Jakarta | Kabar Gibran Rakabuming Raka menyampaikan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 12 November 2026, menjadi perkembangan penting dalam perjalanan politik nasional. Surat tersebut, menurut kabar yang beredar, menandai langkah yang tidak lazim bagi seorang wakil presiden yang masih menjabat. Peristiwa ini juga segera menarik perhatian karena muncul ketika polemik mengenai persyaratan pendidikan yang digunakan Gibran saat pencalonan pada Pemilu 2024 kembali menjadi pembahasan publik. Karena itu, pengunduran diri tersebut tidak hanya menyangkut keberlanjutan jabatan, tetapi juga membawa kembali pertanyaan tentang proses pencalonan dan kepercayaan terhadap aturan pemilu.
Polemik itu mengemuka lagi setelah putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung pada Oktober 2026 menjadi sorotan. Perdebatan berkaitan dengan persyaratan pendidikan yang dipakai dalam pencalonan Gibran, meskipun dampak dan penafsiran atas putusan tersebut menjadi bagian dari diskusi hukum yang lebih luas. Pada 10 November 2026, Gibran menyampaikan bahwa ia tidak ingin situasi itu berkembang menjadi kontroversi politik berkepanjangan. Pernyataan tersebut memberi konteks bagi kabar pengunduran dirinya dua hari kemudian, tetapi tidak dengan sendirinya menjelaskan seluruh pertimbangan di balik langkah itu. Dalam menelaahnya, penting membedakan fakta mengenai penyampaian surat, pernyataan publik, dan berbagai tafsir yang muncul sesudahnya.
Peristiwa ini dapat menjadi pintu masuk untuk melihat kembali sejarah jabatan wakil presiden Indonesia. Pergantian atau berakhirnya masa jabatan seorang wakil presiden tidak selalu berlangsung dengan cara yang sama: ada yang menuntaskan masa tugas bersama presiden, ada pula yang meninggalkan jabatan dalam keadaan politik dan ketatanegaraan tertentu. Setiap kasus memiliki latar, mekanisme, serta konsekuensi berbeda, sehingga tidak tepat menyamakan satu peristiwa dengan peristiwa lain tanpa menelusuri konteksnya. Kabar mengenai surat Gibran, jika diproses sesuai ketentuan yang berlaku, menambah babak baru dalam catatan tersebut. Menelusuri pengalaman para wakil presiden terdahulu membantu menempatkan perkembangan terkini secara proporsional, sekaligus memperlihatkan bagaimana aturan dan dinamika politik membentuk akhir masa jabatan.
Mohammad Hatta menjabat sebagai wakil presiden pertama Republik Indonesia sejak 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Ia mendampingi Presiden Soekarno dalam masa awal pembentukan negara, ketika keduanya menjadi pasangan pemimpin yang dikenal luas sebagai Dwitunggal. Sebutan itu menggambarkan kedekatan peran mereka dalam perjuangan kemerdekaan dan pemerintahan, tetapi tidak berarti keduanya selalu memiliki pandangan yang sama tentang arah politik Indonesia. Hatta dikenal sebagai tokoh yang menekankan demokrasi parlementer, peran lembaga perwakilan, dan tata pemerintahan konstitusional. Soekarno, seiring perkembangan politik pada dekade 1950-an, semakin mendorong gagasan Demokrasi Terpimpin sebagai jalan untuk mengatasi ketidakstabilan pemerintahan.
Perbedaan tersebut berkembang secara bertahap di tengah perubahan situasi politik nasional. Karena itu, pengunduran diri Hatta tidak sebaiknya dipahami sebagai akibat satu peristiwa atau perselisihan pribadi semata. Perbedaan pandangan mengenai tata kelola negara menjadi bagian penting dari latar keputusannya, sementara hubungan kerja keduanya berlangsung dalam konteks yang terus berubah. Pada 20 Juli 1956, Hatta menyampaikan keinginannya untuk berhenti sebagai wakil presiden melalui surat kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Langkah itu menunjukkan bahwa keputusan tersebut ditempuh melalui jalur kelembagaan, bukan sekadar pernyataan spontan. Pada saat yang sama, pengumuman itu membuat publik dan para pemimpin politik menyadari bahwa salah satu tokoh utama sejak masa kemerdekaan berniat mengakhiri perannya di pemerintahan.
Sejumlah pihak berupaya membujuk Hatta agar tetap mendampingi Soekarno. Namun, upaya tersebut tidak mengubah pendiriannya. Pada November 1956, ia kembali menegaskan keinginan untuk mundur, sehingga proses pengunduran dirinya berlanjut tanpa perubahan arah. Hatta resmi meletakkan jabatan wakil presiden pada 1 Desember 1956. Dengan demikian, masa baktinya berlangsung sekitar sebelas tahun sejak ia mulai menjabat pada Agustus 1945. Kepergiannya menandai berakhirnya susunan Dwitunggal dalam pemerintahan, sekaligus memperlihatkan bahwa perbedaan mengenai prinsip demokrasi dan arah negara dapat berujung pada perubahan besar dalam kepemimpinan. Kisah Hatta juga menunjukkan bahwa jabatan tertinggi sekalipun tidak selalu dituntaskan sampai akhir masa pemerintahan ketika seorang pemimpin merasa tidak lagi sejalan dengan perkembangan politik yang berlangsung.
