama dalam melihat perkembangan kinerja keuangan negara hingga periode laporan tersebut. Dengan demikian, pendapatan negara memberikan gambaran mengenai total penerimaan yang telah dihimpun dalam pelaksanaan anggaran sampai akhir September 2026.
Angka Rp2.314,5 triliun perlu ditempatkan dalam perbandingan yang lebih luas pemasukan dan pengeluaran negara. Penerimaan tersebut merupakan sisi pendapatan dalam neraca pelaksanaan APBN, sedangkan pengeluaran mencerminkan kebutuhan belanja negara pada periode yang sama. Perbandingan kedua komponen itu penting untuk memahami posisi anggaran, termasuk ketika selisih pendapatan dan belanja menghasilkan defisit. Oleh karena itu, pertumbuhan pendapatan sebesar 25,5 persen yoy tidak berdiri sendiri, tetapi perlu dibaca bersama perkembangan pengeluaran negara hingga September 2026.
Secara nominal, pendapatan negara yang mencapai Rp2.314,5 triliun menunjukkan besarnya penerimaan yang tercatat selama sembilan bulan pertama tahun 2026. Sementara itu, pertumbuhan tahunan sebesar 25,5 persen menunjukkan perubahan capaian tersebut dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Kedua ukuran itu, yakni nilai nominal dan pertumbuhan tahunan, memberikan perspektif yang berbeda namun saling melengkapi. Nilai nominal memperlihatkan jumlah penerimaan yang tersedia, sedangkan pertumbuhan yoy menggambarkan peningkatan penerimaan dari waktu ke waktu. Dalam membaca kondisi APBN, informasi tersebut menjadi dasar untuk menilai hubungan pendapatan negara, pengeluaran, dan posisi defisit yang tercatat sampai September 2026.
Hingga September 2026, realisasi belanja negara tercatat mencapai Rp2.660,5 triliun. Nilai tersebut tumbuh 19 persen dibandingkan periode yang sama, menunjukkan bahwa penyaluran anggaran telah berlangsung dengan nilai yang lebih besar daripada penerimaan yang berhasil dihimpun negara.
Pada periode yang sama, pendapatan negara tercatat sebesar Rp2.314,5 triliun. Dengan demikian, posisi belanja berada di atas pendapatan. Selisih kedua pos tersebut menjadi dasar utama terbentuknya defisit dalam pelaksanaan APBN hingga September 2026. Ketika kebutuhan belanja melampaui penerimaan, terdapat kekurangan pembiayaan yang tercermin dalam saldo anggaran negatif.
Secara nominal, angka belanja Rp2.660,5 triliun memperlihatkan skala pengeluaran negara yang lebih besar dibandingkan pendapatan Rp2.314,5 triliun. Perbandingan ini menegaskan bahwa pendapatan yang terkumpul belum sepenuhnya menutup seluruh realisasi belanja pada periode pelaporan. Dalam laporan APBN, kondisi tersebut tercatat sebagai defisit sebesar Rp319 triliun hingga September 2026.
Angka defisit tersebut menggambarkan posisi keuangan negara setelah memperhitungkan realisasi pendapatan dan belanja sepanjang sembilan bulan pertama tahun berjalan. Pendapatan mencakup penerimaan yang telah masuk ke kas negara, sedangkan belanja mencerminkan pengeluaran yang telah direalisasikan sesuai pelaksanaan anggaran. Karena nilai realisasi belanja lebih tinggi, selisihnya menghasilkan kebutuhan pembiayaan sebagaimana tercermin pada defisit APBN.
Dengan pertumbuhan belanja sebesar 19 persen dan total pengeluaran yang mencapai Rp2.660,5 triliun, jarak belanja dan pendapatan menjadi unsur penting dalam membaca perkembangan APBN. Pendapatan sebesar Rp2.314,5 triliun menjadi pembanding langsung terhadap realisasi tersebut, sementara defisit Rp319 triliun mencatat posisi selisih anggaran hingga akhir September 2026.
Defisit APBN merupakan bagian dari pelaksanaan anggaran yang telah dirancang sejak awal tahun. Pernyataan ini menegaskan bahwa munculnya defisit dalam perjalanan APBN bukan perubahan terhadap arah kebijakan anggaran, melainkan bagian dari proses pelaksanaan yang berlangsung sepanjang tahun anggaran. Pemerintah tetap memantau perkembangan posisi tersebut hingga mendekati akhir 2026, dengan mengacu pada sasaran defisit yang telah ditetapkan sebelumnya.
Suahasil menyebutkan, posisi defisit pada akhir Agustus 2026 berada di angka 0,9 persen dari produk domestik bruto (PDB). Nilai tersebut setara dengan Rp240,1 triliun. Angka ini menggambarkan posisi pelaksanaan anggaran sampai dengan akhir Agustus, sebelum kemudian mengalami perubahan pada bulan berikutnya. Penyebutan posisi tersebut menjadi dasar untuk melihat perkembangan defisit dalam rangkaian pelaksanaan APBN 2026.
Pada akhir September 2026, defisit APBN tercatat mencapai 1,2 persen dari PDB. Dengan demikian, posisi defisit meningkat dari 0,9 persen pada akhir Agustus menjadi 1,2 persen pada akhir September. Perubahan itu menunjukkan perkembangan posisi anggaran dari satu periode ke periode berikutnya selama pelaksanaan APBN berlangsung. Data tersebut menjadi catatan resmi pemerintah mengenai kondisi defisit hingga September 2026.
Pemerintah menargetkan defisit APBN sebesar 2,8 persen dari PDB pada akhir 2026. Suahasil menjelaskan bahwa perkembangan dari posisi defisit pada September menuju target akhir tahun merupakan bagian dari perjalanan pelaksanaan APBN. Oleh karena itu, angka 1,2 persen pada akhir September perlu dipahami sebagai posisi dalam tahapan pelaksanaan anggaran, sementara sasaran yang ditetapkan pemerintah untuk akhir tahun berada pada level 2,8 persen dari PDB. Target tersebut menjadi batas defisit yang direncanakan dalam pelaksanaan APBN 2026.
