Jakarta | Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut empat rancangan undang-undang (RUU) sebagai fokus pembahasan DPR pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027. Keempatnya ialah RUU Keamanan dan Ketahanan Siber, RUU Masyarakat Adat, RUU Administrasi Kependudukan, serta RUU Perampasan Aset. Penyebutan tersebut menandai agenda legislasi yang menjadi perhatian dalam masa persidangan itu, tetapi tidak dengan sendirinya menjelaskan jadwal pembahasan, tahapan yang telah dicapai, atau isi setiap rancangan.
Nama RUU Keamanan dan Ketahanan Siber menunjukkan bahwa rancangan tersebut berkaitan dengan isu keamanan serta ketahanan di ruang siber. Sementara itu, RUU Masyarakat Adat secara umum merujuk pada tema masyarakat adat. Namun, informasi yang menjadi dasar bagian ini hanya menyebut keduanya sebagai fokus pembahasan, tanpa memaparkan ketentuan, cakupan, maupun arah pengaturan yang direncanakan. Karena itu, uraian lebih terperinci mengenai substansi kedua rancangan tidak dapat dipastikan hanya dari keterangan tersebut.
Batas informasi yang sama perlu diperhatikan untuk dua agenda lainnya. RUU Administrasi Kependudukan dan RUU Perampasan Aset disebutkan dalam daftar empat RUU prioritas, tetapi tidak disertai rincian materi. Keterangan yang tersedia tidak menjelaskan persoalan yang hendak diatur, perubahan terhadap aturan yang berlaku, lembaga yang akan terlibat, ataupun mekanisme yang mungkin tercantum dalam rancangan. Dengan demikian, nama RUU saja tidak cukup untuk menyimpulkan isi pasal atau bentuk kebijakan yang akan diusulkan.
Daftar ini memberi gambaran mengenai fokus legislasi DPR pada masa persidangan yang disebutkan, sekaligus menunjukkan bahwa pembahasan mencakup beberapa bidang kebijakan. Namun, penetapan suatu RUU sebagai fokus tidak sama dengan kepastian bahwa rancangan telah disahkan atau bahwa rumusan akhirnya sudah tersedia. Perkembangan proses dan naskah resmi tetap diperlukan untuk mengetahui arah pengaturannya. Sampai rincian tersebut dipublikasikan atau disampaikan secara resmi, informasi yang dapat ditegaskan terbatas pada nama keempat RUU dan statusnya sebagai fokus pembahasan pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.
RUU Keamanan dan Ketahanan Siber diarahkan untuk memperkuat kemampuan Indonesia dalam menjaga infrastruktur digital nasional dari gangguan dan ancaman siber. Ketergantungan masyarakat, pemerintah, dan berbagai sektor pada layanan digital menjadikan keberlangsungan infrastruktur tersebut semakin penting. Karena itu, pembahasan rancangan undang-undang ini perlu menempatkan ketahanan sebagai tujuan utama: sistem digital harus mampu menghadapi gangguan, mempertahankan fungsi penting, dan mendukung pemulihan. Arah tersebut juga perlu mempertimbangkan bahwa ancaman siber dapat berubah, sementara teknologi dan penggunaan layanan digital terus berkembang.
Untuk mencapai tujuan itu, rancangan pengaturan perlu menjelaskan pembagian kewenangan secara terang. Peran lembaga dan pihak yang terlibat harus dapat dipahami, termasuk batas tanggung jawab masing-masing dalam upaya menjaga keamanan dan ketahanan siber. Kejelasan diperlukan agar koordinasi dapat berjalan tanpa tumpang tindih atau kekosongan tanggung jawab. Rumusan kewenangan juga perlu disusun secara proporsional, sehingga langkah menjaga infrastruktur digital tidak membuka ruang bagi penggunaan wewenang yang melampaui tujuan. Pembahasan dapat berfokus pada prinsip dan arah tata kelola, tanpa mengandaikan rincian ketentuan yang belum ditetapkan dalam bahan yang tersedia.
Pengawasan menjadi bagian penting dari rancangan tersebut. Upaya keamanan perlu berjalan dengan perlindungan terhadap privasi dan kebebasan berekspresi, dua kepentingan yang mendasar dalam ruang digital. Mekanisme pengawasan yang jelas dapat membantu memastikan bahwa kewenangan digunakan secara akuntabel dan tidak mengganggu hak warga secara tidak perlu. Pada saat yang sama, peran aparat di ruang sipil perlu dibatasi secara tegas agar agenda ketahanan siber tidak menjadi dasar perluasan campur tangan yang tidak proporsional. Dengan demikian, pembahasan RUU ini perlu menyeimbangkan perlindungan infrastruktur digital dengan penghormatan terhadap hak dan kebebasan. Keseimbangan tersebut penting bagi kepercayaan publik, sekaligus bagi ketahanan nasional yang tidak hanya bergantung pada keamanan sistem, tetapi juga pada tata kelola yang transparan, terukur, dan menghormati prinsip demokrasi.
