Jakarta | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi berupa denda sebesar Rp100 miliar kepada Tigonis Capital Pte Ltd dalam perkara yang berkaitan dengan penawaran umum perdana saham PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN). Besaran denda tersebut menjadi salah satu informasi utama dalam pengumuman penindakan OJK atas kasus IPO perusahaan tersebut. Rincian sanksi dipublikasikan oleh OJK pada Sabtu, 31 Oktober 2026. Informasi ini memperlihatkan bahwa otoritas mengambil langkah penegakan hukum di bidang pasar modal, dengan sanksi finansial bernilai besar yang secara khusus dikenakan kepada Tigonis Capital.
Dasar penjatuhan denda tercantum dalam surat OJK nomor S-48/PM.2/2026 tertanggal 16 Oktober 2026. Surat tersebut merujuk pada Pasal 107 Undang-Undang Pasar Modal, sebagaimana diubah melalui Pasal 22 angka 48 Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Rujukan hukum itu penting untuk memahami landasan yang disebutkan regulator dalam menetapkan sanksi. Dengan mencantumkan nomor surat, tanggal penerbitan, serta ketentuan yang menjadi dasar, OJK menyediakan informasi formal mengenai keputusan yang berkaitan dengan penawaran saham CUAN. Publik dapat membedakan rincian administratif dan dasar hukum yang dipublikasikan dari penafsiran mengenai alasan atau perbuatan tertentu.
Namun, informasi yang disebutkan dalam rincian sanksi tersebut tidak menguraikan tindakan khusus Tigonis Capital yang menjadi dasar denda. Karena itu, penjelasan mengenai perkara ini perlu dibatasi pada hal-hal yang dinyatakan secara eksplisit: pihak yang dikenai sanksi, nilai denda, dokumen penetapan, tanggal surat, ketentuan hukum yang dirujuk, dan waktu publikasi. Tidak tepat untuk menambahkan dugaan tentang peran, transaksi, atau pelanggaran spesifik perusahaan tanpa keterangan resmi yang mendukungnya. Pembedaan ini membantu pembaca memperoleh gambaran yang akurat tentang penindakan OJK, sekaligus menjaga agar informasi mengenai denda Rp100 miliar tidak berkembang menjadi klaim yang tidak tercantum dalam dokumen yang dipublikasikan.
Selain sanksi yang dikenakan kepada pihak lain dalam perkara penawaran umum perdana saham PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menjatuhkan denda administratif kepada dua perusahaan sekuritas. Kedua perusahaan tersebut adalah PT Henan Putihrai Sekuritas dan PT BRI Danareksa Sekuritas. Masing-masing dikenai denda sebesar Rp1,7 miliar, sehingga total denda untuk dua perusahaan ini mencapai Rp3,4 miliar.
Penetapan sanksi terhadap PT Henan Putihrai Sekuritas tercantum dalam surat OJK Nomor S-62/PM.2/2026. Sementara itu, sanksi bagi PT BRI Danareksa Sekuritas tercantum dalam surat Nomor S-64/PM.2/2026. Kedua surat tersebut sama-sama bertanggal 16 Oktober 2026. Nomor dan tanggal surat memberikan rujukan administratif bagi keputusan regulator, serta membedakan penetapan sanksi untuk masing-masing perusahaan.
Dalam kedua surat, OJK mencantumkan Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 42 ayat (1) POJK Nomor 23/POJK.01/2019 sebagai dasar pengenaan sanksi. Peraturan tersebut mengubah ketentuan mengenai penerapan program antipencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, serta pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan. Dengan demikian, dasar yang dirujuk berkaitan dengan kewajiban penerapan program kepatuhan tersebut oleh pelaku usaha jasa keuangan.
Pencantuman pasal-pasal itu penting untuk memahami ruang lingkup alasan regulasi yang digunakan OJK. Sanksi ini tidak semata-mata berupa angka denda, tetapi juga menunjukkan bahwa regulator menilai kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan pencegahan penyalahgunaan layanan keuangan sebagai aspek yang harus diperhatikan dalam kegiatan pasar modal. Namun, besaran denda yang sama tidak dengan sendirinya menjelaskan bahwa bentuk atau tingkat pelanggaran kedua perusahaan identik. Rincian mengenai temuan, tindakan, dan pertimbangan untuk setiap entitas perlu merujuk pada uraian resmi OJK dalam surat sanksi atau pengumuman terkait.
Bagi investor dan pelaku pasar, informasi tersebut melengkapi gambaran mengenai tindak lanjut pengawasan dalam kasus IPO CUAN. Nama perusahaan, nilai denda, nomor surat, tanggal, serta dasar hukum memungkinkan publik menelusuri keputusan secara lebih terukur. Pembacaan yang cermat terhadap dokumen resmi juga membantu membedakan fakta sanksi yang diumumkan dari kesimpulan yang belum dijelaskan secara terperinci.
