Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan rencana pemerintah menyediakan satu rekening bank bagi setiap orang, dengan setoran awal sebesar Rp50 ribu. Pada tahap awal, program ini diprioritaskan bagi sekitar 25 juta warga dari kelompok ekonomi terbawah yang berusia di atas 17 tahun. Dengan sasaran tersebut, pemerintah hendak membuka akses layanan perbankan bagi masyarakat yang selama ini belum memiliki rekening atau belum terhubung secara memadai dengan sistem keuangan formal.
Airlangga menjelaskan bahwa rencana itu merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan perbankan. Penyediaan rekening dengan setoran awal yang relatif terjangkau diharapkan dapat mengurangi hambatan ketika warga ingin mulai menggunakan layanan keuangan formal. Rekening dapat menjadi pintu masuk untuk mengenal berbagai layanan perbankan, sekaligus mendukung kemudahan dalam menyimpan dan mengelola uang. Namun, sasaran awal yang disebutkan pemerintah tetap berfokus pada warga berusia di atas 17 tahun dari kelompok ekonomi terbawah, bukan seluruh penduduk secara serentak.
Program tersebut juga ditempatkan dalam agenda yang lebih luas, yakni mendorong inklusi keuangan nasional dari sekitar 93 persen menjadi mendekati 99 persen. Target ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin semakin banyak penduduk memperoleh akses terhadap layanan keuangan, bukan hanya memiliki rekening secara administratif. Perluasan akses diharapkan menjangkau kelompok yang selama ini tertinggal, termasuk warga berpenghasilan rendah. Rincian pelaksanaan, mekanisme pembukaan rekening, serta penentuan penerima pada tahap awal akan menjadi aspek penting agar program dapat menjangkau kelompok sasaran secara tepat.
Pernyataan Airlangga mengenai rencana tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah 2026. Kegiatan itu berlangsung di JIExpo Convention Centre, Jakarta Pusat, pada Kamis (22/10). Dalam forum tersebut, rencana satu orang satu rekening dipaparkan sebagai salah satu langkah untuk memperluas kepemilikan rekening dan mendukung pencapaian target inklusi keuangan. Dengan fokus awal pada sekitar 25 juta warga berusia di atas 17 tahun dari kelompok ekonomi terbawah, pemerintah menempatkan masyarakat yang paling membutuhkan perluasan akses sebagai prioritas program.
Penerima awal program rekening bersaldo Rp50 ribu ditujukan kepada masyarakat yang memenuhi tiga kriteria yang telah disebutkan. Kriteria tersebut mencakup posisi dalam kelompok desil, batas usia, serta cakupan dalam kelompok masyarakat yang datanya disiapkan sebagai dasar pendataan. Ketiga hal ini menjadi penjelasan mengenai sasaran pada tahap pertama. Karena itu, uraian tentang calon penerima perlu berpegang pada kriteria tersebut dan tidak menambahkan ketentuan lain yang belum disampaikan.
Kriteria pertama adalah calon penerima termasuk dalam kelompok desil 1–4. Desil 1–4 merupakan kelompok yang secara khusus disebut sebagai sasaran awal program. Dengan demikian, penjelasan mengenai sasaran tahap pertama mengacu pada kelompok desil tersebut, bukan kelompok di luar rentang yang dinyatakan. Informasi ini menggambarkan salah satu unsur cakupan penerima, tanpa memberikan penafsiran tambahan mengenai metode atau mekanisme penetapan desil seseorang.
Kriteria kedua berkaitan dengan usia. Calon penerima harus berusia di atas 17 tahun. Batas usia ini merupakan bagian dari persyaratan yang telah ditetapkan untuk penerima awal, sehingga usia di bawah atau sama dengan 17 tahun tidak termasuk dalam keterangan sasaran yang diberikan. Kriteria usia dijelaskan bersama kriteria desil dan pendataan, bukan sebagai persyaratan terpisah yang mengubah cakupan program.
Kriteria ketiga adalah calon penerima tercakup dalam kelompok masyarakat yang datanya disiapkan berdasarkan basis data Badan Pusat Statistik (BPS) serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Data calon penerima akan disiapkan bersama Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Penyebutan lembaga-lembaga tersebut menerangkan sumber basis data dan pihak yang terlibat dalam penyiapan data, tanpa menetapkan prosedur seleksi lain. Jadi, sasaran awal yang dijelaskan mengacu pada tiga kriteria: masuk desil 1–4, berusia di atas 17 tahun, dan tercakup dalam kelompok masyarakat yang datanya disiapkan berdasarkan basis data BPS serta LPS. Tidak ada kriteria tambahan yang dijelaskan dalam uraian ini.
