Kota Manado | Tim task force DPP Partai Hanura menggelar konsolidasi dan rapat teknis bersama jajaran DPD, DPC, serta legislator dari fraksi Hanura. Pertemuan ini menjadi ruang koordinasi untuk menyamakan langkah organisasi, memperkuat komunikasi antartingkat kepengurusan, dan membahas kesiapan kader menghadapi agenda politik ke depan. Kehadiran pengurus daerah dan wakil rakyat juga diharapkan membantu memastikan bahwa arah kerja partai dapat diterjemahkan secara selaras, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.
Rangkaian kegiatan tersebut dimulai di Provinsi Banten pada 8 Agustus 2026. Setelah agenda awal itu, tim task force merencanakan kunjungan dan pertemuan lanjutan di berbagai daerah hingga menjangkau seluruh 38 provinsi pada Oktober 2026. Jadwal berjenjang ini memberi kesempatan bagi setiap wilayah untuk menyampaikan kondisi organisasi, kebutuhan penguatan, serta tantangan yang dihadapi dalam membangun kerja politik yang teratur. Pelaksanaan secara luas sekaligus menunjukkan bahwa konsolidasi ditujukan untuk seluruh struktur, bukan hanya sejumlah daerah tertentu.
Dalam rapat teknis, pembahasan diarahkan pada penguatan kepengurusan dan pembagian peran yang jelas. DPD dan DPC dapat mengonsolidasikan program serta mempererat hubungan dengan legislator, sementara kader memperoleh pemahaman yang lebih terarah mengenai prioritas organisasi. Koordinasi semacam ini penting agar kegiatan partai di daerah berjalan konsisten, memiliki saluran komunikasi yang efektif, dan tetap memperhatikan dinamika lokal. Dengan struktur yang lebih siap, setiap unsur diharapkan mampu bekerja bersama dalam menjalankan tugas politik maupun pelayanan kepada masyarakat.
Konsolidasi juga menjadi bagian dari persiapan Hanura menghadapi kontestasi demokrasi mendatang, termasuk Pemilu 2029. Soliditas kader tidak terbentuk hanya melalui arahan pusat, tetapi memerlukan keterlibatan aktif pengurus dan anggota di setiap wilayah. Karena itu, rangkaian pertemuan ini memberi ruang untuk membangun kesepahaman, menata kembali koordinasi, serta memperkuat komitmen bersama. Dengan menjangkau seluruh provinsi sesuai rencana, DPP berupaya mendorong kesiapan organisasi yang lebih merata dan menjaga kesinambungan kerja kader dalam menghadapi tahapan politik berikutnya.
Sulawesi Utara menjadi provinsi ke-23 yang dikunjungi Tim Task Force DPP Hanura dalam rangkaian konsolidasi organisasi dan kader. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya partai untuk memperkuat kembali kerja-kerja politik di daerah sekaligus membangun kesiapan menghadapi Pemilu 2029. Dalam pertemuan bersama kader setempat, tim mendorong penguatan komunikasi, kebersamaan, dan koordinasi agar seluruh unsur partai dapat bergerak dengan arah yang selaras.
Ketua Tim Task Force DPP Hanura, Patrice Rio Capella, menyampaikan bahwa Sulawesi Utara pernah menjadi daerah dengan potensi dan kekuatan Hanura yang cukup besar. Potensi tersebut, menurutnya, merupakan modal penting yang dapat dibangkitkan kembali melalui kerja organisasi yang konsisten serta keterlibatan aktif para kader. Ia menekankan bahwa konsolidasi bukan hanya agenda struktural, melainkan juga langkah untuk mempertemukan kembali kekuatan partai yang selama ini belum sepenuhnya bergerak bersama.
Pernyataan itu disampaikan Patrice di Hotel Four Points, Manado, pada Rabu, 21 Oktober 2026. Ia menjelaskan bahwa upaya membangun kembali kekuatan Hanura perlu dilakukan dengan merangkul kader-kader yang tertinggal atau tercerai dari gerakan. Pendekatan tersebut diharapkan membuka ruang bagi para kader untuk kembali berkontribusi, memperkuat hubungan antarsesama, dan menyatukan energi dalam agenda politik partai. Dengan demikian, konsolidasi dapat menjangkau lebih luas, bukan hanya pengurus yang aktif, tetapi juga mereka yang perlu diajak kembali dalam kerja bersama.
Patrice juga menyampaikan optimisme terhadap perkembangan konsolidasi di Sulawesi Utara. Ia menilai kader semakin solid dan menunjukkan kesiapan untuk berkompetisi. Kesiapan itu menjadi penting dalam menyongsong kontestasi mendatang, karena kekuatan partai di daerah bertumpu pada kerja kolektif, kedekatan dengan masyarakat, serta kemampuan menjaga kesinambungan gerakan. Melalui kunjungan tim task force, DPP Hanura berharap semangat yang mulai terbangun dapat dipelihara dan diterjemahkan menjadi langkah nyata. Penguatan organisasi di tingkat daerah diharapkan membuat kader semakin terarah, saling mendukung, dan mampu menghadirkan kerja politik yang konsisten menuju Pemilu 2029.
