Makassar | Partai Hanura menargetkan perolehan suara lebih dari 4 persen pada Pemilu 2029 agar dapat kembali memperoleh kursi di parlemen. Target tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Hanura Patrice Rio Capella setelah konsolidasi tim task force partai di Dalton Hotel, Makassar, Rabu (21/10). Sasaran itu menjadi salah satu arah kerja Hanura dalam mempersiapkan diri menghadapi pemilu mendatang, terutama setelah partai tidak berhasil melewati ambang batas pada pemilu sebelumnya.
Hanura tidak terlalu memusatkan perhatian pada pembahasan parliamentary threshold dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu. Menurut Rio, partainya saat ini tidak memiliki wakil di DPR setelah tidak lolos pada Pemilu 2024. Karena itu, pembicaraan mengenai ketentuan ambang batas bukan menjadi fokus utama konsolidasi. Perhatian partai lebih diarahkan pada upaya membangun kekuatan agar dapat memenuhi persyaratan perolehan suara dan kembali terwakili di lembaga legislatif nasional.
Target di atas empat persen menempatkan penguatan organisasi dan kesiapan kader sebagai bagian penting dari agenda Hanura. Konsolidasi tim task force di Makassar menjadi ruang untuk menyatukan kerja serta membahas langkah yang perlu ditempuh menuju Pemilu 2029. Dengan sasaran yang telah dinyatakan, partai perlu mengubah target elektoral menjadi rencana kerja yang dapat dijalankan secara konsisten, mulai dari penguatan struktur hingga peningkatan kedekatan dengan masyarakat.
Perjalanan untuk kembali ke parlemen bergantung pada kemampuan Hanura memperluas dukungan pemilih di berbagai wilayah. Perolehan suara di atas empat persen bukan sekadar angka, melainkan batas yang ingin dilampaui agar partai kembali memperoleh keterwakilan. Oleh sebab itu, konsolidasi internal menjadi langkah awal untuk mengarahkan organisasi dan kader pada tujuan tersebut. Hanura menyatakan akan mengejar target itu dalam persiapan menuju pemilu berikutnya, sementara pembahasan mengenai aturan ambang batas tidak ditempatkan sebagai perhatian utama partai saat ini.
Patrice menjelaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mengenai parliamentary threshold menetapkan batas yang perlu diperhatikan dalam penyusunan aturan pemilu berikutnya. Menurut penjelasannya, ambang batas parlemen tidak boleh ditetapkan lebih dari 4 persen ataupun sama dengan 4 persen. Putusan tersebut juga meminta DPR merumuskan ketentuan mengenai ambang batas melalui kebijakan hukum terbuka atau open legal policy, dengan tetap memperhatikan konstitusi. Dengan demikian, pembahasan aturan selanjutnya berada dalam ruang perumusan kebijakan oleh pembentuk undang-undang, tetapi ruang tersebut bukan tanpa batas. Konstitusi tetap menjadi acuan yang harus diperhatikan dalam proses perumusan.
Penjelasan Patrice itu merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi, bukan pada ketentuan baru yang telah disepakati atau diberlakukan. DPR masih diminta merumuskan pengaturan parliamentary threshold dalam proses legislasi, sehingga angka dan rumusan yang akan digunakan belum dapat dipastikan dari pernyataan tersebut. Karena itu, uraian mengenai batas yang disebut dalam putusan perlu dibedakan dari hasil pembahasan RUU Pemilu. Tidak ada dasar dalam penjelasan itu untuk menyimpulkan lebih jauh bagaimana aturan akhir akan dibentuk, kapan ketentuan berlaku, ataupun bagaimana dampaknya terhadap partai-partai peserta pemilu. Hal yang ditegaskan adalah arahan MK kepada DPR dan pentingnya menjaga kesesuaian perumusan kebijakan dengan konstitusi.
Patrice juga menegaskan bahwa Hanura tidak terlibat dalam pembahasan RUU Pemilu di DPR. Posisi tersebut menjadi konteks bagi pilihan partai untuk memusatkan perhatian pada persiapan internal, termasuk penguatan kader dan struktur organisasi, dalam upaya menghadapi Pemilu 2029. Dengan mengarahkan kerja pada konsolidasi partai, Hanura dapat menyiapkan organisasi tanpa mengklaim menentukan rumusan ambang batas yang masih menjadi ranah pembahasan pembentuk undang-undang. Fokus internal itu merupakan langkah yang dijelaskan partai di tengah belum ditetapkannya aturan baru. Pernyataan ini tidak berarti Hanura menetapkan prediksi mengenai hasil legislasi ataupun dampak putusan MK; partai menyampaikan bahwa persiapan organisasi menjadi prioritasnya sementara pengaturan pemilu dirumuskan melalui mekanisme yang berlaku.