Selain sanksi yang dijatuhkan kepada perusahaan dalam perkara penawaran umum perdana saham (IPO) CUAN, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menjatuhkan tindakan administratif kepada seorang pejabat individu. Jurgantara Usman, direktur PT Henan Putihrai Sekuritas yang sekaligus menjabat sebagai wakil penjamin emisi efek, dikenai pembekuan izin selama tiga bulan. Ketentuan sanksi tersebut tercantum dalam surat OJK nomor S-65/PM.2/2026 tertanggal 16 Oktober 2026. Pembekuan izin berarti yang menjadi objek tindakan adalah izin orang yang menjalankan fungsi wakil penjamin emisi efek, bukan semata-mata izin operasional perusahaan sekuritas. Dengan demikian, keputusan itu memperluas cakupan penindakan dalam perkara ini dari badan usaha ke pihak yang memiliki peran profesional terkait kegiatan penjaminan emisi.
Dasar hukum yang disebutkan OJK adalah Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) POJK Nomor 57/POJK.04/2017. Peraturan tersebut mengatur tata kelola perusahaan efek yang menjalankan kegiatan sebagai penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek. Rujukan pada dua ayat itu menunjukkan landasan regulasi yang digunakan dalam pengenaan sanksi terhadap Jurgantara. Namun, informasi mengenai pasal yang menjadi dasar tidak dengan sendirinya menjelaskan secara lengkap bentuk tindakan atau keputusan yang dinilai tidak sesuai. Untuk memahami penerapannya secara spesifik, diperlukan uraian pemeriksaan dan pertimbangan regulator yang lebih terperinci daripada sekadar pencantuman dasar hukum.
Rangkaian sanksi dalam kasus IPO CUAN dengan demikian menjangkau perusahaan maupun individu. Pembedaan subjek tersebut penting: tindakan terhadap perusahaan dan pembekuan izin pejabat dapat memiliki objek serta konsekuensi administratif yang berbeda. Meski demikian, dokumen rincian sanksi yang disebutkan tidak menguraikan secara terperinci tindakan masing-masing pihak, pembagian tanggung jawab, ataupun mekanisme pelanggaran yang ditemukan. Karena itu, pembekuan izin selama tiga bulan sebaiknya dipahami sebatas keputusan administratif yang telah diumumkan, tanpa menyimpulkan sendiri perbuatan tertentu yang tidak dijelaskan dalam dokumen. Penjelasan lebih lengkap mengenai kronologi, peran, dan hubungan temuan pemeriksaan dengan ketentuan tata kelola tetap bergantung pada informasi resmi tambahan dari OJK. Bagi pembaca, batas informasi ini membantu membedakan fakta sanksi yang tercantum dari rincian dugaan atau proses yang belum dipaparkan secara publik.
Dalam pemaparan pada 21 Oktober, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan temuan pemeriksaan terkait proses pemesanan saham dalam penawaran umum perdana saham (IPO) CUAN. OJK menilai terdapat tindakan yang menyesatkan dalam proses tersebut. Pihak-pihak yang terkait dengan pengendali perusahaan disebut memperoleh penjatahan saham dalam jumlah sangat besar, sementara identitas mereka dikaburkan. Temuan ini menjadi bagian penting dalam penilaian OJK terhadap pelaksanaan penawaran dan dampaknya terhadap struktur kepemilikan saham setelah perusahaan melantai di bursa.
Menurut uraian OJK, pola penjatahan tersebut menyebabkan kepemilikan saham terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Akibatnya, jumlah saham yang benar-benar beredar dan dapat diperdagangkan secara luas di pasar menjadi terbatas. Kondisi seperti itu dapat memengaruhi pembentukan harga serta keseimbangan perdagangan, karena keterbatasan saham yang tersedia berpotensi mengurangi ruang bagi mekanisme pasar untuk berjalan secara wajar. Karena itu, pemeriksaan tidak hanya menyoroti identitas pihak penerima alokasi, tetapi juga menilai konsekuensi tindakan tersebut terhadap keterbukaan dan integritas pasar modal.
OJK menyatakan bahwa pemberian sanksi merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat integritas pasar modal.
Baca juga: Dari Kwitansi hingga Pemeriksaan Polisi: Membongkar Rangkaian Transaksi Honda Brio Rp115 Juta di Kediri | Tingkatkan Literasi Kesehatan, Koramil Trucuk Bojonegoro dan Puskesmas Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis | Kodim 0906/Kkr Hadir Untuk Masyarakat, Gelar Donor Darah Serta Pengobatan Dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis Menyambut HUT TNI
