Pekanbaru | Seorang anggota DPRD Pekanbaru berinisial F melaporkan sesama anggota dewan berinisial Z atas dugaan penganiayaan yang disebut terjadi di Terminal 3 domestik Bandara Soekarno-Hatta. Peristiwa itu menjadi perhatian karena melibatkan dua anggota lembaga legislatif daerah dan berlangsung di area bandara. Namun, laporan tersebut masih merupakan klaim yang perlu ditangani dan diuji melalui proses hukum. Informasi mengenai dugaan kejadian tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa penganiayaan telah terjadi atau bahwa pihak yang dilaporkan bersalah.
Berdasarkan keterangan awal yang disampaikan dalam laporan, F dan Z bertemu pada 8 Agustus 2026, sekitar pukul 10.00 WIB. Keduanya disebut sedang berada di bandara untuk kembali ke Pekanbaru setelah rombongan anggota DPRD melakukan konsultasi di Kementerian Dalam Negeri. Pertemuan berlangsung di Terminal 3 domestik, sebelum perjalanan pulang tersebut. Rangkaian waktu dan konteks perjalanan itu menjadi bagian dari informasi yang perlu dicocokkan dengan keterangan para pihak maupun bukti lain yang tersedia.
F kemudian menempuh jalur pelaporan kepada kepolisian terkait dugaan tindakan yang dialaminya. Penanganan lebih lanjut akan bergantung pada pemeriksaan dan pengumpulan informasi oleh aparat, termasuk klarifikasi terhadap pihak-pihak yang disebut terlibat. Sampai ada keterangan resmi dan hasil pemeriksaan yang memadai, uraian tentang kejadian sebaiknya disampaikan sebagai dugaan, bukan sebagai kesimpulan. Berbagai unggahan di media sosial mengenai perkara ini juga tidak dapat diperlakukan sebagai fakta terverifikasi tanpa konfirmasi independen. Dengan demikian, pemberitaan perlu membedakan secara jelas isi laporan F, tanggapan Z apabila tersedia, dan temuan resmi penyidik. Sikap tersebut penting untuk menjaga akurasi sekaligus menghormati asas praduga tak bersalah selama proses berlangsung.
Berdasarkan keterangan yang tercantum dalam laporan yang diterima polisi, peristiwa itu bermula ketika Z disebut memanggil F dan meminta agar F menghampirinya. Uraian tersebut menggambarkan rangkaian kejadian menurut pihak pelapor, sehingga belum dapat diperlakukan sebagai kesimpulan penyelidikan ataupun penetapan mengenai apa yang berlangsung. Keterangan itu menjadi salah satu bagian informasi yang disampaikan kepada kepolisian terkait dugaan perselisihan dua anggota DPRD Pekanbaru di Bandara Soekarno-Hatta.
Dalam laporan tersebut, F kemudian disebut menyampaikan keberatan kepada Z atas suatu pernyataan yang disampaikan setelah konsultasi di Kementerian Dalam Negeri. Keterangan yang tersedia hanya menyebut adanya keberatan dalam konteks tersebut dan tidak merinci isi pernyataan yang dipersoalkan. Karena itu, uraian mengenai kronologi perlu tetap berpegang pada informasi yang disebutkan dalam laporan, tanpa menambahkan penafsiran mengenai materi pembicaraan, latar belakang perbedaan pendapat, atau maksud masing-masing pihak.
Selanjutnya, menurut laporan, Z diduga mendorong F hingga F hampir terjatuh, lalu mencekiknya. Rangkaian tindakan itu merupakan dugaan yang dilaporkan, bukan temuan yang telah dipastikan melalui proses penyelidikan. Peristiwa tersebut dikatakan sempat dilerai oleh dua anggota DPRD lain yang berinisial dan VP. Kehadiran keduanya disebut dalam keterangan sebagai upaya memisahkan pihak-pihak yang terlibat, tetapi tidak ada rincian tambahan mengenai bagaimana mereka melakukan peleraian atau berapa lama situasi berlangsung.