Rio menyampaikan apresiasi terhadap semangat pengurus dan kader Hanura di Sulawesi Utara yang dinilainya bergerak cepat dalam memperkuat konsolidasi organisasi. Langkah tersebut terlihat dari upaya membentuk kepengurusan secara berjenjang, mulai dari tingkat kecamatan hingga desa dan kelurahan. Menurut Rio, kerja yang dilakukan di berbagai tingkatan itu menunjukkan kesungguhan kader untuk membangun struktur partai yang lebih dekat dengan masyarakat. Konsolidasi tidak berhenti pada koordinasi pengurus provinsi, tetapi juga diarahkan untuk memastikan organisasi hadir sampai ke tingkat akar rumput.
Salah satu capaian yang disoroti ialah pembentukan pimpinan anak cabang (PAC) di seluruh wilayah kecamatan. Proses pembentukan PAC disebut hampir rampung di 171 kecamatan di Sulawesi Utara. Capaian tersebut menjadi bagian penting dari penataan organisasi karena kepengurusan di tingkat kecamatan berperan menghubungkan kerja partai di tingkat provinsi dengan lingkungan desa dan kelurahan. Meski demikian, status yang disampaikan adalah hampir tuntas, bukan seluruh kepengurusan telah selesai dibentuk. Proses konsolidasi tetap perlu dilanjutkan sesuai tahapan yang berjalan.
Di bawah struktur kecamatan, pembentukan pengurus ranting masih berlangsung di sekitar 3.700 desa dan kelurahan di seluruh provinsi. Luasnya cakupan ini membuat penataan ranting menjadi pekerjaan besar yang membutuhkan koordinasi dan keterlibatan kader di masing-masing wilayah. Pengurus ranting merupakan unsur organisasi yang berada paling dekat dengan warga, sehingga keberadaannya penting untuk memperkuat komunikasi serta kegiatan partai di tingkat lokal. Karena itu, proses pembentukan yang masih berjalan perlu dipahami sebagai agenda berkelanjutan, bukan sebagai pekerjaan yang sudah selesai sepenuhnya.
Apresiasi Rio terhadap gerak cepat para kader sekaligus menegaskan pentingnya menjaga kesinambungan konsolidasi. Setelah kepengurusan terbentuk, organisasi perlu memastikan hubungan antartingkatan dapat berjalan dengan baik dan tugas masing-masing pengurus dipahami. Namun, berdasarkan perkembangan yang disampaikan, pembentukan PAC baru hampir rampung, sedangkan pengurus ranting masih terus dibentuk di desa dan kelurahan. Dengan demikian, kerja konsolidasi Hanura di Sulawesi Utara masih berlangsung hingga struktur akar rumput semakin tertata dan terbentuk secara menyeluruh.
Berdasarkan pemetaan internal yang disampaikan Rio, Hanura menilai Sulawesi Utara memiliki peluang untuk menyumbangkan satu kursi DPR pada Pemilu Legislatif 2029. Penilaian tersebut menjadi salah satu dasar dalam menyusun langkah konsolidasi kader dan memperkuat kerja partai di berbagai daerah. Namun, angka satu kursi itu masih berupa potensi dan target politik, bukan hasil yang telah dicapai atau jaminan perolehan suara pada pemilu mendatang.
Selain membidik keterwakilan di DPR, Hanura berharap dapat menambah kursi di DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Pemetaan partai menunjukkan peluang di lima daerah pemilihan. Sejumlah wilayah yang disebut sebagai contoh lain Bolaang Mongondow Raya, Kepulauan Talaud, dan Kota Manado. Penyebutan daerah-daerah tersebut menggambarkan fokus pemetaan, tetapi tidak berarti kursi telah diperoleh di sana. Realisasi target tetap bergantung pada dukungan pemilih, kesiapan calon, serta kerja organisasi di masing-masing dapil.
Pada tingkat kabupaten dan kota, Hanura menargetkan perolehan dua kursi dewan dari setiap dapil. Target tersebut disesuaikan dengan kondisi dan jumlah kursi yang tersedia di setiap wilayah, sehingga tidak seluruh daerah diperlakukan dengan angka yang sama. Contoh dari Kabupaten Bolaang Mongondow memperlihatkan penyesuaian itu: pada dapil yang menyediakan tiga kursi, partai menargetkan satu kursi. Sementara itu, di dapil lain, target yang disampaikan adalah dua kursi.
Perbedaan target antardapil menunjukkan bahwa pemetaan internal mempertimbangkan peluang lokal, bukan sekadar menetapkan sasaran seragam.
Baca juga: Sinergi Menuju Indonesia Emas 2045: Kodim Bojonegoro Perkuat Karakter Kebangsaan Komponen Masyarakat | Jelang HUT ke-81 TNI, Puspom TNI Perkuat Kesiapan Pengamanan Wallakir | TNI Perkuat Sinergitas Lintas Sektor dalam Pencegahan Karhutla di Sambas
