Jakarta | Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid menghadiri sidang kabinet paripurna yang digelar dalam rangka dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan tersebut berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, dan dipimpin langsung oleh Prabowo. Kehadiran Nusron menjadi salah satu perhatian dalam agenda kabinet itu, di tengah sorotan terhadap kabar bahwa ia belum memenuhi dua panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Berdasarkan pantauan pada Rabu, 21 Oktober 2026, Nusron duduk di barisan keempat bersama para anggota Kabinet Merah Putih. Posisi duduknya berada dekat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Kristomei Sianturi dan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bapissus) Aris Marsudiyanto. Susunan tempat duduk tersebut menempatkan Nusron di sejumlah pejabat yang mengikuti sidang kabinet.
Dalam kesempatan itu, Nusron mengenakan kemeja putih dan peci hitam. Penampilannya tampak di ruang sidang saat para pejabat kabinet berkumpul untuk mengikuti agenda yang dipimpin presiden. Sidang paripurna tersebut menjadi forum bagi jajaran pemerintah untuk hadir bersama dalam peringatan dua tahun masa pemerintahan Prabowo, meskipun rincian pembahasan yang disampaikan dalam pantauan ini tidak diuraikan.
Sebelum sidang berlangsung, awak media tidak melihat Nusron ketika ia memasuki kompleks Istana Kepresidenan. Ia disebut tidak terlihat melewati pintu masuk yang berada dekat Jalan Veteran III. Karena itu, keberadaannya baru terpantau di dalam ruang sidang, ketika ia sudah duduk bersama anggota kabinet lainnya. Perbedaan tidak terlihat saat kedatangan dan kemudian tampak di barisan peserta menjadi bagian dari laporan mengenai kehadirannya.
Kehadiran Nusron dalam sidang kabinet memperlihatkan bahwa ia mengikuti agenda resmi pemerintahan pada hari tersebut. Namun, keikutsertaannya dalam acara di istana tidak menjawab persoalan mengenai dua panggilan KPK yang belum dipenuhi. Kedua hal itu merupakan informasi berbeda: satu berkaitan dengan kegiatan kabinet, sementara lainnya menyangkut proses pemanggilan oleh lembaga antikorupsi. Dengan demikian, laporan ini mencatat kehadiran Nusron berdasarkan pantauan di lokasi, tanpa menyimpulkan alasan ia tidak terlihat saat memasuki istana ataupun status lebih lanjut terkait panggilan KPK tersebut.
Kehadiran Nusron dalam sidang kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi perhatian publik karena berlangsung setelah ia belum memenuhi dua panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedua pemanggilan tersebut berkaitan dengan pemeriksaan dalam perkara dugaan korupsi di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Perbedaan konteks agenda pemerintahan dan proses penegakan hukum itu kemudian mendorong munculnya pertanyaan mengenai jadwal pemeriksaan yang belum terlaksana.
Namun, informasi tentang dua panggilan yang belum dipenuhi perlu dipahami secara terbatas sebagai persoalan jadwal pemeriksaan. Ketidakhadiran pada panggilan penyidik, dengan sendirinya, tidak membuktikan keterlibatan seseorang dalam perkara maupun menunjukkan kesimpulan mengenai status hukumnya. Penentuan fakta dan tanggung jawab dalam kasus dugaan korupsi merupakan kewenangan aparat penegak hukum melalui proses penyelidikan atau penyidikan, pemeriksaan, dan mekanisme hukum yang berlaku. Karena itu, pembahasan publik sebaiknya membedakan belum hadir untuk diperiksa dan terbuktinya suatu dugaan.
Sidang kabinet merupakan kegiatan resmi pemerintah, sedangkan pemanggilan KPK adalah bagian dari proses pemeriksaan perkara. Kehadiran Nusron pada agenda kabinet tidak menjawab alasan pemeriksaan sebelumnya belum dipenuhi, dan juga tidak dapat dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan tentang perkara tersebut. Perkembangan selanjutnya bergantung pada keterangan resmi mengenai jadwal pemeriksaan dan langkah yang ditempuh penyidik. Sampai ada informasi lebih lanjut, hal yang dapat disampaikan adalah bahwa dua panggilan pemeriksaan belum dipenuhi, sementara proses hukum dan penilaian terhadap dugaan korupsi tetap harus berlangsung berdasarkan bukti serta prosedur yang berlaku.