Dalam agenda pembahasan empat RUU prioritas DPR, RUU Masyarakat Adat memiliki arti penting karena menyentuh pengakuan atas keberadaan komunitas adat beserta hak kolektif yang melekat pada kehidupan mereka. Harapannya, rancangan ini dapat mengakui masyarakat adat sebagai komunitas yang memiliki wilayah, pengetahuan, serta kepentingan bersama yang patut diperhitungkan dalam pengaturan. Pengakuan tersebut penting agar pembahasan tidak mengabaikan hubungan komunitas, ruang hidup, pengetahuan, dan hak yang dijalankan secara kolektif. Dengan begitu, arah pembahasan diharapkan menghadirkan pemahaman yang lebih utuh mengenai masyarakat adat dan unsur-unsur yang menjadi bagian dari keberadaan mereka.
Dasco menegaskan bahwa masyarakat adat tidak semestinya hanya ditempatkan sebagai objek pencatatan. Penekanan ini memberi gambaran bahwa pengaturan yang dibahas perlu memandang mereka sebagai pihak yang memiliki keberadaan dan hak kolektif, bukan sekadar entitas yang didata. Pencatatan saja tidak cukup untuk mencerminkan keseluruhan kehidupan masyarakat adat, termasuk keterikatan mereka dengan wilayah dan pengetahuan yang diwariskan serta dijaga bersama. Karena itu, harapan terhadap RUU ini tidak berhenti pada pengenalan nama atau keberadaan komunitas, tetapi juga mencakup pengakuan atas aspek-aspek yang menjadi bagian dari kehidupan kolektif mereka. Pernyataan tersebut menjadi pengingat agar pembahasan memberi perhatian pada masyarakat adat sebagai komunitas yang memiliki kedudukan dan pengalaman tersendiri.
Fokus pada wilayah, pengetahuan, dan hak kolektif dapat membantu menjaga agar pembicaraan mengenai RUU tetap berpusat pada pengakuan yang bermakna. Ketiga unsur itu berkaitan dengan cara masyarakat adat menjalani kehidupan bersama dan mempertahankan identitas komunitasnya. Oleh sebab itu, harapan publik terhadap pembahasan RUU Masyarakat Adat adalah agar keberadaan mereka diakui secara utuh, bersama wilayah, pengetahuan, dan hak kolektif yang menyertainya. Penekanan Dasco mengenai masyarakat adat yang tidak boleh sekadar menjadi objek pencatatan memperkuat harapan tersebut. Arah pengaturan yang berangkat dari pengakuan itu dapat menjadi landasan penting bagi pembahasan lebih lanjut, tanpa mengurangi perhatian terhadap masyarakat adat sebagai subjek yang memiliki hak dan kehidupan kolektif.
Penegasan Dasco mengenai penyusunan empat agenda legislasi secara terpadu menyoroti pentingnya melihat setiap rancangan undang-undang dalam hubungan satu sama lain. Menurut arah pernyataannya, agenda tersebut tidak semestinya dirancang sebagai aturan yang berjalan sendiri-sendiri. Pendekatan yang terkoordinasi diperlukan agar tujuan, ruang lingkup, serta ketentuan di dalam masing-masing rancangan dapat diselaraskan sejak proses pembahasan.
Penyelarasan sejak awal dapat membantu mencegah tumpang tindih pengaturan, perbedaan definisi, maupun ketentuan yang berpotensi menimbulkan tafsir berbeda. Jika suatu isu beririsan dengan beberapa rancangan, pembentuk undang-undang perlu memperhatikan hubungan antarketentuan dan menentukan pembagian pengaturan secara jelas. Dengan demikian, aturan yang dihasilkan diharapkan dapat diterapkan secara konsisten, bukan justru menambah kerumitan bagi masyarakat maupun lembaga yang menjalankannya.
Perencanaan bersama juga berkaitan dengan urutan pembahasan dan keselarasan tujuan kebijakan. Setiap RUU tetap dapat memiliki fokus tersendiri, tetapi fokus itu perlu ditempatkan dalam kerangka legislasi yang lebih luas. Cara ini membuka ruang untuk menilai apakah satu rancangan mendukung, melengkapi, atau berpotensi bertentangan dengan rancangan lainnya. Penilaian tersebut penting agar pembahasan tidak hanya mengejar penyelesaian masing-masing RUU, melainkan turut memperhatikan dampak keseluruhan dari paket legislasi.
Dasco menyampaikan penegasan tersebut melalui keterangan video pada Rabu, 28 Oktober 2026. Keterangan itu memberikan konteks bahwa keterpaduan menjadi salah satu perhatian dalam agenda legislasi yang dibahas DPR. Namun, pernyataan mengenai perlunya penyusunan terpadu tidak dengan sendirinya menjelaskan rincian substansi maupun hubungan teknis setiap rancangan.