Setelah Mohammad Hatta mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden, posisi tersebut tidak segera diisi oleh tokoh lain. Pengunduran dirinya menandai berakhirnya masa jabatan seorang wakil presiden, sekaligus meninggalkan kursi kosong yang bertahan selama bertahun-tahun. Dalam rentang waktu itu, Indonesia tetap menjalankan pemerintahan tanpa wakil presiden. Urutan ini menjadi bagian penting dari catatan tentang para wakil presiden yang tidak menuntaskan masa jabatan, sebab dampak keputusan Hatta tidak hanya terlihat pada berakhirnya perannya sendiri, tetapi juga pada panjangnya masa ketika jabatan tersebut tidak terisi kembali.
Kekosongan itu berlangsung sampai 1973. Baru pada tahun tersebut, jabatan wakil presiden kembali terisi, ketika Sri Sultan Hamengkubuwono IX mendampingi Presiden Soeharto. Dengan demikian, terdapat jarak bertahun-tahun pengunduran diri Hatta dan kembalinya seorang wakil presiden ke dalam susunan kepemimpinan nasional. Peralihan dari masa tanpa wakil presiden ke masa jabatan Hamengkubuwono IX memberi penanda kronologis yang jelas: posisi itu tidak langsung diteruskan setelah Hatta, melainkan kembali hadir dalam pemerintahan pada periode berikutnya.
Urutan peristiwa tersebut juga memperlihatkan bahwa riwayat jabatan wakil presiden tidak selalu berjalan sebagai pergantian langsung dari satu pejabat kepada pejabat berikutnya. Dalam kasus Hatta, pengunduran diri diikuti kekosongan yang berlangsung lama, sebelum jabatan itu kembali diisi pada 1973. Setelah periode tersebut, kisah para wakil presiden yang meninggalkan jabatan dapat berlanjut dalam bentuk berbeda. Ada pula tokoh yang mengakhiri masa sebagai wakil presiden karena kemudian naik menjadi presiden. Perbedaan jalur ini menghubungkan pengalaman Hatta dengan contoh berikutnya: satu jabatan dapat berakhir melalui pengunduran diri dan kekosongan, atau karena pemegangnya beralih ke posisi kepala negara.
Perjalanan B.J. Habibie dan Megawati Soekarnoputri menunjukkan bahwa masa jabatan wakil presiden dapat berakhir sebelum waktunya tanpa adanya pengunduran diri dari jabatan tersebut. Keduanya meninggalkan posisi wakil presiden karena perubahan kepemimpinan nasional, lalu mengambil alih jabatan presiden. Jalur ini berbeda dari pengunduran diri yang dilakukan Mohammad Hatta pada 1956.
Habibie menjabat sebagai wakil presiden mendampingi Soeharto sejak Maret 1998. Masa tugasnya hanya berlangsung sekitar dua bulan. Pada 21 Mei 1998, di tengah krisis politik dan ekonomi, Soeharto menyatakan berhenti sebagai presiden. Ketentuan Pasal 8 UUD 1945 yang berlaku saat itu menyatakan bahwa wakil presiden menggantikan presiden apabila presiden berhenti atau tidak dapat menjalankan kewajibannya. Berdasarkan ketentuan tersebut, Habibie dilantik menjadi presiden ketiga Republik Indonesia. Ia tidak mengundurkan diri sebagai wakil presiden, melainkan berpindah ke jabatan tertinggi negara setelah terjadinya pergantian kekuasaan.
Megawati mendampingi Abdurrahman Wahid, yang dikenal sebagai Gus Dur, sejak 20 Oktober 1999. Masa jabatannya sebagai wakil presiden berakhir pada Juli 2001, ketika Sidang Istimewa MPR memberhentikan Gus Dur dari jabatan presiden. Megawati kemudian menjadi presiden kelima Republik Indonesia dan melanjutkan sisa masa jabatan pemerintahan tersebut. Posisi wakil presiden yang ditinggalkannya selanjutnya diisi Hamzah Haz. Dengan demikian, seperti Habibie, Megawati tidak mengakhiri masa tugasnya sebagai wakil presiden melalui pengunduran diri, tetapi karena naik ke kursi kepresidenan menyusul perubahan kepemimpinan.
Perbedaan jalur ini penting dicatat dalam melihat sejarah jabatan wakil presiden Indonesia.
Baca juga: Presiden: Pemadaman Karhutla di Taman Nasional Tanjung Puting Jadi Perhatian | Percepatan Penanganan Karhutla Menjadi Perhatian Utama Presiden Prabowo
15 kunjungan