Rangkaian pemanggilan terhadap Nusron berlangsung dalam dua jadwal pada Oktober 2026. Pemanggilan pertama menjadwalkan dirinya untuk menjalani pemeriksaan pada Rabu, 7 Oktober 2026. Namun, pada tanggal tersebut, Nusron tidak hadir memenuhi panggilan. Alasan ketidakhadiran yang disampaikan adalah bahwa ia memiliki agenda internal di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Dengan demikian, agenda kedinasan di kementerian menjadi alasan yang diberikan untuk ketidakhadirannya pada jadwal pemeriksaan pertama.
Setelah Nusron tidak hadir pada 7 Oktober, KPK kembali menjadwalkan pemanggilan. Jadwal berikutnya ditetapkan pada Kamis, 15 Oktober 2026. Pada pemanggilan kedua itu, Nusron kembali tidak hadir. Alasan yang disampaikan kali ini berbeda dari alasan pada pemanggilan pertama: ia sedang pergi ke luar negeri. Keterangan tersebut menjadi dasar yang disebutkan terkait ketidakhadirannya pada jadwal pemeriksaan kedua.
Kronologi tersebut memperlihatkan dua jadwal pemeriksaan yang tidak dipenuhi, dengan alasan yang disampaikan berbeda pada masing-masing tanggal. Pada pemanggilan pertama, alasan yang diberikan adalah adanya agenda internal di Kementerian ATR/BPN. Pada pemanggilan kedua, Nusron disebut sedang berada di luar negeri. Informasi yang tersedia hanya menjelaskan tanggal pemanggilan dan alasan ketidakhadiran itu. Tidak ada rincian lain mengenai agenda internal tersebut maupun perjalanan ke luar negeri yang disampaikan dalam keterangan ini. Demikian pula, uraian ini tidak memuat penjelasan mengenai perkara yang melatarbelakangi pemanggilan atau materi pemeriksaan yang dijadwalkan. Karena itu, kronologi dapat dipaparkan sebatas dua tanggal tersebut dan alasan yang dikaitkan dengan masing-masing ketidakhadiran, tanpa menarik kesimpulan tambahan mengenai latar belakang ataupun dampak dari tidak terpenuhinya jadwal pemeriksaan.
Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa penyidik akan lebih dahulu menelaah alasan yang disampaikan Nusron Wahid terkait dua kali ketidakhadirannya dalam pemanggilan pemeriksaan. Penelaahan tersebut mencakup analisis atas argumentasi yang diberikan, termasuk apakah alasan itu dinilai patut dan dapat diterima dalam proses penyidikan. KPK belum menyampaikan kesimpulan mengenai penilaian tersebut, karena hal itu masih menjadi bagian dari pertimbangan penyidik. Dengan demikian, belum dapat dipastikan apakah keterangan Nusron akan menjadi dasar untuk mengatur kembali pemeriksaan atau memerlukan tindak lanjut lain.
Ketika ditanya mengenai waktu pemanggilan ulang, Budi tidak memberikan tanggal tertentu. Ia menjelaskan bahwa penyidik akan segera menganalisis argumentasi atas dua ketidakhadiran tersebut sebelum menentukan langkah berikutnya. Pernyataan itu menunjukkan bahwa jadwal baru belum ditetapkan dan keputusan masih bergantung pada hasil penelaahan. KPK juga belum menyebutkan berapa lama proses analisis akan berlangsung. Sampai ada keputusan dari penyidik, informasi mengenai hari maupun waktu pemeriksaan lanjutan belum tersedia untuk disampaikan kepada publik.
Setelah menilai alasan yang diterima, penyidik dapat mempertimbangkan penerbitan surat panggilan baru atau melakukan penjadwalan ulang pemeriksaan. Namun, kedua kemungkinan itu belum merupakan keputusan resmi. Budi menegaskan bahwa langkah lanjutan akan ditentukan setelah penyidik menyelesaikan analisis, sehingga belum ada kepastian mengenai bentuk tindak lanjut maupun waktunya. KPK belum menetapkan apakah Nusron akan kembali dipanggil melalui surat baru, atau apakah pemeriksaan akan dijadwalkan dengan cara lain. Penjelasan tersebut menempatkan proses saat ini pada tahap evaluasi alasan ketidakhadiran, bukan penetapan agenda pemeriksaan berikutnya. Publik masih perlu menunggu keterangan resmi dari KPK untuk mengetahui hasil telaah dan perkembangan pemanggilan. Untuk sementara, belum ada tanggal pemeriksaan pengganti yang dapat dijadikan acuan, dan belum ada kepastian mengenai kapan penyidik akan mengumumkan keputusan. KPK menyatakan akan mempertimbangkan alasan yang disampaikan sebelum menentukan tindak lanjut sesuai kebutuhan penyidikan.