Hanura menempatkan penguatan susunan partai hingga tingkat bawah sebagai salah satu strategi untuk menghadapi Pemilu 2029. Struktur yang tertata dinilai penting agar kerja politik tidak hanya berlangsung di tingkat pusat, tetapi dapat menjangkau masyarakat di berbagai daerah. Dengan organisasi yang hadir sampai kecamatan, partai berharap para kader dan calon legislatif memiliki dukungan yang lebih kuat saat menjalankan kegiatan serta memperkenalkan program kepada pemilih.
Patrice menyampaikan bahwa konsolidasi partai dilakukan di 38 provinsi, 514 DPC, dan 7.300 kecamatan. Cakupan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kesiapan organisasi menjelang pemilu, sekaligus memastikan komunikasi dan koordinasi antartingkatan dapat berjalan. Konsolidasi ini masih merupakan proses yang terus dikerjakan, bukan pernyataan bahwa seluruh susunan telah mencapai kondisi yang diharapkan. Penguatan di tingkat daerah dan kecamatan diharapkan dapat menopang kerja para calon legislatif secara lebih merata.
Dalam proses itu, Patrice berharap tidak ada struktur PAC, DPC, DPD, maupun DPP yang memperoleh kurang dari 1 persen. Harapan tersebut menggambarkan keinginan agar setiap tingkatan organisasi mampu memberi kontribusi dalam perolehan suara. Angka itu disampaikan sebagai sasaran yang ingin dicapai, bukan hasil yang telah diperoleh. Karena itu, pengurus di setiap tingkat perlu membangun konsolidasi, menjaga keterhubungan dengan kader, dan mendukung aktivitas politik calon legislatif di wilayah masing-masing.
Hanura juga berupaya mengejar suara di atas 4 persen pada Pemilu 2029. Target tersebut berkaitan dengan harapan partai untuk kembali memperoleh peluang di parlemen. Untuk mendukungnya, penguatan struktur perlu disertai kerja yang terencana, koordinasi pusat dan daerah, serta keterlibatan kader dalam kegiatan di masyarakat. Susunan organisasi yang berfungsi hingga tingkat bawah dapat membantu partai memahami kebutuhan pemilih dan menyampaikan agenda secara langsung. Meski demikian, pencapaian target suara tetap bergantung pada pelaksanaan konsolidasi dan dukungan masyarakat dalam pemilu mendatang. Dengan demikian, penguatan organisasi menjadi bekal kerja menuju 2029, sementara hasil akhirnya akan ditentukan melalui proses pemungutan suara.Hanura menempatkan penguatan kader dan pembenahan struktur sebagai bagian dari upaya mengejar keterwakilan di parlemen pada 2029. Di Sulawesi Selatan, partai tersebut menetapkan sasaran memperoleh satu kursi DPR RI. Patrice menyampaikan harapan agar provinsi itu dapat menyumbangkan setidaknya satu kursi dari tiga daerah pemilihan yang dibidik. Target tersebut menjadi salah satu ukuran penting bagi kerja organisasi dan persiapan politik partai di tingkat daerah.
Untuk mencapai sasaran itu, Hanura perlu memastikan seluruh jajaran daerah bekerja aktif dan terarah. Ketua DPD Hanura Sulawesi Selatan, Andi Muhammad Bau Sawa Mappanyukki, menyebut keaktifan kader dan pengurus sebagai tantangan yang perlu dibenahi. Perhatian khusus, menurutnya, juga diberikan kepada ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di kabupaten dan kota. Kinerja pengurus di tingkat tersebut dinilai berpengaruh terhadap kemampuan partai menjaga komunikasi, menggerakkan anggota, dan membangun dukungan di daerah pemilihan.
Mappanyukki mengatakan telah mengusulkan pergantian sejumlah ketua DPC kabupaten/kota yang dinilai malas dan tidak fokus menjalankan tugas. Ia menyebut para pengurus tersebut telah berulang kali diingatkan, tetapi belum menunjukkan perubahan yang diharapkan. Sebagai bagian dari pembenahan, ia juga menyampaikan bahwa terdapat pihak lain yang dinilai memiliki loyalitas tinggi. Penataan kepengurusan, menurut arah kebijakan yang disampaikan, ditujukan agar organisasi di daerah diisi kader yang siap bekerja dan menjalankan tanggung jawabnya.
Saat ini, Hanura memiliki satu kursi di DPRD Sulawesi Selatan dan 20 kursi di DPRD kabupaten/kota se-provinsi tersebut. Mappanyukki berharap ke depan seluruh daerah pemilihan dapat diisi oleh wakil partai, sehingga keterwakilan Hanura meluas di berbagai tingkat legislatif.
Baca juga: Jelang HUT ke-81 TNI, Puspom TNI Perkuat Kesiapan Pengamanan Wallakir | TNI Perkuat Sinergitas Lintas Sektor dalam Pencegahan Karhutla di Sambas | Kekerasan OPM Tewaskan Sopir Angkutan Masyarakat, TNI Perkuat Pengamanan Dan Kejar Pelaku