Pada tahap awal program, pemerintah menyiapkan saldo sebesar Rp50 ribu untuk setiap rekening yang menjadi sasaran. Dengan perkiraan cakupan jutaan rekening, kebutuhan anggaran yang disiapkan mencapai sekitar Rp1,28 triliun. Dana tersebut dimaksudkan sebagai saldo awal, bukan bantuan tunai yang diserahkan langsung kepada penerima. Karena itu, warga perlu memahami bahwa manfaat program akan tercatat pada rekening yang dibuka atau ditetapkan sesuai mekanisme pemerintah. Besaran saldo dan alokasi anggaran ini menjadi bagian dari rencana pelaksanaan, sehingga rincian penerapannya tetap mengikuti keputusan teknis dan ketentuan yang disepakati.
Warga yang sudah mempunyai rekening bank tidak otomatis kehilangan peluang untuk menerima saldo awal. Kepemilikan rekening sebelumnya tetap dapat dipertimbangkan dalam pendataan, karena tujuan program adalah memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, bukan semata-mata membuka rekening bagi mereka yang belum pernah menjadi nasabah. Untuk mengelola data serta mengurangi kemungkinan pencatatan ganda, rekening yang terkait dengan program direncanakan dikonsolidasikan melalui BRI dan BSI. Proses ini juga membantu mengidentifikasi apakah satu orang tercatat memiliki lebih dari satu rekening, sehingga penyaluran saldo dapat dilakukan dengan lebih tertib dan sesuai sasaran. Konsolidasi tidak serta-merta berarti rekening pribadi lain akan ditutup; pengaturan mengenai hubungan rekening tersebut dengan program masih menunggu penjelasan resmi.
Pemerintah juga merencanakan penggunaan data kependudukan yang terhubung dengan nomor induk kependudukan (NIK) untuk mendukung pembukaan rekening secara otomatis. Pendekatan ini berpotensi menyederhanakan verifikasi identitas dan memperluas jangkauan program, terutama bagi warga yang belum memiliki akses perbankan. Namun, rencana tersebut belum menjelaskan secara lengkap bagaimana persetujuan, perlindungan data, pemeriksaan kelayakan, maupun pemberitahuan kepada warga akan dijalankan. Rincian teknis pembukaan dan aktivasi rekening masih akan dibahas bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan demikian, masyarakat sebaiknya menunggu informasi dari kanal resmi sebelum mengambil tindakan atau membagikan data pribadi. Pemerintah dan lembaga terkait perlu menjelaskan tahapan, syarat, serta cara mengecek status rekening agar penerima memahami prosesnya dan terhindar dari informasi keliru atau penipuan yang mengatasnamakan program.Program rekening bersaldo Rp50 ribu tidak semata-mata diarahkan untuk menambah jumlah rekening yang tercatat di lembaga keuangan. Sasaran kebijakan yang lebih luas ialah memperbesar keterlibatan masyarakat dalam layanan keuangan formal, termasuk agar rekening dapat dimanfaatkan untuk menerima bantuan pemerintah secara lebih tertib, aman, dan mudah ditelusuri. Dengan akses tersebut, warga diharapkan memiliki pilihan untuk menyimpan dana, melakukan transaksi, serta menggunakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Perluasan akses juga dapat membantu menghubungkan masyarakat dengan kegiatan ekonomi produktif, misalnya pembayaran usaha, penerimaan hasil kerja, atau pengelolaan dana secara lebih terencana.
Rencana pemerintah tidak berhenti pada kelompok penerima awal. Dalam jangka lebih luas, program ini diarahkan untuk menjangkau sekitar 200 juta penduduk, sehingga semakin banyak warga dapat terhubung dengan layanan keuangan. Angka tersebut menunjukkan cakupan yang direncanakan, bukan berarti seluruh penduduk telah memiliki rekening atau akan langsung menerima fasilitas secara bersamaan. Pelaksanaan perluasan dapat berlangsung bertahap, dengan memperhatikan kesiapan layanan, kebutuhan masyarakat, serta akses di berbagai wilayah. Pendekatan itu penting agar rekening yang dibuka benar-benar dapat digunakan, bukan hanya tercatat sebagai bagian dari target administrasi. Pemanfaatan yang aktif juga dapat membantu masyarakat membangun kebiasaan bertransaksi melalui jalur formal.
Saldo awal sebesar Rp50 ribu.
Baca juga: Pastikan Penyaluran Tepat Sasaran, Babinsa Dampingi Pembagian Bantuan Beras | Beri Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum, Bamsoet Setuju Parliamentary Threshold 5 Persen, Dorong Terjadi Penyederhanaan Sistem Kepartaian dan Pemisahan Pilpres dan Pileg | Uji Hasil Penelitian Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Bamsoet Tegaskan Kepastian Hukum Harus Jadi Fondasi Utama Pelaksanaan Program Strategis Nasional