Dengan demikian, kronologi yang dapat disampaikan pada tahap ini terbatas pada urutan sebagaimana dinyatakan dalam laporan: Z memanggil F, F menyampaikan keberatan, lalu muncul dugaan dorongan dan cekikan sebelum dan VP disebut melerai. Informasi tersebut perlu dibedakan dari keterangan pihak lain maupun hasil pemeriksaan resmi. Penyelidikan kepolisian diperlukan untuk menguji keterangan, meminta penjelasan dari pihak-pihak terkait, dan menilai bukti yang tersedia. Sampai proses itu memberikan kejelasan, penyebutan peristiwa sebaiknya tetap menggunakan atribusi seperti “menurut laporan” dan “diduga”, bukan menyatakannya sebagai fakta yang telah dipastikan.F telah melaporkan dugaan penganiayaan yang melibatkan sesama anggota DPRD Pekanbaru di Bandara Soekarno-Hatta kepada Polres Bandara Soekarno-Hatta. Pelaporan tersebut menjadi langkah awal agar peristiwa yang dilaporkan dapat ditangani dan diproses lebih lanjut oleh aparat berwenang. Perkara ini tercatat dalam laporan polisi bernomor LP/B/81/VIII/2026/SPKT/Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta/Polda Metro Jaya, tertanggal 10 Agustus 2026. Pencatatan laporan menunjukkan adanya pengaduan resmi dari pihak F, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa dugaan peristiwa telah terjadi sebagaimana dilaporkan. Keterangan mengenai tindakan, pihak yang terlibat, serta konteks kejadian tetap perlu dinilai melalui proses penanganan perkara dan pemeriksaan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Setelah laporan diterima, perkara diselidiki atas dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466 ayat (1) dan/atau Pasal 471 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Penyebutan pasal-pasal tersebut menerangkan dasar hukum yang menjadi rujukan dalam penanganan laporan pada tahap ini. Hal itu bukan pernyataan bahwa unsur tindak pidana telah terbukti, ataupun bahwa pihak tertentu telah dinyatakan bersalah. Penyelidikan bertujuan menelaah informasi awal dan mengumpulkan keterangan yang relevan untuk menentukan tindak lanjut sesuai prosedur. Dengan demikian, status perkara masih berkaitan dengan dugaan yang dilaporkan dan perlu diklarifikasi oleh pihak berwenang, bukan suatu vonis hukum.
Dalam pemberitaan maupun pembahasan mengenai laporan ini, istilah “dugaan penganiayaan” perlu dipertahankan secara konsisten. Pilihan kata tersebut membedakan laporan atau tuduhan dari kesimpulan hukum yang hanya dapat ditetapkan melalui proses yang berwenang. Nomor laporan dan tanggal penerimaan memberikan identitas administratif bagi pengaduan F, sedangkan pencantuman pasal menunjukkan ketentuan yang sedang menjadi acuan penyelidikan. Informasi tersebut sebaiknya disampaikan tanpa menganggap isi laporan sebagai fakta yang telah dipastikan atau menyebut pihak terlapor sebagai pelaku yang terbukti. Penilaian atas peristiwa dan tanggung jawab hukum para pihak bergantung pada hasil pemeriksaan serta perkembangan resmi penanganan perkara. Sampai ada keputusan yang berkekuatan hukum, perkara ini tetap merupakan dugaan yang sedang diproses lebih lanjut oleh kepolisian.Kasat Reskrim Polres Bandara Soekarno-Hatta, Kompol Muhammad Esha, menyampaikan bahwa penyidik masih mendalami dugaan penganiayaan yang dilaporkan terjadi anggota DPRD Pekanbaru di Bandara Soekarno-Hatta. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan untuk membantu menyusun kronologi dan menguji informasi yang diterima penyidik. Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari upaya mengumpulkan bahan keterangan secara berimbang, termasuk mengenai rangkaian peristiwa sebelum dan sesudah dugaan insiden. Esha tidak menyampaikan hasil akhir perkara, karena tahapan penyelidikan masih berlangsung dan sejumlah langkah klarifikasi masih diperlukan.
Selain memeriksa saksi, polisi telah mengecek rekaman kamera pengawas atau CCTV di lokasi. Pemeriksaan rekaman itu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kejadian berdasarkan dokumentasi yang tersedia, serta mencocokkannya dengan keterangan para pihak. Penyidik juga mengirimkan permohonan izin atau persetujuan tertulis kepada Gubernur Riau. Permohonan tersebut diperlukan untuk meminta klarifikasi terhadap anggota DPRD yang disebut terlibat, sesuai prosedur yang harus ditempuh dalam pemeriksaan pejabat atau anggota lembaga perwakilan daerah. Polisi menunggu tanggapan atas permohonan itu sebelum melanjutkan langkah klarifikasi yang dimaksud.
Esha menegaskan bahwa laporan yang disampaikan F ditindaklanjuti sebagai bagian dari tugas penegakan hukum. Ia menyatakan penanganan laporan tersebut tidak berkaitan dengan kepentingan politik, melainkan dilakukan berdasarkan proses dan kewenangan kepolisian. Pernyataan itu disampaikan untuk menjelaskan dasar penyidik menindaklanjuti laporan, sekaligus menekankan bahwa perkara diproses melalui mekanisme hukum. Meski pemeriksaan saksi dan pengecekan CCTV telah dilakukan, permintaan keterangan terhadap anggota DPRD yang terkait masih menunggu prosedur persetujuan tertulis. Menurut Esha, proses penyelidikan masih menghadapi kendala mengenai permohonan izin atau persetujuan tertulis tersebut.
